Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badan Geologi: Bogor Dilalui Patahan Aktif, Warga Diminta Waspada Gempa

Kompas.com, 3 Oktober 2025, 17:50 WIB
Add on Google
Afdhalul Ikhsan,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Wilayah Bogor yang dikenal sebagai kawasan urban padat ternyata menyimpan kompleksitas geologi yang tinggi.

Badan Geologi Kementerian ESDM mengingatkan, kondisi ini membuat Bogor rawan gempa bumi akibat keberadaan sejumlah patahan aktif yang melintas di kawasan tersebut.

Pusat Studi Geologi Badan Geologi mengungkapkan, gempa bumi pada 10 April 2025 menjadi pengingat keras bahwa potensi gempa di Bogor nyata adanya.

Baca juga: Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa

"Peristiwa itu mendorong langkah serius dari pihak terkait untuk menyelidiki aktivitas sesar di wilayah Bogor dan sekitarnya," kata Penyelidik Bumi Ahli Madya, Sukahar Eka Adi Saputra, dalam Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Gempa Bumi Sesar Citarik Segmen Kota-Kabupaten Bogor di Sentul, Kamis (2/10/2025).

Menurut Eka, Pusat Survei Geologi Badan Geologi bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) kini tengah melakukan pemetaan sesar aktif skala 1:100.000 di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Penyelidikan ini menggunakan metode modern seperti LiDAR, seismik, gaya berat, hingga magnetik untuk mendeteksi pola patahan atau sesar bawah tanah.

"Sejauh ini teridentifikasi pola Sesar Citarik, Cisadane, Jasinga, Ciomas, dan pola Sesar Baribis (Back Arc Thrust),” ungkapnya.

Fakta secara geologi bahwa Bogor tersusun atas batuan sedimen tua, batuan vulkanik, hingga endapan terbaru menambah kerentanan wilayah ini. Kepadatan penduduk dan pembangunan yang terus berkembang memperbesar risiko kerusakan bila gempa terjadi.

Hal inilah mengapa Bogor menjadi perhatian serius dalam penelitian patahan aktif.

Tim pemetaan aktif terus bekerja melakukan analisis lapangan, baik melalui penginderaan jauh maupun metode geofisika. Data yang dikumpulkan kemudian diolah PT Oseanland sebagai pelaksana utama akuisisi.

"Tim kami terus melakukan penyelidikan lapangan dan analisis struktur geologi permukaan, termasuk gravity atau gaya berat, untuk menghasilkan peta patahan aktif yang lengkap dan akurat," ujarnya.

Baca juga: Potensi Gempa Megathrust, Pemerintah Perlu Siapkan Penanggulangan dan Mitigasi

Eka menegaskan, hasil dari pemetaan ini diharapkan menjadi acuan penting bagi mitigasi bencana di Bogor yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan pembangunan pesat.

Selain Badan Geologi, BIG juga akan memantau pergerakan patahan menggunakan teknologi geodetik. Monitoring ini penting untuk memahami dinamika sesar dari waktu ke waktu sehingga dapat memberi peringatan dini bagi masyarakat.

Dengan peta patahan aktif yang lebih lengkap, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan pembangunan yang ramah bencana.

“Data ini akan sangat bermanfaat untuk perencanaan kota yang lebih aman. Kami ingin mendorong kewaspadaan sekaligus kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi di masa mendatang,” kata Eka.

Ia menambahkan, upaya bersama antara lembaga riset, pemerintah, dan publik menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana di Bogor.

Hasil dari seluruh penyelidikan ini diharapkan dapat menjadi landasan penting bagi pengambil kebijakan di tingkat pemerintah kabupaten, kota, dan daerah lainnya di sekitar Bogor.

Baca juga: 10 Negara dengan Gempa Bumi Terbanyak, Indonesia Nomor 1

Data dan peta patahan aktif ini diharapkan membantu pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang lebih aman dan siap siaga terhadap potensi gempa di masa mendatang.

Bersama, kita tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di wilayah Bogor.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Sering Tak Disadari Penyelam, Kebiasaan Ini Bisa Rusak Terumbu Karang
Sering Tak Disadari Penyelam, Kebiasaan Ini Bisa Rusak Terumbu Karang
Pemerintah
BRIN Temukan 1.583 Spesies Baru Selama Hampir Enam Dekade Terakhir
BRIN Temukan 1.583 Spesies Baru Selama Hampir Enam Dekade Terakhir
Pemerintah
Boros Energi, Ahli Desak Konsumen Gunakan Pendingin Alternatif
Boros Energi, Ahli Desak Konsumen Gunakan Pendingin Alternatif
Pemerintah
Meriahkan Waisak 2026, DKI Jakarta Wujudkan Kota Inklusif lewat 'Illumination of Jakarta, Glow of Peace'
Meriahkan Waisak 2026, DKI Jakarta Wujudkan Kota Inklusif lewat "Illumination of Jakarta, Glow of Peace"
Pemerintah
Amazon, Google, Meta, dan Microsoft Kompak Investasi Teknologi Ramah Lingkungan
Amazon, Google, Meta, dan Microsoft Kompak Investasi Teknologi Ramah Lingkungan
Pemerintah
Batasi Medsos Dinilai Tak Efektif, PBB Desak Platform Lebih Aman untuk Anak
Batasi Medsos Dinilai Tak Efektif, PBB Desak Platform Lebih Aman untuk Anak
Pemerintah
Pagi Ini, Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berpolusi di Dunia
Pagi Ini, Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berpolusi di Dunia
Swasta
Perkuat Biodiversitas, Nuanu Creative City Tanam 1.000 Pohon Lokal
Perkuat Biodiversitas, Nuanu Creative City Tanam 1.000 Pohon Lokal
LSM/Figur
Bukit Asam Catat Lonjakan Emisi Operasional Batu Bara dalam 5 Tahun Terakhir
Bukit Asam Catat Lonjakan Emisi Operasional Batu Bara dalam 5 Tahun Terakhir
BUMN
Perempuan Lebih Rentan di Lingkungan Kerja 'Toxic'
Perempuan Lebih Rentan di Lingkungan Kerja "Toxic"
Swasta
Studi Sebut Swasembada Saja Tak Cukup Cegah Krisis Pangan Global
Studi Sebut Swasembada Saja Tak Cukup Cegah Krisis Pangan Global
Pemerintah
Suhu Bumi Diprediksi Naik 1,9 Derajat C pada Tahun 2030
Suhu Bumi Diprediksi Naik 1,9 Derajat C pada Tahun 2030
Pemerintah
Emiten Energi Fosil Raup Keuntungan Fantastis, Saatnya 'Windfall Tax' Diterapkan
Emiten Energi Fosil Raup Keuntungan Fantastis, Saatnya "Windfall Tax" Diterapkan
LSM/Figur
Pengamat: Lingkungan Kerja 'Toxic' karena Supervisor jadi 'Raja Kecil'
Pengamat: Lingkungan Kerja "Toxic" karena Supervisor jadi "Raja Kecil"
Swasta
Dana Iklim Negara Maju Melampaui Target, Capai Lebih Rp1.787 Triliun
Dana Iklim Negara Maju Melampaui Target, Capai Lebih Rp1.787 Triliun
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau