Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LH Sebut Faktor Urbanisasi di Balik Longsor Cisarua

Kompas.com, 26 Januari 2026, 09:31 WIB
Ni Nyoman Wira Widyanti

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menuturkan, aspek urbanisasi termasuk faktor perubahan tata guna lahan yang terjadi di sekitar area longsor Cisarua di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

"Sebenarnya ini aspek dari urbanisasi yang cukup masif di kota-kota sehingga membawa perubahan pola makan yang bukan kebiasaan kita, seperti kentang, kol, paprika, itu semua di daerah subtropis," kata Hanif, dilansir dari Antara, Senin (26/1/2026).

Baca juga:

Menteri LH sebut faktor urbanisasi di balik longsor Cisarua

KLH akan turunkan tim ahli untuk kajian mendalam

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau kondisi lahan di area longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu (25/1/2026). Dok. ANTARA/Ilham Nugraha Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau kondisi lahan di area longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu (25/1/2026).

Hanif menerangkan bahwa tanaman subtropis tersebut biasanya tumbuh di ketinggian 800-2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan karakter di wilayah setempat berbeda.

“Kita sebenarnya karakternya tidak seperti itu. Tahun 2025 dulu tidak semasif ini sehingga ini membawa dampak pertanian naik ke gunung dan membuka lahan pertanian seperti ini,” ucap dia. 

Sebagai informasi, longsor tersebut terjadi pada Sabtu (24/1/2026). Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jawa Barat, tercatat 10 orang meninggal dunia dan 82 orang masih dalam pencarian, dilaporkan oleh Kompas.com, Senin (26/1/2026).

Baca juga: Menteri LH Kaitkan Longsor Cisarua dengan Pola Makan, Pakar ITB Sebut Terlalu Jauh

Hanif menyampaikan, pihaknya akan menurunkan tim ahli untuk melakukan kajian mendalam terhadap kondisi lingkungan pascabencana.

Langkah ini dilakukan agar pemerintah memahami secara utuh penyebab longsor dan potensi risiko lanjutan yang mungkin muncul.

"Kami menurunkan tim ahli sebagaimana kami lakukan di Sumatera karena kalau bicara lingkungan ini harus saintis, tidak bisa main kira-kira guna menentukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut," ucap dia. 

Langkah ini menjadi penting karena longsor tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik wilayah. Bencana juga berpengaruh pada keseimbangan ekosistem di Cisarua. 

Baca juga:

Kajian dilakukan secara menyeluruh

Lanskap lokasi longsor dan lahan perkebunan di lereng Gunung Burangrang, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu (25/1/2026). ?KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Lanskap lokasi longsor dan lahan perkebunan di lereng Gunung Burangrang, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu (25/1/2026). ?

Tim ahli yang diturunkan Kementerian LH tidak hanya fokus pada titik longsor. Kajian akan dilakukan secara menyeluruh terhadap lanskap kawasan terdampak.

Menurut Hanif, kajian akan mencakup kondisi tanah, vegetasi, serta potensi terjadinya bencana susulan. Semua data akan dikaji secara ilmiah agar mitigasi dapat dilakukan secara tepat.

Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai daya dukung lingkungan. Dengan begitu, langkah penanganan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

Pendekatan saintifik menjadi kunci utama agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa depan.

Baca juga:

Kementerian LH memastikan kajian tidak dilakukan secara terburu-buru. Tim ahli akan bekerja bersama pemerintah daerah agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat.

Untuk itu, tim akan segera bergabung dengan pemerintah kabupaten di bawah pimpinan bupati setempat. Kolaborasi ini penting agar kebijakan yang diambil selaras antara pusat dan daerah.

"Kita akan melakukan pendalaman sangat detil terhadap landscape ini, dan kemudian akan dilakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut," kata Hanif.

"Kami mungkin perlu waktu satu-dua minggu untuk menyelesaikan kajian detil bersama para ahli dari akademisi, dari badan riset dan lain-lain," tambah dia. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
BMKG Prediksi Hujan Masih Guyur Sejumlah Daerah Saat Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Masih Guyur Sejumlah Daerah Saat Kemarau
Pemerintah
Amazon Capai 75 Persen Target Penghematan Air Pusat Data
Amazon Capai 75 Persen Target Penghematan Air Pusat Data
Pemerintah
Ancaman Energi Bersih: Kabel Turbin Angin Lepas Pantai Ganggu Hiu dan Ikan Pari
Ancaman Energi Bersih: Kabel Turbin Angin Lepas Pantai Ganggu Hiu dan Ikan Pari
Pemerintah
Sri Lanka Larang Botol Plastik Sekali Pakai dan Terapkan Kantong Berbayar
Sri Lanka Larang Botol Plastik Sekali Pakai dan Terapkan Kantong Berbayar
Pemerintah
Luas Karhutla Januari hingga Mei 2026 Tembus 81.000 Hektare
Luas Karhutla Januari hingga Mei 2026 Tembus 81.000 Hektare
Pemerintah
BNPB Catat Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla Landa Sejumlah Wilayah
BNPB Catat Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla Landa Sejumlah Wilayah
Pemerintah
Grab Berdayakan 189.000 Mitra Pengemudi Perempuan se-Asia Tenggara
Grab Berdayakan 189.000 Mitra Pengemudi Perempuan se-Asia Tenggara
Swasta
DANA dan KKP Perkuat Komitmen Blue Economy lewat Aksi Bersihkan Pantai
DANA dan KKP Perkuat Komitmen Blue Economy lewat Aksi Bersihkan Pantai
Swasta
Kemendagri Akselerasi ILASPP, Menata Batas Desa untuk Lindungi Ruang Hidup Warga Sultra
Kemendagri Akselerasi ILASPP, Menata Batas Desa untuk Lindungi Ruang Hidup Warga Sultra
Pemerintah
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
LSM/Figur
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
LSM/Figur
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Swasta
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
LSM/Figur
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
LSM/Figur
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau