Salahkan Cuaca Ekstrem Jadi Penyebab Karhutla, Menhut Dinilai Lepas Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Pantau Gambut dan Madani Berkelanjutan membantah pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang kerap menyalahkan cuaca panas ekstrem sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2025.

Berdasarkan data Pantau Gambut dan Madani Berkelanjutan, faktor utama penyebab karhutla sepanjang tahun 2025 justru masifnya aktivitas perkebunan monokultur skala besar.

Madani Berkelanjutan mencatat area indikatif terbakar (AIT) seluas 89.330 hektar yang tersebar di area konsesi HGU sawit, migas, minerba, dan PBPH di seluruh Indonesia selama periode Januari–Agustus 2025.

Baca juga: Menhut: Angka Karhutla Turun, Presiden Targetkan Nol Kasus

Rinciannya, sebanyak 36.021 hektar AIT berada di konsesi HGU sawit; 19.065 hektar migas, 15.537 hektar PBPH; serta 3.501 hektar di minerba.

Sementara itu, Pantau Gambut mengidentifikasi 9.336 titik api di area HGU sawit dan PBPH pada periode yang sama. Rinciannya, sebanyak 5.080 titik api di HGU sawit dan 4.256 titip api di PBPH.

Pantau Gambut dan Madani Berkelanjutan menilai klaim Menhut semakin tidak relevan, mengingat jumlah kebakaran pada 2025 justru lebih tinggi dari tahun 2023 ketika Indonesia mengalami El Nino.

Madani Berkelanjutan mencatat 99.099 hektare terbakar pada Juli 2025, hampir dua kali lipat Juli tahun 2023 atau sebanyak 53.973 hektare. Bahkan, titik api di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) melonjak empat kali lipat dari 3.157 pada Juli 2023, menjadi 13.608 pada Juli 2025.

“Pernyataan Menteri Kehutanan tentang cuaca ekstrem sebagai penyebab terjadinya karhutla merupakan ungkapan keliru dan sama saja membenarkan praktik salah yang dilakukan oleh korporasi atas aktivitas mereka yang berada di area KHG,” ujar Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, Senin (15/9/2025).

Menurut Putra, semestinya Kementerian Kehutanan lebih fokus melakukan upaya perlindungan ekosistem gambut dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

"Banyak perusahaan yang telah mengonversi lahan gambut dan menyebabkan karhutla. Ketika Menhut mengkambinghitamkan cuaca, itu sama saja dia melepas tanggung jawabnya," tutur Putra.

Menurut data Pantau Gambut dan Madani Berkelanjutan, Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi provinsi dengan lonjakan karhutla tertinggi pada periode Juli-Agustus 2025.

Dalam kurun waktu hanya dua bulan, AIT di provinsi Kalbar meningkat dari 1.300 hektare pada Juni, menjadi 40.000 hektare di bulan Agustus.

Tren kenaikan karhutla juga ditemukan pada area KHG yang mengalami peningkatan titik panas dari 327, menjadi 7.483 dalam periode yang sama.

Karhutla di Kawasan Lindung

Sementara itu, Legal Specialist Madani Berkelanjutan, Sadam Richwanudin menyesalkan tingginya karhutla di kawasan lindung dan tutupan gambut.

Padahal, potensi karhutla pada Juli-Agustus 2025 sebetulnya sudah dapat diprediksi dan semestinya pemerintah mengambil langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak kerusakan kawasan gambut dan lindung.

Sadam mendesak penegak hukum untuk terus menindak perusahaan yang di area konsesinya terbakar. Apalagi, Indonesia memiliki prinsip strict liability yang mewajibkan perusahaan bertanggung jawab penuh pada area konsesinya.

Menurut Sadam, menjadikan cuaca sebagai satu-satunya alasan di balik masifnya karhutla adalah narasi yang berbahaya.

Ia menilai, pernyataan tersebut bukan sekadar mengabaikan fakta di lapangan yang menunjukkan dominasi aktivitas eksploitatif, melainkan juga menjadi dalih bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya.

"Alih-alih bertindak tegas pada pelaku konsesi, pemerintah justru memilih jalan termudah dengan menyalahkan kondisi alam, membuat mereka seolah-olah tidak berdaya di hadapan krisis iklim. Padahal, solusi untuk karhutla sudah jelas terpampang di depan mata: pengawasan ketat dan penegakan hukum yang serius terhadap korporasi yang terus mengulang kesalahan yang sama," ucapnya.