Panduan Global Baru Diluncurkan, Bantu Pembuat Kebijakan Pahami Krisis Iklim

KOMPAS.com - Sebuah panduan baru, yang dikoordinasikan oleh University of Exeter, Arizona State University dan Inter-Parliamentary Union, telah diluncurkan di COP30.

‘Panduan Global Anggota Parlemen untuk Perubahan Iklim dan Solusi Iklim’, yang disusun oleh para pakar akademis, pemimpin iklim, dan perwakilan PBB tersebut dirilis untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada para pemimpin dunia dan pembuat kebijakan tentang risiko krisis iklim.

Panduan juga menekankan urgensi untuk mengambil tindakan dalam beberapa dekade mendatang guna mencegah risiko iklim fisik terburuk.

Melansir Edie, Jumat (14/11/2025), dengan panduan ini diharapkan pemimpin politik dapat memiliki pemahaman yang mendalam dan luas mengenai aspek penting krisis iklim mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati, adaptasi iklim, transisi rendah karbon, hingga pentingnya proses COP sehingga mereka dapat membuat keputusan yang efektif.

Panduan global itu sendiri merupakan kelanjutan dari panduan awal yang diterbitkan pada tahun 2024 untuk para pembuat kebijakan di Inggris , yang disusun oleh University of Exeter dan Peers for the Planet.

Baca juga: COP30: Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Fraud Perdagangan Karbon

Panduan pertama tersebut kemudian diterjemahkan untuk audiens di Azerbaijan dan Brasil, negara tuan rumah COP29 dan COP30 dan telah menjangkau lebih dari 200.000 orang, serta dikutip di kedua Majelis Parlemen Inggris, yang kemudian disusun dalam versi globalnya.

"Panduan ini dibuat dengan memaparkan kepada para pembuat undang-undang dunia betapa seriusnya risiko yang kita hadapi jika gagal mengendalikan perubahan iklim," papar Stuart Brocklehurst, Wakil Rektor Bidang Keterlibatan Bisnis dan Inovasi di University of Exeter.

"Sama pentingnya, panduan bertujuan untuk mendorong pembuat kebijakan agar bertindak menuju masa depan yang lebih baik dan dicapai dengan kekuatan kolektif," katanya lagi.

Sebelumnya, para ilmuwan telah berulang kali memperingatkan bahwa tingkat pemanasan dunia akan mengganggu stabilitas ekonomi dan merusak habitat penting, termasuk hutan tropis dan terumbu karang secara permanen.

Sementara rencana iklim nasional yang ada hanya merinci setengah dari pengurangan emisi yang dibutuhkan pada pertengahan 2030-an untuk menjamin masa depan yang layak huni.

Baca juga: COP30: Perlindungan Masyarakat Adat, Jawaban Nyata untuk Krisis Iklim