KOMPAS.com - Perempuan dan anak-anak menjadi korban bencana lebih dari sekali dalam banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Selain menjadi korban banjir bandang, mereka harus mengalami situasi darurat berikutnya yaitu krisis air bersih.
Climate and Energy Manager Greenpeace Southeast Asia, Iqbal Damanik menuturkan, ada berbagai kendala dalam penyediaan air bersih di lokasi terdampak banjir bandang.
Baca juga:
Pemasangan pompa air portabel dengan tenaga surya, yang terhubung langsung dengan sumur bor di lokasi-lokasi terdampak banjir, masih terkendala distribusi berbagai peralatannya, seperti fotovoltaik (PV), baterai, dan toren atau tangki air.
"Saat ini kendala kami di pengiriman. Jadi, proses distribusi ini bermasalah. Ada helikopter yang sedang diupayakan teman-teman Aceh juga terkendala dibawa, situasinya kami tidak punya kewenangan, relawan mau tidak mau ikut (aturan). Kami berpikir berbasis gender, perempuan dan anak kecil juga bisa menjadi korban dua kali," ujar Iqbal dalam webinar Senin (8/12/2025).
Baca juga:
Foto udara kondisi jalan yang putus akibat banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025). Bencana banjir bandang yang terjadi pada Selasa (25/11) lalu menyebabkan rumah warga rusak, kendaraan hancur, jalan dan jembatan putus.Perempuan dan anak-anak menjadi korban ganda dalam bencana karena kerentanan inheren, termasuk risiko terabaikannya kebutuhan kesehatan reproduksinya.
"Ini sebenarnya sedih banget karena mereka kekurangan air bersih, saya kebetulan tergabung menjadi salah satu relawan untuk subklaster kesehatan reproduksi, kebetulan di daerah Sumbar (Sumatera Barat). Sumbar sama, tidak baik-baik saja," tutur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DKI Jakarta, Narila Mutia Nasir.
Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, berbagai risiko penyakit yang ditimbulkan pasca-bencana banjir perlu diwaspadai.
Di tengah fasilitas kesehatan yang ambruk, korban banjir bandang menjaga diri agar tidak terjangkit penyakit atau harus bertahan hidup dalam keadaan sudah sakit.
"Itu dari penyakit saja, belum dari segi mentalnya, belum layanan buat perempuan, kelompok rentan, disabilitas, haduh semuanya kompleks sekali," ucapnya.
Dalam menghadapi krisis kesehatan di daerah terdampak bencana, kata Narila, perlu dibangun sistem dari hulu ke hilir melalui kolaborasi berbagai pihak.
Sistem kesehatan masyarakat harus memungkinkan kolaborasi dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan daerah terdampak bencana.
"(Kabupaten) Agam itu menetapkan tanggap bencana sampai 8 Desember, artinya sampai hari ini, itu tidak cukup, situasi di lapangan itu luar biasa karena kami di kesehatan itu komponennya itu banyak banget yang kemudian mesti diperbaiki, gimana caranya kalau tidak tersistem untuk membentuk suatu resiliensi, pondasi untuk resiliensi itu sendiri," jelas Narila.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya