Kemenhut Bolehkan Warga Manfaatkan Gelondongan Kayu Terbawa Banjir Sumatera
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengizinkan masyarakat memanfaatkan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Gelondongan kayu tersebut saat ini menumpuk di ketiga provinsi itu.
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti mengatakan, kayu tersebut bisa dijadikan material pembangunan rumah, fasilitas, ataupun sarana prasarana.
Baca juga:
- Ratusan Gelondongan Kayu Ilegal Diangkut dari Hutan Tapanuli Selatan
- Kemenhut Hentikan Sementara Pengangkutan Kayu di Sumatera, Cegah Peredaran Ilegal
Laksmi menuturkan, kebijakan pemanfaatan kayu tercantum dalam edaran Ditjen PHL pada Senin (8/12/2025) terkait Pemanfaatan Kayu Hanyut untuk Pemulihan Pasca Bencana Banjir yang ditujukan bagi tiga gubernur di wilayah terdampak banjir.
“Kami kembali menegaskan bahwa pemanfaatan kayu hanyutan dilakukan semata-mata untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan pemulihan pascabencana. Ini adalah langkah kemanusiaan, untuk membantu masyarakat bangkit kembali,” kata Laksmi dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).
Masyarakat boleh gunakan gelondongan kayu banjir Sumatera
Penggunaan harus mematuhi hukum yang berlaku
BANJIR SUMATERA: Petugas Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh mengambil sampel kayu gelondongan yang terbawa arus luapan Sungai Tamiang, di area pasantren Islam Terpadu Darul Mukhlishin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (19/12/2025). Kemenhut telah mengirim tim verifikasi dan membentuk tim investigasi gabungan bersama Polri untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Menurut Laksmi, pemanfaatan kayu yang terbawa banjir tetap harus mematuhi ketentuan hukum agar tak disalahgunakan.
Kemenhut lantas memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
“Kayu hanyutan dapat dikategorikan sebagai kayu temuan. Karena itu, pengelolaannya harus tetap menjunjung prinsip legalitas, ketelusuran, dan keterlacakan," jelas Laksmi.
Laksmi menyampaikan, Kemenhut telah menghentikan sementara pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat untuk mencegah penebangan liar atau pencucian kayu. Penyaluran dan pemanfaatan kayu hanyutan dilakukan secara terpadu dan diawasi ketat.
Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum agar kebijakan tersebut tepat sasaran.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
