Banjir Sumatera Berpotensi Terulang Lagi akibat Kelemahan Tata Kelola

"Harusnya sungai itu membawa air yang jernih ya, ternyata membawa material-material yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat ya, seperti pasir, batu, kayu-kayu gelondongan itu banyak yang rapi-rapi," ujar Basyuni.

Kata dia, hutan di dalam DAS berfungsi untuk mengatur tata air. Kanopi pepohonan di hutan bisa menahan hingga 35 persen air hujan agar tidak langsung jatuh jatuh ke tanah. Dari segi porositas, akar pohon dapat menyerap puluhan hingga ribuan liter air.

Kalau hutan di dalam DAS sudah melampaui titik kritis dan belum ada upaya pemulihan, maka ke depannya curah hujan ekstrem akibat siklon tropis akan kembali menyebabkan banjir bandang.

"Kalau hulunya (hutan dalam DAS) tidak diperbaiki, nanti jika terjadi siklon baru, ada cuaca ekstrem, maka akan terjadi yang seperti ini (banjir bandang), bahkan (bisa) lebih parah lagi, ketika hulunya tidka dipulihkan," tutur Basyuni.

Solusi

Sebagai solusi penanganan pasca bencana di Sumatera, Arif menawarkan paradigma tata kelola berkelanjutan. Untuk menstabilkan fungsi ekologis DAS, pemerintah perlu melakukan beberapa intervensi kebijakan.

Pertama, moratorum aktivitas ekstratif di hulu DAS Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kedua, penetapan DAS sebagai unit pengelolaan utama dalam semua rencana pembangunan daerah. Ketiga, restorasi secara masif melalui gerakan reboisasi yang terstruktur, terutama di daerah hulu.

Selain itu, pemerintah harus melakukan penegakan hukum dan akuntabilitas untuk memastikan kejelasan tanggung jawab dan pemulihan.

Kata dia, pemerintah dapat melakukan investigasi spasial berbasis citra tutupan ahan untuk menentukan tanggung jawab legal perusahaan yang terlibat deforestasi. Lalu, pemerintah perlu memastikan skema ganti rugi dan pemulihan ekologis yang wajib ditanggung oleh perushaaan terkait.

Baca juga: Walhi Sebut Banjir Sumatera Bencana yang Direncanakan, Soroti Izin Tambang dan Sawit

Terakhir, pemerintah harus menginternalisasi etika pembangunan berbasis environmental, social, and governance (ESG) yang berkelanjutan. Yaitu, dengan mengevaluasi kebijakan yang mendorong eksploitasi berlebihan melalui menggeser orientasi pembangunan kapitalistik, menjadi model berkeadilan ekologis.