Dino Patti Djalal Minta Aksi Iklim Pemerintah Disetarakan dengan Program MBG

JAKARTA, KOMPAS.com – Target Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045 berisiko tidak tercapai apabila dampak perubahan iklim tidak menjadi bagian utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

Founder and Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terganggu apabila dunia gagal menahan laju pemanasan global.

Untuk itu,‎ ia meminta pemerintah untuk memiliki prioritas mitigasi perubahan iklim, sebagaimana program makan bergizi gratis .

Baca juga: Tanpa Aturan Ketat, Inggris Berisiko Bangun Gedung Tak Tahan Perubahan Iklim

"Saya jamin, jika suhu bumi naik 2 sampai 3 derajat Celsius, semua kalkulasi kejayaan Indonesia 2045 akan buyar. Infrastruktur yang kita bangun dan pertumbuhan kelas menengah yang kita impikan akan terdampak oleh bencana iklim," ujar Dino dalam Lestari Summit 2026, Rabu (22/7/2026).

Ia mengatakan dunia saat ini bergerak menuju kenaikan suhu global sekitar 2,6 hingga 3 derajat Celsius berdasarkan komitmen pengurangan emisi yang telah disampaikan berbagai negara melalui Nationally Determined Contributions (NDC).

Padahal, menurut dia, Perjanjian Paris menargetkan kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat Celsius untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Dino mencontohkan, kenaikan suhu global hingga 2 derajat Celsius diperkirakan menyebabkan sekitar 99 persen terumbu karang dunia mati, sekaligus meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah.

Ia juga mengingatkan bahwa dunia memiliki sisa anggaran karbon (carbon budget) yang semakin terbatas untuk menjaga kenaikan suhu global.

Menurut Dino, sisa anggaran karbon dunia saat ini sekitar 170 gigaton karbon dioksida (CO2), sementara emisi global mencapai sekitar 42 gigaton CO2 setiap tahun.

"Artinya, kita memiliki waktu yang semakin terbatas untuk menurunkan emisi. Namun, emisi global justru masih terus meningkat," katanya.

Karena itu, Dino menilai upaya pengurangan emisi perlu dilakukan secara kolektif oleh seluruh negara.

Masukkan skenario iklim dalam strategi pembangunan

Ia juga mendorong pemerintah memasukkan skenario dampak kenaikan suhu global ke dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur, kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan perlu dirancang dengan mempertimbangkan risiko perubahan iklim yang semakin besar.

Selain itu, Dino meminta pemerintah mempercepat transisi menuju energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan.

Baca juga: Perubahan Iklim Sebabkan Waktu Tidur Warga Dunia Berkurang Seminggu Dalam Setahun

Ia menilai target pembangunan pembangkit energi terbarukan berkapasitas 100 gigawatt (GW) perlu segera direalisasikan agar Indonesia dapat mengurangi emisi sekaligus meningkatkan ketahanan energi.

Dino mengatakan dekade 2020–2030 menjadi periode yang sangat menentukan bagi upaya menekan laju perubahan iklim.

"Kita adalah generasi terakhir yang masih memiliki kesempatan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Jika gagal memanfaatkan dekade ini, tantangan yang dihadapi generasi berikutnya akan jauh lebih besar," ujarnya.

‎