Kemenhut Sebut 3,32 Juta Hektar Hutan Indonesia Berubah Jadi Kebun Sawit Ilegal

Untuk memitigasi dampak perubahan peruntukan kawasan hutan, Kemenhut menerapkan sejumlah upaya, antara lain hanya mengizinkan perubahan peruntukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tidak produktif dan bukan kawasan gambut.

Kemudian, mewajibkan dokumen izin lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis, melibatkan tim terpadu lintas kementerian, akademisi, pemerintah daerah, ataupun pemohon.

Kemenhut juga bekerja sama dengan Satgas PKH untuk terus menguasai kembali kawasan hutan dari perkebunan sawit ilegal dan pertambangan ilegal, serta mengevaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Rohmat mengatakan, Kemenhut telah mencabut 40 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berkinerja buruk dengan luasan mencapai 1,5 juta hektar.

"Saat ini (Kemenhut) sedang mengaudit 24 PBPH pada tiga provinsi terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ucap Rohmat.

Diketahui, tiga provinsi di Sumatera tersebut mengalami banjir bandang dan tanah longsor pada pertengahan November 2025.