Dedi Mulyadi Larang Sawit di Jawa Barat, Pakar IPB Nilai Kebijakan Tidak Tepat

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menuturkan, karakteristik "Tanah Sunda" yang sempit tidak kompatibel dengan industri perkebunan kelapa sawit.

Ia menganggap perkebunan kelapa sawit yang masif dan boros air dapat memicu ancaman krisis air dan bencana lingkungan.

Baca juga:

• Indonesia Rawan Bencana, Penanaman Pohon Rakus Air Jadi Langkah Mitigasi
• Krisis Ekologis di Jawa Barat, Pakar IPB Jelaskan Ancaman di Tiap Wilayah

"Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi," ujar Dedi, dilansir dari Antara, Jumat (2/1/2025).

Ia melarang penanaman sawit di Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK, yang ditandatangani pada Senin (29/12/2025).

Dedi juga menginstruksikan penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit di seluruh provinsi.

"Kalau sudah di luar peruntukan dan bukan habitatnya, ya diganti dengan tanaman lain," tutur Dedi.

Larangan kelapa sawit di Jawa Barat tidak tepat

Secara iklim, Jawa Barat dinilai cocok ditanami kelapa sawit

Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, Suwardi menilai, kebijakan pelarangan penanaman kelapa sawit di Jawa Barat tidak tepat.

Secara iklim, Jawa Barat, terutama wilayah barat, cocok untuk ditanami kelapa sawit. Bahkan, provinsi tetangga Jabar, Jawa Tengah dan Jawa Timur punya curah hujan rendah sehingga tidak cocok untuk kelapa sawit.

"Jelas Pak Dedi Mulyadi tidak tepat dalam membuat surat larangan itu (Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK). (Secara) geografis dan iklim, sebagian Jawa Barat cocok untuk sawit" ucap Suwardi kepada Kompas.com, Jumat (2/12/2025).

Baca juga:

• Dedi Mulyadi Serukan Tobat Ekologis untuk Setop Bencana di Jawa Barat
• Jawa Barat Bisa Alami Ledakan Sampah Bila Pengelolaan Limbah Buruk

Kelapa sawit dinilai efisien dalam memanfaatkan air

canva.com Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang kelapa sawit. Namun, pakar IPB menyebut Jawa Barat justru cocok untuk kelapa sawit.

Menurut Suwardi, kelapa sawit justru efisien dalam memanfaatkan air. Tanaman boros dengan air dapat diketahui dari tingkat transpirasinya. Tanaman dengan banyak stomata pada daun membutuhkan lebih banyak air.

Adapun tanaman yang tingkat transpirasinya sangat tinggi atau boros sekali dengan air misalnya tebu dan padi.

"Jadi kalau dikatakan (kelapa sawit) itu boros air, itu salah. Kenapa? Karena transpirasi daun itu mirip-mirip saja dengan kebun karet, kakao, sama saja itu," tutur Suwardi.

Di sisi lain, tanaman boros dengan air biasanya memiliki akar tunjang yang mampu menembus jauh ke dalam tanah.

Sementara itu, kelapa sawit mempunyai akar serabut yang tidak ekspansif dalam menyedot air. Secara fisiolgis tanaman, kelapa sawit melakukan transpirasi secara berlebihan.

Ia mengklaim kelapa sawit di Jawa Barat ditanam di dataran rendah dan tanah yang datar sehingga tidak menyebabkan longsor. 

Ia juga melarang penanaman kelapa sawit di permukaan tanah yang miring atau lereng. Dengan demikian, penataan lokasi penanaman kelapa sawit memang sangat diperlukan.

Namun, lanjut Suwardi, menyalahkan kelapa sawit sebagai penyebab utama bencana banjir dan tanah longsor bukanlah sesuatu yang tepat.

"Itu daerahnya datar semua. Jadi sangat tidak beralasan (kelapa sawit) itu penyebab banjir, enggak ada juga penyebab air-air di daerah menjadi hilang. Saya juga ingin dapat paper-paper kalau ada yang seperti itu, tidak ada kajian," jelas dia. 

Baca juga: Sekoper Cinta Kurangi Kemiskinan 300.000 Orang di Jawa Barat

freepik.com Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang kelapa sawit. Namun, pakar IPB menyebut Jawa Barat justru cocok untuk kelapa sawit.

Selain itu, petani di Jawa Barat memilih menanam kelapa sawit juga berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibanding komoditas lain.

Petani bisa menghasilkan sekitar Rp 6 juta per hektar setiap bulannya, dengan harga tandan buah segar (TBS) mencapai Rp 2.000 sampai Rp3.000 per kilogram.

Bahkan, kata Suwardi, perkebunan karet milik PTPN di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk di sekitar Jasinga, dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit lantaran lebih menguntungkan.

"Tanya saja petaninya. Dari segi ekonomi (kelapa sawit) ya pasti bagus. (Kalau disuruh cabut dan diganti komoditas lain) Pasti petani enggak mau lah," ujar Suwardi.

Baca juga: Guru Besar IPB Sebut Kebun Sawit di Sumatera Bisa Jadi Hutan Kembali