Jakarta Utara Harus Jadi Model Pengelolaan Sampah Nasional, Ini Alasannya
KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, Jakarta Utara harus menjadi rujukan pengelolaan sampah nasional.
Hal ini disampaikannya dalam melaksanakan rangka Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga:
- Satgas RDF Rorotan Dibentuk, Warga dan Pemprov Jakarta Sepakat Cari Sumber Bau
- Bagaimana RDF Rorotan Olah Sampah di Jakarta hingga Jadi Bahan Bakar?
"Kami terus melakukan korve, korve, dan korve sesuai arahan dari Bapak Presiden, termasuk di Jakarta Utara. Jakarta Utara memiliki timbulan sampah lebih dari 1.300 ton per hari sehingga perlu menjadi atensi khusus bagi kita semua, termasuk bagi warga masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dari sumbernya,” kata Hanif dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).
Jakarta Utara harus jadi rujukan pengelolaan sampah nasional
RDF, bank sampah, TPS3R jadi contoh pengelolaan sampah
Ilustrasi RDF Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara. Menteri LH, Hanif Faisol menilai dengan total timbulan sampah 1.300 ton per hari, Jakarta Utara perlu menjadi model pengelolaan sampah nasional. Pada kesempatan itu, Hanif menyoroti pengelolaan sampah melalui fasilitas refuse derived fuel (RDF) Rorotan yang dirancang untuk mengolah 2.500 ton sampah per hari.
"Namun, RDF hari ini masih mendapat koreksi dari masyarakat sekitar sehingga tentunya perlu menjadi perhatian dan dukungan kita semua untuk melakukan perbaikan ke depannya,” kata Hanif.
Selain RDF Rorotan, Jakarta Utara memiliki pengelolaan limbah di Bank Sampah Unit Women Federation, Jalan Marliana serta TPS3R (reduce, reuse, recycle) MOA di Penjagalan, Penjaringan.
Menurut Hanif, dua lokasi ini menjadi contoh penting dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung, mulai dari pemilahan hingga pengolahan sampah.
"Pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya, dengan penguatan literasi publik, penerapan teknologi ramah lingkungan seperti RDF, serta penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi kelestarian lingkungan," jelas Hanif.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya mendukung Gerakan ASRI dan akan melaksanakan perintah presiden.
“Kami tentunya juga ingin menjadikan Jakarta Utara sebagai kota yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sesuai dengan Gerakan Indonesia ASRI. Kami juga berterima kasih atas arahan dan bimbingan Pak Menteri dan jajarannya selama ini dalam menciptakan lingkungan yang bersih di Kota Jakarta Utara,” terang Hendra.
Baca juga:
- KLH Sepakati Fatwa MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai dan Laut
- Sampah Organik MBG Jadi Sumber Ekonomi Tambahan Pemulung di Duren Sawit
Total timbulan sampah Indonesia 2025
Para pemulung di Gunungan Sampah TPST Bantargebang, Kamis (12/2/2026). Menteri LH, Hanif Faisol menilai dengan total timbulan sampah 1.300 ton per hari, Jakarta Utara perlu menjadi model pengelolaan sampah nasional. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah nasional tahun 2025 mencapai 24,8 juta ton yang dilaporkan oleh 245 kabupaten/kota.
Dari total tersebut, baru 34,5 persen sampah terkelola, sedangkan sisanya masih belum dikelola dengan baik.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan, sebanyak 36 persen sampah masuk tempat pemrosesan akhir (TPA) controlled atau sanitary landfill, dan sisanya dibuang ke TPA open dumping atau terbuka.
Hanif mencatat, pada Januari 2026, sebanyak 66 persen dari 550 TPA di Indonesia masih mempraktikkan open dumping. Rata-rata TPA saat ini telah mencapai usia pakai 17 tahun.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membatasi usia operasional TPA maksimal 20 tahun.
“Jadi tahun depan sudah banyak yang akan tutup TPA, dan harus ditutup. Nanti PU akan melakukan penilaian apakah bisa direvitalisasi atau ditutup secara permanen. Ini mandatnya ada di PU. Menteri Lingkungan Hidup hanya menjaga tidak boleh dilakukan kegiatan open dumping,” papar Hanif, Kamis (12/2/2026).
Pemerintah, lanjut dia, menargetkan 100 persen pengelolaan sampah pada 2029, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Artinya, tahun ini angkanya harus mencapai 63,4 persen. Mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana membangun 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy atau PSEL) di berbagai kota mulai tahu ini.
Baca juga:
- RDF Rorotan Dinilai Efektif Kurangi Beban Sampah Jakarta
- DLH DKI Jelaskan Penyebab Bau RDF Rorotan, Tak Selalu dari Operasional Fasilitas
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
