Industri Manufaktur Sumbang 17 Persen PDB, Kemenperin Kembangkan Industri Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan, industri manufaktur menyumbang 17,39 persen produk domestik bruto atau PDB dalam negeri.

Menurut Sekretaris SKJI Kemenperin, Muhammad Taufiq, kontribusi ekspor sektor industri mencapai 167 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dari total 209 miliar dollar. Selain itu, menyerap 2 juta atau 13,86 persen tenaga kerja di Indonesia.

Baca juga: 

• Harga Kredit Karbon Melesat Tinggi Akibat Laju Emisi Teknologi
• Industri Penerbangan Asia Pasifik Siap Penuhi Target 5 Persen Avtur Berkelanjutan

"Tetapi dengan kontribusi ini juga memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan berbagai jenis polutan lainnya. Karena itu, dekarbonisasi industri bukan lagi sebagai pilihan melainkan suatu keharusan untuk bisa memastikan masa depan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Taufiq dalam ESG Symposium 2025 yang digelar SCG di Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Kembangkan peta jalan pembangunan industri hijau

Fokus utama supaya industri bisa pangkas emisi

Shutterstock BSKJI Kementerian Perindustrian menyampaikan, industri manufaktur menyumbang 17,39 persen PDB Indonesia. Roadmap industri hijau pun dikembangkan.

Saat ini, Kemenperin tengah mengembangkan roadmap (peta jalan) pembangunan industri hijau. Taufiq menuturkan, fokus utamanya agar industri dapat memangkas emisi, ataupun limbahnya.

Untuk pilar pertama, Kemenperin menyiapkan kebijakan dan regulasi terkait standarisasi industri hijau.

"Kami juga melakukan penguatan instrumen seperti standar industri hijau, sertifikasi dan pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan efisiensi energi, pemerhatian sumber energi terbarukan dan pengurangan emisi," jelas Taufiq.

Kedua, mendorong penerapan ekonomi sirkular di sektor industri dari mulai desain produk, pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai pengelolaan limbah.

Kemenperin turut mengembangkan limbah hasil industri, yang dapat digunakan sebagai bahan baki industri lainnya, serta mendukung proyek dari sampah menjadi listrik (Waste to Energy).

"Kami juga terus menekankan pentingnya dekarbonisasi melalui inovasi teknologi dan efisiensi. Diharapkan dengan adanya efisiensi energi dan pengembangan proses produksi yang rendah karbon, serta pemanfaat teknologi bersih, termasuk energi terbarukan, elektrifikasi proses, dan teknologi digital untuk optimalisasi penggunaan energi dan bahan baku," papar Taufiq.

Baca juga:

• Emisi Metana Terus Meningkat, Tapi PBB Prediksi Penurunan Segera
• Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI

Shutterstock BSKJI Kementerian Perindustrian menyampaikan, industri manufaktur menyumbang 17,39 persen PDB Indonesia. Roadmap industri hijau pun dikembangkan.

Pilar lainnya adalah standarisasi dan infrastruktur mutu untuk mendukung produk dan proses yang lebih hijau.

Hal ini termasuk standar efisiensi energi, keberlanjutan bahan baku, serta pengurangan kandungan bahan berbahaya. Dengan begitu, klaim berkelanjutan dari industri dapat diakui dan membuka pasar global.

"Pilar yang kelima, kami terus membuka atau membangun akses membiayai hijau dan skema insentif. Transformasi industri hijau memperlukan investasi yang tidak sedikit, karena itu kami berupaya memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan nasional maupun internasional," ucap Taufiq.

Dalam kesempatan itu, Taufiq juga menyoroti pentingnya integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) guna memperkuat tata kelola industri nasional.

"Saat ini yang sudah bisa mengikuti roadmap yang pemerintah sudah siapkan antara 30-40 persen (perusahaan). Kami berharap sampai 2050 seluruh industri bisa mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah," tambah dia.