BP Taskin Gandeng Pemda dan Swasta untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

KOMPAS.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sekaligus meluncurkan kick-off program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan bersama Pemerintah Daerah dan pelaku swasta, Rabu (20/8/2025).

Langkah tersebut menjadi tonggak penting sinergi multipihak dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi.

Kegiatan penandatanganan MoU tersebut menggabungkan potensi sumber daya pemerintah daerah, pelaku swasta, serta BP Taskin.

Kolaborasi strategis ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, dan sumber daya lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak kemiskinan.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan holistik dan sinergis.

Baca juga: Menko Muhaimin: Sekolah Rakyat Solusi Atasi Kemiskinan Struktural

“Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan,” ujar Budiman dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).

Budiman menambahkan, penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

“Kami percaya, koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan,” kata Budiman.

Target pengentasan kemiskinan

Dalam kolaborasi tersebut, BP Taskin berperan sebagai fasilitator, pengawas, sekaligus integrator nasional.

Lembaga ini juga menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan kemiskinan relatif menjadi 4,5–5 persen pada 2029.

Baca juga: Saat Mantan Presiden Meksiko AMLO Sukses Keluarkan 13,4 Juta Warga dari Kemiskinan...

Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan akses layanan sosial dasar.

Selain itu, program juga menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi serta dampak nyata di masyarakat.

Sektor swasta pun menunjukkan antusiasme besar. Mereka berkomitmen memberikan dukungan berupa akses pembiayaan, peluang pasar, hingga sumber daya lain yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Tidak hanya itu, kerja sama yang terjalin juga mencakup modernisasi sektor pertanian dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ekonomi lokal berbasis komunitas, program ini mengusung skema semi closed-loop supply chain (SCLSC).

Baca juga: Targetkan Kemiskinan Ekstrem Turun hingga 0 Persen, Prabowo Siapkan Rp 508 Triliun untuk Program Perlindungan Sosial

Model rantai pasok semi tertutup tersebut memadukan sektor produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan.

Budiman menambahkan, koperasi dijadikan pilar utama dalam menghubungkan petani dengan akses produksi, pengolahan, sekaligus penjualan.

“Kolaborasi multipihak ini adalah bentuk nyata sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan model bisnis berkeadilan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Melalui skema SCLSC, lanjut dia, pemerintah daerah dan BP Taskin berkomitmen mendorong modernisasi sektor pertanian lewat inovasi dan mekanisasi, meningkatkan daya saing petani lokal, membangun rantai pasok berbasis koperasi, serta mengembangkan material baru guna mendukung transisi energi terbarukan.

“Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Baca juga: Kemiskinan di Indonesia Tak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Bansos

Dukungan daerah dan investor

Pemerintah daerah yang terlibat dalam kerja sama ini adalah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, serta Kota Cirebon. Mereka akan menyediakan lahan, infrastruktur, serta kebijakan sesuai potensi khas wilayah.

Adapun investor dan mitra strategis, seperti PT Thara Jaya Niaga, PT Lintas Batas Nusantara, PT Nusantara Visi Persada, Harvest Waste (Belanda), dan PT Garam (Persero), juga memberikan dukungan berupa modal, teknologi, dan akses pasar.

Sementara itu, petani, UMKM, serta komunitas lokal akan berperan sebagai produsen utama sekaligus anggota koperasi.

Koperasi multipihak (KMP) atau Koperasi Merah Putih dihadirkan sebagai platform bisnis bersama yang menjembatani kepentingan investor dengan petani.

Dengan skema tersebut, koperasi multipihak diharapkan menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

Baca juga: Lembaga Filantropi Lebih Terlatih Atasi Kemiskinan ketimbang Negara

Kawasan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai pusat produksi pangan dan material energi berbasis sumber daya lokal. Wilayah ini ditargetkan menjadi model percontohan nasional untuk transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi.

Wali Kota (Walkot) Cirebon Effendi Edo mengatakan, pihaknya mendukung penuh program tersebut.

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal.

“Dukungan teknologi dan integrasi rantai pasok akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya. Kami optimistis skema ini akan membawa dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Baca juga: Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta 2,26, Wali Kota Hasto Fokus Turunkan di Empat Kemantren

Inisiatif tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.