Perjanjian Plastik Global Dinilai Mandek, Ilmuwan Minta Negara Lakukan Aksi Nyata

KOMPAS.com - Para ilmuwan mendesak pemerintah untuk segera bertindak mengatasi polusi plastik tanpa harus menunggu Perjanjian Plastik Global (Global Plastics Treaty).

Pasalnya, menunggu Perjanjian Plastik Global berarti penundaan bertahun-tahun yang merusak, sedangkan limbah plastik terus meningkat di seluruh dunia.

Baca juga:

• Solusi Tas Spunbond Menumpuk, Jangan Diperlakukan Seperti Kantong Plastik
• Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026

"Meskipun negosiasi Perjanjian Plastik Global terbaru berakhir tanpa kesepakatan, proses ini telah menggerakkan penelitian, pendanaan, dan partisipasi publik," bunyi tulisan tentang topik tersebut dari University of Portsmouth yang diterbitkan di jurnal Nature Reviews Earth & Environment, dilansir dari Nature, Selasa (23/12/2025).

"Alih-alih menunggu kesepakatan, pemerintah dan masyarakat seharusnya mempertahankan momentum dan mempersiapkan diri untuk perjanjian di masa depan melalui perencanaan nasional yang terkoordinasi, kebijakan yang ambisius, dan inisiatif lokal," imbuh tulisan tersebut.

Direktur Pusat Kebijakan Plastik Global di University of Portsmouth sekaligus salah satu penulis, Dr. Antaya March berpendapat, meskipun negosiasi internasional tentang Perjanjian Plastik Global tetap buntu, negara-negara sudah memiliki alat yang mereka butuhkan untuk mengatasi krisis dan harus menggunakannya.

"Penundaan perjanjian tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bertindak. Pencemaran plastik meningkat setiap tahun. Pemerintah tidak bisa menunggu konsensus global yang sempurna ketika solusi praktis sudah ada dan berfungsi di banyak negara," kata March, dikutip dari Phys.org.

Baca juga:

• Limbah Plastik Diprediksi Capai 280 Juta Metrik Ton Tahun 2040, Apa Dampaknya?
• Aturan Baru Uni Eropa, Wajibkan 25 Persen Plastik Daur Ulang di Mobil Baru

Pemerintah harus segera mengatasi limbah plastik

Bergerak karena Perjanjian Plastik Global dinilai buntu

PIXABAY/BEN KERCKX Negosiasi Perjanjian Plastik Global dinilai buntu. Ilmuwan mendesak negara segera menerapkan kebijakan nasional untuk menekan pencemaran plastik.

Tulisan tersebut juga menguraikan bagaimana membuat kemajuan melalui strategi plastik nasional yang komprehensif, bahkan tanpa adanya kesepakatan global.

Rencana nasional yang dirancang dengan baik dapat menyelaraskan kementerian, mengkoordinasikan pemangku kepentingan, membuka pendanaan, dan mempersiapkan negara-negara untuk implementasi perjanjian masa mendatang.

Tak hanya itu, disoroti pula bahwa limbah plastik harus diperlakukan tidak hanya sebagai masalah lingkungan, tapi juga sebagai masalah kesehatan masyarakat yang semakin meningkat.

Pasalnya, makin banyak bukti yang menghubungkan plastik dan bahan kimia terkait dengan kanker, penyakit pernapasan, dan gangguan endokrin, dengan potensi biaya ekonomi terkait kesehatan global yang diperkirakan lebih dari 1,5 triliun dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 25.167 triliun) per tahun.

Dengan membingkai masalah plastik sebagai masalah kesehatan, para penulis berpendapat, hal tersebut dapat memperkuat pemahaman publik dan tekanan politik untuk regulasi yang lebih cepat dan lebih ambisius.

Mereka juga mengingatkan bahwa kehilangan momentum saat ini akan menjadi kesalahan fatal.

"Momen ini harus dilihat sebagai peluang, bukan jeda," kata salah satu penulis, Sam Winton, dari Revolution Plastics Institute di University of Portsmouth.

"Pemerintah dan masyarakat dapat menunjukkan kepemimpinan sekarang melalui perencanaan nasional, kebijakan yang ambisius, dan tindakan lokal, serta siap ketika perjanjian global akhirnya terwujud," tambahnya.

Baca juga:

• Cuaca Ekstrem Perparah Polusi Plastik, Lebih Mudah Menyebar dan Berbahaya
• Studi: Sejumlah Kecil Plastik Mematikan Bagi Hewan Laut