Gelar Humanitarian Dialogue, HFI Perkuat Solidaritas Lintas Iman dan Luncurkan Policy Rumah Ibadah Tangguh Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17, Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggelar Indonesian Humanitarian Dialogue 2025 bertema “Harmonisasi menuju Dampak: Kolaborasi Kemanusiaan Yang Berkelanjutan dan Bermartabat" di Pullman Jakarta Indonesia, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat peran lintas iman dalam kerja kemanusiaan di Indonesia.

Pada kesempatan itu, HFI juga melakukan penandatanganan Policy Brief Rumah Ibadah Tangguh Bencana (RITB). Inisiatif itu menempatkan rumah ibadah sebagai simpul ketangguhan masyarakat di tingkat akar rumput.

HFI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi mitra, untuk memperkuat peran rumah ibadah dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

Baca juga: Sebar Kurban di Pelosok Maluku, Human Initiative Hadirkan Harapan untuk Warga

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari pemerintah, lembaga internasional, negara sahabat, komunitas agama, dan akademisi. Peserta forum juga menyusun rekomendasi konkret agar lembaga berbasis agama semakin terhubung dengan sistem tanggap bencana nasional.

Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kerja kemanusiaan membutuhkan jembatan kolaborasi dari berbagai pihak.

Ketua Dewan Pengurus HFI H M Ali Yusuf mengatakan, kebersamaan lintas iman menjadi pilar forum tersebut. Kerja bersama bukan sekadar aktivitas, melainkan alasan HFI tetap hadir hingga hari ini.

Baca juga: Human Initiative Luncurkan Program DREAM, Bantu Pengungsi Tingkatkan Keterampilan

“Kekuatan lintas iman menjaga langkah kemanusiaan tetap berlangsung. Keberagaman justru menjadi kekuatan yang menyatukan dalam aksi nyata,” kata Ali Yusuf di Pullman Jakarta Indonesia, Rabu.

Terkait RITB, Ali Yusuf menjelaskan bahwa HFI melibatkan rumah ibadah dan tokoh agama dalam upaya kemanusiaan. Menurutnya, komunitas keagamaan sudah banyak berkontribusi dalam bidang kemanusiaan dan saat terjadi bencana.

Baca juga: Presiden Human Initiative: Kami Sadar, Kolaborasi adalah Kunci

Inspirasi tersebut datang dari pola kerja tokoh agama yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri serta menjadikan rumah ibadah sebagai pusat ketangguhan bersama.

Ia mencontohkan Masjid Baiturrahman di Aceh yang menjadi tempat evakuasi korban saat tsunami pada 2004. Selain itu, aktivis dari berbagai agama yang menjadi relawan juga ikut serta dalam upaya menyelamatkan korban.

"Kami sedang mengembangkan potensi tersebut supaya menjadi sebuah kerja besar yang lebih tersistematis," ujarnya.

KOMPAS.COM/YOGARTA AWAWA PRABANING ARKA. Ketua Dewan Pengurus HFI H M Ali Yusuf.

Ali Yusuf menilai, peluncuran RITB menjadi momentum bagi HFI untuk menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak lain dalam menghadapi isu-isu kemanusiaan yang semakin kompleks.

Sejak berdiri, HFI telah menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait dengan bencana dan kemanusiaan. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendirian dalam menangani krisis kemanusiaan.

"Semua harus dikolaborasikan," katanya.

HFI, katanya, rutin berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Saat ini, kata dia, HFI tidak hanya fokus pada respons reaktif saat bencana terjadi, tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat agar mereka menjadi tangguh. Dengan demikian, masyarakat bisa mengurangi risiko bencana secara mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan dari luar.

“Sebagai forum yang menghimpun 20 lembaga kemanusiaan, HFI berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan membuat mereka menjadi tangguh. Jadi, tidak hanya saat ada bencana baru turun, tetapi justru bagaimana mereka bisa mengurangi atau meminimalkan risiko,” tutur Ali Yusuf.

Hal senada diungkapkan Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati yang hadir sebagai narasumber. Tomy meyakini, bekerja secara kolaborasi dapat menyelesaikan banyak hal dan berbagai masalah sekaligus menghasilkan dampak yang lebih besar.

“Dengan membawa kekuatan bersama, hal-hal kecil pun bisa kita lakukan bersama-sama untuk memperkuat peran masyarakat,” kata Tomy.

Sejalan dengan agenda pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan langkah HFI sejalan dengan agenda pemerintah.

Pemerintah membutuhkan mitra yang konsisten untuk menghadapi persoalan kemanusiaan. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan.

“Kerja kemanusiaan yang dijalankan HFI sejalan dengan prioritas Kemenko PMK. Kami perlu bergerak bersama menghadapi tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga bencana sosial,” kata Pratikno.

KOMPAS.COM/YOGARTA AWAWA PRABANING ARKA. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Pada kesempatan sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa agama harus memberi arah bagi setiap kerja kemanusiaan. Pandangan ini mempertegas bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi fondasi moral yang kokoh bagi aksi kemanusiaan.

“Jika agama memandu, kerja kemanusiaan akan melahirkan kebaikan. Apa yang dilakukan HFI sangat tepat,” ungkap Nasaruddin.

Pusat ketangguhan bencana

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Dr Lilik Kurniawan, ST, MSi, menyoroti peran penting kolaborasi dalam menghadapi masalah kemanusiaan di Indonesia, terutama terkait bencana.

Meski bukan satu-satunya, bencana merupakan salah satu masalah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Saat ini, pemerintah memiliki 23 kementerian dan lembaga yang berkolaborasi dalam penanggulangan bencana. Meskipun BNPB memiliki mandat dari undang-undang untuk berada di garda terdepan, peran pihak lain sangat penting.

“Saya mengapresiasi HFI yang berhasil mengumpulkan 20 lembaga kemanusiaan. Ini sangat membantu kerja pemerintah,” kata Lilik.

Lilik juga memuji inisiatif HFI melalui RITB sebagai salah satu kunci penting dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, RITB harus didasarkan pada tiga pilar utama.

Pertama, bangunan fisik. Bangunan rumah ibadah harus dipastikan kuat dan aman. Lilik mengambil contoh kejadian gempa di Lombok. Saat itu, jemaah sebuah masjid menjadi korban reruntuhan bangunan yang hancur saat gempa.

“Pengurus rumah ibadah harus mengetahui kondisi bangunannya. Jangan sampai pada saat dipanggil untuk ibadah, bangunannya ambruk," tegasnya.

Kedua, manajemen bencana. Pengelola rumah ibadah perlu meningkatkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang manajemen bencana melalui khotbah atau edukasi keagamaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran jamaah mengenai potensi risiko dan cara menghadapinya.

Ketiga, edukasi dan kepedulian. Konsep ini mendorong umat beragama untuk tidak hanya peduli pada jemaahnya, tetapi juga membantu orang lain di luar komunitasnya.

Menurutnya, rumah ibadah harus menjadi pusat yang mendorong masyarakat untuk menjadi subyek, bukan hanya obyek dalam penanggulangan bencana. Jika seseorang memiliki kekuatan dan keinginan untuk membantu, rasa kemanusiaan itu akan tumbuh dengan sendirinya.

“Melalui RITB, saya berharap masyarakat yang beribadah di rumah ibadah tidak hanya tangguh secara pribadi, tetapi juga mampu menjadi pelaku yang berdaya untuk membantu sesama,” ujarnya.

Indonesia Humanitarian Dialogue 2025 menutup rangkaian acara dengan semangat memperkuat kerja bersama berbasis bukti, menghadirkan solusi atas isu kemanusiaan yang terus berkembang, dan meneguhkan solidaritas lintas iman sebagai fondasi kemanusiaan Indonesia.