KOMPAS.com - Kota-kota di Asia yang ramai dan padat sangat membutuhkan pembiayaan untuk merespons dampak iklim yang semakin intensif.
Tetapi para ahli mengatakan fragmentasi tata kelola dan kesenjangan transparansi data menghambat kepercayaan investor.
Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan bahwa kota-kota di kawasan ini membutuhkan investasi infrastruktur tahunan sekitar 1,7 triliun dollar AS hingga tahun 2030 untuk beradaptasi dengan perubahan iklim sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Namun, arsitek Cheong-Chua Koon Hean, profesor di Singapore University of Technology and Design mengatakan struktur tata kelola nasional, provinsi, dan lokal yang tumpang tindih dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor, yang menginginkan perencanaan jangka panjang dan konsistensi kebijakan sebelum berinvestasi dalam proyek infrastruktur hijau.
Ia menyebut terdapat kekurangan proyek adaptasi yang layak bank di kota-kota Asia, yang seringkali tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengalokasikan risiko dan mengukur hasil.
"Hal ini berarti modal swasta menjadi sangat berhati-hati," ujarnya, dikutip dari Eco Business, Jumat (28/11/2025).
Baca juga: Inisiatif Food Waste Breakthrough: Target Potong Setengah Sampah Makanan Kota
Pemerintah daerah cenderung memiliki basis pendapatan yang sempit dan siklus anggaran yang pendek.
Ini berarti bahwa proyek infrastruktur jangka panjang, seperti sistem angkutan cepat massal, proyek ketahanan air, atau pendinginan distrik, sangat sulit untuk dibiayai.
Risiko sosial dan politik juga dapat membatasi investasi dalam proyek-proyek keberlanjutan perkotaan. Stabilitas sosial merupakan prasyarat utama untuk mengejar inisiatif-inisiatif yang berketahanan iklim.
"Jika kota kekurangan fasilitas dasar, lapangan kerja, perumahan yang terjangkau, dan biaya hidup yang sangat tinggi, maka hal itu dapat menyebabkan keresahan sosial dan itu akan mengurangi dukungan politik dan menggagalkan aksi-aksi iklim," tambahnya.
Sementara itu, Chief Sustainability and Sustainable Investments Officer CapitaLand Investment, Vinamra Srivastava, mencatat bahwa proyek adaptasi iklim tidak menarik tingkat modal yang sama dengan proyek mitigasi.
Baca juga: Mikroplastik Cemari Udara di 18 Kota, Jakarta Pusat Catat Konsentrasi Tertinggi
Sektor swasta secara global menyumbang hanya 3 persen dari pendanaan adaptasi. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya data berkualitas tinggi dan ketidakpastian imbal hasil finansial dari proyek adaptasi.
“Investor sektor swasta mencari arus kas yang dapat diprediksi dan imbal hasil yang jelas. Banyak proyek adaptasi berfokus pada penghindaran kerugian dan dalam analisis imbal hasil investasi finansial, sangat sulit untuk mengukur pencegahan kerugian,” kata Srivastava.
Kota-kota Asia Tenggara yang rentan terhadap iklim seperti Manila, Bangkok, dan Jakarta saat ini menghadapi kesenjangan investasi yang signifikan.
Meskipun kebutuhan adaptasi mereka diperkirakan mencapai 210 miliar dolar setiap tahun, mereka hanya menerima sebagian kecil dari jumlah tersebut, yang menghambat upaya di sektor-sektor penting seperti air dan infrastruktur hijau.
sumber https://www.eco-business.com/news/governance-data-gaps-and-unpredictable-returns-limiting-climate-adaptation-investment-in-asias-cities-experts/
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya