Koperasi Bisa Jadi Kunci Transisi Energi di Masyarakat

KOMPAS.com - Koperasi hijau dinilai bisa menjadi aktor penting dalam transisi energi masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan.  

Hal tersebut disampaikan dalam acara Paparan Rekomendasi Kebijakan "Koperasi Hijau dalam Membangun Ekosistem Energi Terbarukan sebagai Strategi Mitigasi Krisis Iklim" yang diadakan oleh Yayasan Rumah Energi pada Selasa (9/12/2025). 

Baca juga:

• Koperasi Jadi Harapan Baru Petani Karet di Kalbar di Tengah Lesunya Produksi
• IPB: Koperasi Bisa Jadi Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di RI dan Malaysia

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Kementerian Koperasi, Henra Saragih menyampaikan, koperasi dapat menjadi ujung tombak penyediaan energi bersih di desa.

"Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah pertumbuhan ekonomi khususnya di desa. KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) diharapkan menjadi suatu gerakan tak hanya program," kata Henra, lewat keterangan resmi, dikutip Rabu (10/12/2025).

"Namun, kendala saat ini adalah ada sekitar 6.000 desa belum mendapatkan akses listrik. Transisi energi tak boleh meninggalkan desa dan hanya menguntungkan kota. Koperasi dapat menjadi aktor kunci dalam transisi energi," tambah dia. 

Rumah Energi dorong penguatan kapasitas koperasi hijau

Dok. Yayasan Rumah Energi Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Kementerian Koperasi, Henra Saragih (kiri) bersama Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang (kanan) dalam Paparan Rekomendasi Kebijakan ?Koperasi Hijau dalam Membangun Ekosistem Energi Terbarukan sebagai Strategi Mitigasi Krisis Iklim pada Selasa (9/12/2025).

Selama satu tahun terakhir, Rumah Energi menjalankan Green Cooperative Policy Readiness Project (GERCEP) yang didukung ClimateWorks Foundation.

Program ini mencakup baseline survei terhadap 85 koperasi, pelatihan dan pendampingan untuk 154 koperasi dan dinas, penyusunan lima modul pelatihan, serta integrasi modul ke dalam LMS (Learning Management System)  Kementerian Koperasi

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang, menuturkan, koperasi punya keunggulan sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas.

"Koperasi bisa menjadi kendaraan ideal yang dapat diutilisasi untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Lewat proyek Green Cooperative Policy Readiness Project (GERCEP), Rumah Energi sudah mendampingi koperasi dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG)," jelas Sumanda. 

"Koperasi bisa menjadi jembatan untuk pemberdayaan masyarakat. Melalui Rekomendasi Kebijakan yang didiskusikan hari ini diharapkan dapat mewujudkan sinergi, kolaborasi dan komitmen yang lebih kuat," lanjut dia.

Baca juga:

• Proyek PLTS untuk Koperasi Merah Putih, IESR Ingatkan Risiko Mangkrak
• Boleh Enggak Koperasi Merah Putih Kelola Tambang? Bahlil Pikir-pikir

Rekomendasi terkait koperasi dan energi terbarukan

SHUTTERSTOCK Koperasi disebut bisa menjadi aktor kunci dalam transisi energi di masyarakat pedesaan. Simak penjelasan dan rekomendasinya.

Rekomendasi kebijakan yang dipaparkan Rumah Energi menyoroti kesenjangan regulasi dan peluang kebijakan untuk mengembangkan koperasi hijau.

Koperasi punya nilai tambah karena dekat dengan masyarakat dan bisa memastikan keberlanjutan proyek energi jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis, Rumah Energi merekomendasikan konsolidasi kebijakan yang telah ada dan orkestrasi programatik yang perlu segera diambil pemerintah.

Rekomendasi ini dinilai paling realistis dan dapat dioperasikan dalam jangka pendek karena tidak bergantung pada perubahan undang-undang, melainkan mengoptimalkan instrumen yang sudah tersedia di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan negara, dan perguruan tinggi. 

Simak beberapa rekomendasi selengkapnya:

• Kementerian Koperasi perlu melakukan tagging hijau untuk mengidentifikasi koperasi dan KDKMP yang bergerak di bidang energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan usaha hijau lain.
• Kementerian Desa bisa memasukkan variabel koperasi hijau dalam Indeks Desa Membangun dan indeks ketahanan lingkungan.
• Kementerian Keuangan bisa mengintegrasikan profil koperasi hijau ke dalam desain IRID dan formula Ecological Fiscal Transfer (EFT).

Pendampingan dan pembiayaan koperasi hijau

SHUTTERSTOCK/NANA MARGONO Koperasi disebut bisa menjadi aktor kunci dalam transisi energi di masyarakat pedesaan. Simak penjelasan dan rekomendasinya.

Salah satu tantangan terbesar koperasi hijau adalah akses pembiayaan. Maka dari itu, Rumah Energi mendorong model pendampingan terpadu yang melibatkan BRI, PNM, LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), dan kampus.

BRI dan bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) bisa mengembangkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) hijau koperasi yang tidak hanya memberi pinjaman, tapi juga mendampingi model bisnis dan analisis risiko.

Selama ini, koperasi simpan pinjam sebenarnya sudah terbiasa menyalurkan kredit kecil untuk anggota. Skema ini bisa dipakai untuk instalasi panel surya rumah tangga, biodigester biogas, mikrohidro skala komunitas, serta teknologi ramah lingkungan lain.

Data program Biogas Rumah (BIRU) menunjukkan, baru 152 koperasi dari 127.846 koperasi yang sudah menjalankan aksi iklim. Meski kecil, koperasi pionir itu mampu menyalurkan pembiayaan energi terbarukan dan mendukung pertanian cerdas iklim.

Baca juga:

• 4 Koperasi di Jawa Tengah Jadi Percontohan Koperasi Hijau Nasional
• Perkuat Green Jobs di Perdesaan, Koperasi Hijau Perlu Payung Hukum

Rumah Energi menyampaikan, fragmentasi kebijakan masih menjadi masalah. Banyak regulasi berjalan sendiri-sendiri antara Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Tanpa harmonisasi, peluang kebijakan tidak dimanfaatkan optimal.

Oleh sebab itu, political will lembaga pusat dan daerah sangat penting agar rekomendasi koperasi hijau bisa menjadi rujukan lintas kementerian.