KLH Sepakati Fatwa MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai dan Laut
KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan membuang sampah ke sungai, danau, dan laut sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyambut fatwa tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun perubahan perilaku masyarakat.
Baca juga:
- Sampah di Bantargebang Sudah Setinggi Gedung 16 Lantai
- Kompas Gramedia Resmikan Waste Station untuk Daur Ulang Sampah
"Saya sangat senang dengan fatwa ini. Fatwa ini sangat diperlukan untuk kemudian segera kami akan diskusi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyebarluaskan fatwa ini lebih mendalam," kata Hanif dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).
KLH dukung fatwa MUI buang sampah sembarangan haram
Indonesia hadapi tekanan krisis sampah
Ilustrasi sampah.Hanif menyatakan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tekanan serius akibat krisis sampah yang berdampak pada kualitas ekosistem, kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim.
Oleh sebab itu, dukungan dari tokoh agama menjadi langkah penting di tengah kedaruratan sampah.
"Sekali lagi kita posisi sedang berjuang untuk membalikkan keadaan dari kedaruratan sampah untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya, melindungi kelestarian lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Tiga hal utama ini merupakan tujuan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," jelas dia.
Pemerintah, lanjut Hanif, turut menggalakkan Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP), kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi krisis polusi plastik
“Kita tidak bisa lagi menunda, sampah yang tidak terkendali dari daratan akan berakhir di sungai dan laut. Rantai ini harus kita putus dari hulunya," tutur Hanif.
Menurut dia, pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh yakni dari pengurangan di sumber, peningkatan literasi publik, serta penegakkan hukum yang konsisten untuk mencegah pencemaran sungai dan laut Indonesia.
Hanif menyebut kerja sama antara pemerintah dengan tokoh agama, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat, pengendalian sampah dari hulu menjadi kunci utama dalam memutus rantai pencemaran dan menjaga keberlanjutan ekosistem sungai dan laut.
"Target kita adalah mengubah kondisi darurat menjadi sistem pengelolaan yang menjadikan sampah sebagai sumber daya,” papar dia.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi MUI, Hazuarli Halim menjelaskan bahwa fatwa tersebut lahir dari keprihatinan atas rusaknya lingkungan yang kian nyata.
“Fatwa ini merupakan bentuk tanggung jawab keagamaan dalam merespons kerusakan lingkungan yang terjadi. Membuang sampah ke sungai, danau, dan laut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan,” kata Hazuarli.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
