KLH Periksa 8 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera Utara

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkap delapan nama perusahaan yang diperiksa karena diduga memicu banjir bandang di Sumatera Utara.

Perusahaan itu, antara lain PT AR, PT TPL, SO, PT SPM, PT TN, PT NSHE, PT MST, dan PT PN IV KBT. Kedelapan perusahaan tersebut dibangun di atas daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru.

Baca juga:

• Menteri LH Hentikan Operasional Tambang Imbas Banjir Sumatera Barat
• Kemenhut Segel Lagi 3 Entitas di Tapanuli Selatan, Diduga Picu Banjir Sumatera

“Langkah ini (pemeriksaan) bertujuan untuk memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan mengenai aktivitas operasional yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir. Sekaligus memastikan pemenuhan seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan hidup," kata Hanif dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Hanif menambahkan, pemanggilan terhadap delapan perusahaan itu bukan sekadar klarifikasi, melainkan upaya untuk meminta keterangan manajemen, memverifikasi seluruh dokumen perizinan lingkungan, serta memastikan kepatuhan atas kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini dijalankan.

Baca juga:

• Masyarakat Sipil Desak Presiden Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
• Banjir di Sumatera, Kemenhut Beberkan Masifnya Alih Fungsi Lahan

KLH identifikasi pelanggaran serius 

Kompas.com/Ridho Danu Prasetyo Gelondongan kayu di Desa Garoga, Tapanuli Selatan yang hilang ditelan banjir dan longsor

Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengidentifikasi beberapa pelanggaran serius terkait pemanfaatan ruangdan tata kelola lingkungan. 

Hal tersebut berupa pembukaan lahan yang dilakukan di luar batasan persetujuan. Kemudian, gagalnya perusahaan menjaga areal konsesi dari aktivitas perambahan liar, serta lemahnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.

Hanif menuturkan, perusahaan tersebut dinilai lalai dalam mengendalikan erosi dan air larian yang berdampak langsung pada pencemaran dan sedimentasi di DAS Batangtoru serta Garoga.

“Untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar hukum dan data teknis yang tidak terbantahkan, KLH akan melakukan pendalaman lanjutan yang komprehensif. Pendalaman ini melibatkan kolaborasi dengan tim ahli independen, termasuk ahli hidrologi, geospasial, kerusakan lahan, dan model banjir,” jelas dia.

Korporasi yang terbukti melanggar berpotensi dikenakan sanksi pidana.

"Kami akan mengambil langkah hukum yang diperlukan demi menjamin pemulihan lingkungan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang," tutur Hanif.

Di samping itu, KLH berjanji memperketat pengawasan, mendorong transparansi, dan akuntabilitas para pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui, banjir bandang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025 lalu. Bencana tersebut menelan korban sebanyak 1.016 jiwa, dilaporkan oleh Kompas.com, Senin (15/12/2025).

Baca juga:

• 13 Perusahaan Dinilai Picu Banjir Sumatera, Walhi Desak Kemenhut Cabut Izinnya
• Guru Besar IPB Sebut Kebun Sawit di Sumatera Bisa Jadi Hutan Kembali