Bumi di Ambang Krisis Lingkungan, Ini 5 Langkah yang Harus Dilakukan Dunia

KOMPAS.com - Manusia dinilai tengah menekan bumi menuju titik krisis lingkungan, yang mana bisa berdampak buruk, menurut laporan Global Environment Outlook edisi ketujuh (GEO-7) oleh United Nations Environment Programme (Program Lingkungan Perserikatan Bangsa Bangsa atau UNEP). 

Meskipun demikian, belum terlambat bagi umat manusia untuk mengubah arah. 

Baca juga:

• UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima
• UNEP: Emisi Karbon Naik Lebih Cepat di Tahun 2023

Dalam laporan GEO-7, terdapat cara agar bumi lebih sehat, dengan berfokus terhadap lima transformasi sistem utama yaitu ekonomi dan keuangan, material dan limbah, energi, pangan, serta lingkungan.

"Membangun kembali kelima sistem tersebut akan membutuhkan upaya seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Namun, hal itu sangat penting jika kita ingin membangun planet yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan," kata Chief of Service Kantor Sains UNEP, Maarten Kappelle, dilansir dari Eco-Business, Seni (19/1/2026). 

Pada tahun 2050, transformasi sistem tersebut dapat mencegah sembilan juta kematian dini, membantu 100 juta orang keluar dari kemiskinan, serta membantu 200 juta orang yang kekurangan gizi.

Transformasi sistem itu juga bisa menciptakan manfaat ekonomi sebesar 100 triliun dollar Amerika Serikat (AS, sekitar Rp 1.698 kuadriliun) setiap tahunnya pada akhir abad ini.

Baca juga:

• KLHK dan UNEP Jalin Kolaborasi di Bidang Hutan dan Lingkungan
• Kerangka Kerja Baru UNEP: Limbah Kimia Setara dengan Krisis Iklim

Rekomendasi laporan GEO-7 agar bumi lebih sehat

1. Melangkah lebih dari PDB

Freepik/wirestock UNEP dalam laporan GEO-7 menegaskan krisis lingkungan kian nyata. Ada lima transformasi besar agar planet tetap layak huni hingga 2050.

Pertama, melangkah lebih dari sekadar produk domestik bruto (PDB). Selama ini, negara-negara mengandalkan PDB sebagai barometer kekayaan, tanpa memperhitungkan dampak finansial jangka panjang dari degradasi lingkungan dan pertimbangan penting lainnya.

Negara-negara dianggap perlu memperluas definisi kesejahteraan fiskal mereka. Salah satunya dengan akuntansi modal alam, yang memberikan nilai dollar pada sumber daya dan jasa yang disedakan lingkungan.

Jenis pengukuran ini bisa menggambarkan secara lebih akurat kepada negara-negara tentang kekayaan mereka, termasuk membantu membuat keputusan yang baik bagi lingkungan dan keuangan mereka.

2. Reformasi insentif sistem perekonomian global

Rekomendasi kedua adalah mereformasi insentif sistem perekonomian global yang terlalu sering menyerahkan penghargaan terhadap praktik-praktik yang merusak bumi.

Laporan GEO-7 menyarankan untuk mengalihkan dana subsidi pemerintah untuk sektor energi, pertambangan, dan pangan yang meruska lingkungan.

Bahkan, negara-negara dinilai perlu mempertimbangkan pajak atas barang dan jasa merusak lingkungan, yang dananya disalurkan untuk mendukung kelompok paling rentan.

Atau, laporan GEO-7 juga mendesak pemerintah negara-negara menyelaraskan anggaran dan kebijakan ekonomi mereka dengan tujuan kesepakatan lingkungan, seperti Perjanjian Paris.

Di sisi lain, laporan GEO-7 menyarankan pemerintah negara-negara mempromosikan investasi dalam teknologi hijau, mendorong warga negara mereka untuk membuat pilihan yang ramah lingkungan, serta mewajibkan bisnis untuk menanggung seluruh biaya kerusakan yang timbulkannya terhadap planet ini.

3. Meningkatkan pengelolaan limbah

UNEP dalam laporan GEO-7 menegaskan krisis lingkungan kian nyata. Ada lima transformasi besar agar planet tetap layak huni hingga 2050.

Selanjutnya, meningkatkan pengelolaan limbah dan penerapan model ekonomi sirkular. Hal tersebut mengingat botol plastik, elektronik usang, serta bahan kimia berbahaya lainnya telah membanjiri planet ini dengan polusi.

Konsep ekonomi sirkular menggarisbawahi pentingnya menjaga sumber daya agar tetap bisa dipakai selama mungkin, dengan mendesain ulang, menggunakan kembali, memperbaiki, atau mendaur ulang barang-barang bekas.

Negara-negara dinilai perlu mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan apa yang terjadi pada produk pada akhir masa pakainya. 

Tak hanya itu, negara-negara juga sebaiknya mengharuskan perusahaan mengadopsi standar desain yang membuat produk lebih tahan lama dan semin mudah diperbaiki.

4. Dorong investasi energi terbarukan

Dok. Shutterstock/ Spic UNEP dalam laporan GEO-7 menegaskan krisis lingkungan kian nyata. Ada lima transformasi besar agar planet tetap layak huni hingga 2050.

Pemerintah negara-negara perlu mendorong investasi energi terbarukan. Lebih dari 80 persen energi dunia pada 2023 berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, yang memperburuk krisis iklim pemicu kekeringan, banjir, dan badai.

Untuk menghindari krisis iklim yang parah, laporan GEO-7 menyatakan bahwa negara-negara pemerintah harus meningkatkan produksi energi terbarukan, seperti tenaga angin dan tenaga surya.

Pemerintah negara-negara juga perlu melakukan elektrifikasi transportasi dan sektor lain yang didominasi bahan bakar fosil.

Di lain sisi, pemerintah negara-negara harus mengeksplorasi bahan bakar alternatif, termasuk hidrogen, untuk industri yang sulit untuk dielektrifikasi.

Pada saat yang sama, pemerintah negara-negara harus mengurangi permintaan energi dengan membuat bangunan dan merencanakan kota-kota secara lebih efisien, serta mendorong orang untuk lebih banyak berjalan kaki dan bersepeda. 

Baca juga:

• Preferensi Investor Bergeser ke Skrining ESG Positif, Ini Penjelasannya
• Kemandirian BUMN Jadi Fondasi Strategis Menuju ESG dan Negara Kesejahteraan

5. Pertimbangkan cara produksi dan konsumsi makanan

Kelima, pemerintah negara-negara perlu mempertimbangkan kembali cara memproduksi dan mengonsumsi makanan.

Sebab, sistem pangan yang tidak berkelanjutan berkontribusi terhadap krisis iklim, polusi, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.

Maka dari itu, pemerintah negara-negara perlu beralih ke pola makan lebih ramah lingkungan, pertanian dan perternakan yang berkelanjutan, serta mengurangi pemborosan makanan.