AS Percepat Izin Perusahaan untuk Tambang Laut Dalam

KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) mempercepat pemberian izin bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menambang mineral di perairan internasional. Kebijakan itu dinilai berpotensi mengancam ekosistem laut dalam.

Keputusan Presiden AS, Donald Trump juga dikhawatirkan memicu perebutan sumber daya di dasar laut dalam yang dipimpin oleh AS, bahkan sebelum standar global yang mengatur teknik penambangan laut dalam diberlakukan secara resmi, dilansir dari Reuters, Kamis (22/1/2026).

Baca juga: 

• AS dan Venezuela, Ekstraksi Minyak Ekstensif Tingkatkan Emisi Metana
• Trump Tarik Amerika Serikat dari PBB, Pendanaan Organisasi Lingkungan Dihentikan

Peraturan baru ini diselesaikan salah satu badan AS, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menyusul penandatanganan perintah eksekutif Trump.

Tujuannya memperkuat industri pertambangan laut dalam sebagai bagian dari upaya untuk melawan kendali luas China atas logam-logam penting.

“Penambangan dasar laut dalam merupakan kunci untuk membuka sumber mineral penting dalam negeri bagi Amerika Serikat," kata administrator NOAA, Neil Jacobs dalam keterangannya, dikutip dari laman NOAA.

AS percepat izin perusahaan untuk menambang laut dalam

AFP/JIM WATSON Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menggelar konferensi pers mengenai serangan AS ke Venezuela, di kediamannya di Mar-a-Lago, Negara Bagian Florida, Sabtu (3/1/2026).

Jacobs menambahkan, konsolidasi aturan tersebut dimaksudkan untuk memodernisasi kerangka hukum dan mendukung agenda America First, sebuah konsep yang mengedepankan kepentingan AS.

"Memungkinkan perusahaan-perusahaan AS mengakses sumber daya laut lebih cepat, memperkuat ketahanan ekonomi negara, dan memajukan penemuan serta penggunaan mineral dasar laut yang penting," imbuh Jacobs.

NOAA bertugas merevisi peraturan terkait izin eksplorasi dan permohonan izin penambangan komersial berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Mineral Keras Dasar Laut Dalam atau Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA).

Dengan begitu, pejabat berwenang AS dapat menyederhanakan kerangka kerja proses dan pemberian perizinan penambangan dasar laut dalam.

Baca juga:

• Sekjen PBB: Investasi Energi Bersih Global tembus 2,2 Triliun Dollar AS
• Kerja Sama Iklim Internasional Meningkat Meskipun Ada Efek Trump

NOAA menjelaskan, aturan baru AS merupakan tindak lanjut dari rancangan peraturan yang diusulkan pada 7 Juli 2025 dan telah melalui proses dengar pendapat publik.

Perubahannya bersifat klarifikasi serta tidak mengubah tujuan dan cakupan utama peraturan yang diusulkan sebelumnya.

Sejak disahkannya DSHMRA oleh Kongres pada 1980, warga negara AS diwajibkan mengikuti proses di mana pemohon harus terlebih dahulu memperoleh izin eksplorasi lalu secara terpisah mengajukan izin pemulihan dari NOAA sebelum menggelar kegiatan pemulihan komersial di area luar yurisdiksi nasional.

Lisensi eksplorasi

Dok. Wikimedia Commons/Dimitris Siskopoulos Presiden AS, Donald Trump percepat pemberian izin eksplorasi mineral penting di laut dalam. Keputusan ini dikhawatirkan merusak ekosistem.

Beberapa wilayah di Samudra Pasifik dan perairan lainnya diyakini mengandung nodul polimetalik yakni batuan berbentuk kentang yang kaya akan nikel, tembaga, dan kobalt. 

Nodul ini merupakan bahan penting bagi industri kendaraan listrik serta perangkat elektronik. Kendati begitu, masih terdapat berbagai pertanyaan mengenai dampak lingkungan dan arah regulasi industri penambangan laut dalam ke depan.

Otoritas Dasar Laut Internasional atau International Seabed Authority (ISA), yang dibentuk dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, hingga saat ini belum meresmikan standar global penambangan laut dalam akibat perbedaan pandangan terkait dampak debu, kebisingan, dan gangguan ekosistem laut.

Baca juga:

• AS Keluar dari UNFCCC, PBB Ingatkan Dampak Kebijakan Trump
• Prabowo Vs Trump di PBB: Beda Sikap soal Krisis Iklim

Di sisi lain, setiap negara tetap memiliki kewenangan mengizinkan penambangan laut dalam di perairan teritorialnya sendiri hingga sejauh 200 mil laut dari garis pantai.

Sejumlah perusahaan pun dilaporkan telah bersiap untuk melakukan aktivitas penambangan di perairan AS.

Perusahaan pertambangan asal Kanada, The Metals Company (TMC), telah memproses lisensi dan izin eksplorasi sejak tahun 2025. Hal itu menjadikannya perusahaan pertama yang mendapatkan persetujuan untuk mengembangkan mineral laut dalam.

"Peraturan baru ini mewakili modernisasi yang berarti dari kerangka peraturan AS untuk pengumpulan nodul dasar laut dalam dan mengakui kemajuan signifikan yang telah dicapai industri sejak rezim AS pertama kali didirikan," ucap CEO The Metals Company, Gerard Baron.