Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 3 Oktober 2025, 12:36 WIB
Sri Noviyanti

Penulis


KOMPAS.com - Keberlanjutan perkotaan kini menjadi agenda mendesak yang tidak bisa ditunda. Kompleksitas masalah kota, mulai dari tata ruang, mobilitas, hingga lingkungan, menuntut pendekatan baru agar tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat daerah dapat tercapai.

Isu tersebut mengemuka dalam sesi kedua Lestari Summit 2025 yang berlangsung di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis (1/10/2025).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, Dedik Irianto, menekankan pentingnya pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya membangun kota berkelanjutan.

Baca juga: Praktik Baik Kota Surabaya, Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Inovasi Global Kota Berkelanjutan

“Surabaya saat ini menjadi satu-satunya kota yang berhasil melaksanakan waste to energy sesuai dengan Perpres 35 Tahun 2018,” ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Developing Urban Management Ecosystem'," Kamis.

Salah satu keberhasilan yang diraih Kota Surabaya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo yang berhasil mengalihkan sampah menjadi energi listrik hingga 11 megawatt.

Narasi utama dari praktik baik Surabaya ini adalah inovasi teknologi Waste to Energy (WtE) yang terpusat di TPA Benowo. Fasilitas ini membuktikan bahwa sampah bukan hanya masalah, tetapi juga sumber energi.

Kedua, Landfill Gas Power Plant yang memanfaatkan gas metana (methane capture) dari sisa sampah (sekitar 500 ton fresh waste), menghasilkan tambahan 2 megawatt listrik.

Baca juga: Lestari Summit 2025: Resiliensi Jadi Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

Tak hanya itu, inovasi Kota Surabaya dalam mencari solusi atas tantangan lingkungan, khususnya tumpukan limbah popok dan pembalut sekali pakai, juga dikemukakan Dedik.

Ätas inovasi dalam penanganan limbah ini, Kota Surabaya menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang masuk dalam "Top 50 Bloomberg Mayors Challenge",” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Feirully Irzal, menyoroti visi Jakarta untuk menjadi kota pelopor pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Baca juga: Lestari Summit & Awards 2025: Kolaborasi sebagai Kunci Masa Depan Berkelanjutan

Meski masalah perkotaan terasa berat, Jakarta tidak ingin sekadar bertahan. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, pemerintah menargetkan ibu kota negara ini masuk 20 besar kota global dunia pada 2045.

Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Feirully Irzal.Dok KG MEDIA Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Feirully Irzal.

Visi tersebut disusun dalam beberapa tahapan, mulai dari foundation building (2025–2029), sustainable transformation (2035–2039), hingga elevated global leadership (2040–2045).

“Mari posisikan Jakarta sebagai pelopor pembangunan nasional yang berkelanjutan, berketahanan, inklusif, dan terintegrasi secara global, serta menjadi tempat di mana setiap orang memiliki ruang dan tidak ada yang tertinggal,” ujarnya mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Baca juga: Lestari Summit & Awards 2025 dan Upaya Bangun Ketahanan Kolektif di Tengah Ketidakpastian

Lestari Summit 2025 sendiri mengusung tema “Thriving Together and Cultivating Resilience for Sustainable Future”.

CEO KG Media, Andy Budiman, dalam peresmian acara menekankan bahwa resiliensi adalah kebutuhan nyata di berbagai aspek kehidupan.

“Resiliensi sosial, ekonomi, dan lingkungan saling terkait. Krisis di satu bidang hampir selalu berkelindan dengan krisis di bidang lain. Karena itulah Lestari Summit 2025 mengangkat tema Thriving Together and Cultivating Resilience for Sustainable Future,” ujar Andy.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
 Primata Kunci Cegah Kepunahan Massal akibat Perubahan Iklim
Primata Kunci Cegah Kepunahan Massal akibat Perubahan Iklim
Pemerintah
IATA: Penerbangan Ramah Lingkungan Mahal dan Maskapai Tak Sanggup Tanggung Sendiri
IATA: Penerbangan Ramah Lingkungan Mahal dan Maskapai Tak Sanggup Tanggung Sendiri
Pemerintah
Peta Risiko Penyakit Menular Lewat Air Bergeser akibat Perubahan Iklim
Peta Risiko Penyakit Menular Lewat Air Bergeser akibat Perubahan Iklim
LSM/Figur
Pasar Hijau Tembus Rp179,77 Kuadriliun, Asia Makin Dominan
Pasar Hijau Tembus Rp179,77 Kuadriliun, Asia Makin Dominan
Pemerintah
Pertamina Usul Blending SAF 1 Persen Rute Jakarta-Bali, Jaga Keseimbangan Emisi dan Harga Tiket Pesawat
Pertamina Usul Blending SAF 1 Persen Rute Jakarta-Bali, Jaga Keseimbangan Emisi dan Harga Tiket Pesawat
BUMN
Angka Vaksinasi Naik Tipis, Jutaan Anak Masih Belum Terlindungi
Angka Vaksinasi Naik Tipis, Jutaan Anak Masih Belum Terlindungi
Pemerintah
Samator Lanjutkan Revitalisasi Sungai Jagir, Targetkan Penataan Sepanjang 775 Meter
Samator Lanjutkan Revitalisasi Sungai Jagir, Targetkan Penataan Sepanjang 775 Meter
Swasta
PalmCo Dorong Pemerintah Perjelas Batas Kawasan Hutan untuk Beri Kepastian Hukum
PalmCo Dorong Pemerintah Perjelas Batas Kawasan Hutan untuk Beri Kepastian Hukum
BUMN
Emisi Melejit, Bakteri Pemakan Metana Kewalahan
Emisi Melejit, Bakteri Pemakan Metana Kewalahan
LSM/Figur
UE Tindak Tegas 27 Negara Anggota Soal Aturan Bangunan Ramah Lingkungan
UE Tindak Tegas 27 Negara Anggota Soal Aturan Bangunan Ramah Lingkungan
Pemerintah
Emisi Perjalanan Penonton Piala Dunia Jauh Lebih Tinggi Dibanding Acaranya
Emisi Perjalanan Penonton Piala Dunia Jauh Lebih Tinggi Dibanding Acaranya
Pemerintah
Studi: Kebakaran Hutan Kanada Bikin Puluhan Spesies Burung di New York Lebih Sulit Ditemukan
Studi: Kebakaran Hutan Kanada Bikin Puluhan Spesies Burung di New York Lebih Sulit Ditemukan
LSM/Figur
ITB Kembangkan Pepton dari Maggot untuk Kurangi Ketergantungan Impor
ITB Kembangkan Pepton dari Maggot untuk Kurangi Ketergantungan Impor
LSM/Figur
Kebijakan Perlindungan Tanah Terbukti Sehatkan Lahan Pertanian
Kebijakan Perlindungan Tanah Terbukti Sehatkan Lahan Pertanian
Pemerintah
El Nino Bukan Vonis Kekeringan
El Nino Bukan Vonis Kekeringan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau