Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi

KOMPAS.com -- Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil telah mencapai tonggak sejarah dengan menyepakati deklarasi global pertama yang menargetkan disinformasi dan menekankan pentingnya informasi yang akurat dan jujur dalam upaya mengatasi krisis iklim.

Deklarasi tersebut secara resmi berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas informasi publik, melindungi ilmuwan dan jurnalis serta melawan penyebaran narasi palsu yang disengaja yang melemahkan aksi iklim.

Deklarasi tersebut, yang diluncurkan pada 12 November 2025 dan diperjuangkan oleh Brasil bersama koalisi yang terdiri dari Kanada, Chili, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Spanyol, Swedia, dan Uruguay, merupakan pengakuan kolektif pertama bahwa krisis informasi kini telah menjadi krisis iklim.

"Ini adalah langkah bersejarah. Memerangi disinformasi bukanlah penyensoran, melainkan perlindungan terhadap sains, kepercayaan dan demokrasi di era darurat iklim," ungkap Melissa Fleming, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Komunikasi Global, dikutip dari Down to Earth, Kamis (13/11/2025).

Baca juga: Kebijakan Iklim Dapat Dukungan, Tapi Disinformasi Picu Keraguan

Deklarasi diluncurkan menyusul bukti-bukti yang semakin banyak mengenai kampanye disinformasi iklim yang terorganisir, mulai dari greenwashing dan gerakan astroturf hingga algoritma media sosial yang dimanipulasi yang memperkuat penyangkalan iklim.

PBB pun semakin mengakui manipulasi informasi sebagai hambatan struktural bagi kemajuan iklim.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali memperingatkan tentang "polusi ekosistem informasi", menyerukan kepada pemerintah dan perusahaan teknologi untuk menghentikan perang terhadap sains dan bertindak melawan disinformasi sama seriusnya dengan tindakan mereka terhadap emisi.

"Kita membutuhkan gencatan senjata terhadap kebohongan iklim," katanya.

Menurut Indeks Disinformasi Iklim Global CAAD, konten menyesatkan atau palsu tentang energi terbarukan, keuangan iklim, dan peran bahan bakar fosil telah meningkat tiga kali lipat sejak 2020. Peningkatan ini signifikan pada platform daring dengan kebijakan moderasi yang lemah.

Kelompok masyarakat sipil menggambarkan adopsi deklarasi ini sebagai sebuah terobosan, tetapi juga sebagai titik awal.

Namun, Laurence Tubiana, kepala eksekutif European Climate Foundation dan perancang Perjanjian Paris, mengatakan deklarasi ini tidak bisa hanya di atas kertas.

Baca juga: Greenwashing Disorot: 6 dari 10 Konsumen Tak Percaya Klaim Hijau Korporasi

"Pemerintah sekarang harus menerapkan mekanisme nyata untuk memastikan integritas informasi iklim, termasuk transparansi dalam lobi perusahaan dan akuntabilitas atas iklan palsu,” katanya.

Inisiatif ini telah menarik perhatian internasional yang semakin besar, dengan para pengamat menyebutnya sebagai pilar keempat tata kelola iklim, di samping mitigasi, adaptasi, dan pendanaan.

Hal ini diprediksi akan memiliki dampak nyata dan signifikan pada cara PBB mengukur kemajuan dan transparansi iklim di tahun-tahun mendatang.

"Krisis iklim juga merupakan krisis komunikasi," kata Jennifer Morgan, Sekretaris Negara Jerman dan Utusan Khusus untuk Aksi Iklim Internasional.

"Kita tidak dapat memobilisasi publik global jika kebenaran tenggelam oleh misinformasi. Integritas informasi harus diperlakukan sebagai barang publik global," paparnya lagi.