Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhut Usul Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Dukung Program MBG

Kompas.com, 20 Februari 2026, 21:26 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Catur Endah Prasetiani mengusulkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan telah membahas usulan pelibatan KUPS sebagai pemasok MBG dengan beberapa menteri dan wakil menteri.

Baca juga:

"Madu ini bisa kami sachet-kan, kami masukkan ke dalam SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi), untuk daya tahan tubuh anak-anak, untuk daya tahan ibu-ibu yang mau melahirkan itu," ujar Catur di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

KUPS diusulkan dukung program MBG

Diharapkan MBG bisa bantu gerakkan perekonomian masyarakat KUPS

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani (ketiga dari kanan) dalam workshop Bergerak dari Tapak; Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).KOMPAS.com/Manda Firmansyah Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani (ketiga dari kanan) dalam workshop Bergerak dari Tapak; Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).

Catur mengajak KUPS untuk mengemas madu dalam bentuk sachet untuk dipasarkan dengan mengetok pintu SPPG.

Ia berharap, pemasaran melalui program MBG bisa menumbuhkan kebiasaan meminum madu sebagai penguat daya tahan tubuh.

Dengan cara tersebut, program MBG dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat yang tergabung dalam KUPS.

Kemenhut, kata dia, bertugas meningkatkan kapasitas kelembagaan dari KUPS yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Salah satunya dengan mengajak KUPS tersebut untuk menyusun rencana kelola perhutanan sosial (RKPS).

"(Misalnya, kalau menyusun RKPS) Jadi ,10 tahun ingin seperti ini. Oh, sudah berubah lagi sekarang ada MBG, bagaimana untuk pangan lokalnya. Dan, inilah perlunya kerja sama dengan para pihak," tutur Catur.

Baca juga:

Kemenhut usulkan KUPS memasok madu sachet untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG demi dukung daya tahan tubuh dan ekonomi.PIXABAY/EXPLORERBOB Kemenhut usulkan KUPS memasok madu sachet untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG demi dukung daya tahan tubuh dan ekonomi.

Ia berharap, para off-taker tidak hanya membeli produk KUPS. Para off-taker semestinya perlu terlibat dalam pendampingan untuk peningkatan kualitas dari produk KUPS.

Hal ini menjadi pembelajaran dari KUPS agar bisa lebih mandiri ke depannya.

Yang terpenting, kata dia, KUPS perlu menyusun RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial) terlebih dahulu. Apalagi, RKPS merupakan rencana untuk satu dekade dalam rangka hak pengelolaan selama 35 tahun.

"Teman-teman (KUPS) ada yang takut (menyusun) RKPS (yang kalau) sudah dibuat, terus nanti direvisi. Itu (sebenarnya malah) membantu pendamping untuk saya-review lagi RKPS. Dibuat seperti tahu bulat yang digoreng dadakan demi meningkatkan kelas kelompoknya karena dengan naik kelas mereka punya modal lagi, didampingi oleh pihak lagi seperti itu," ucap Catur.

Ke depannya, Catur menyarankan kepada KUPS untuk menanam pohon yang efektif menahan bencana longsor, seperti sukun dan aren. Khususnya, nira dari pohon aren dapat difermentasi menjadi bioetanol.

"Karena aren itu juga menjadi satu tanaman untuk energi terbarukan. Dan, ini juga menjadi program nasional," ujar Catur.

Baca juga:

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dua Tahun 'Water for Banuan', Dampak Nyata Air Bersih Berkelanjutan di Pelosok NTT
Dua Tahun "Water for Banuan", Dampak Nyata Air Bersih Berkelanjutan di Pelosok NTT
LSM/Figur
Kepemimpinan 'Human-Centered' Jadi Kunci Ukur Kesejahteraan Karyawan
Kepemimpinan "Human-Centered" Jadi Kunci Ukur Kesejahteraan Karyawan
Swasta
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
LSM/Figur
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Pemerintah
Studi Ungkap Hubungan Lingkungan dan Kesehatan Mental Anak Muda
Studi Ungkap Hubungan Lingkungan dan Kesehatan Mental Anak Muda
Pemerintah
Strategi Para Petambak di Surabaya agar Mampu Bertahan dari Limbah Kiriman
Strategi Para Petambak di Surabaya agar Mampu Bertahan dari Limbah Kiriman
LSM/Figur
Kemiskinan Global Naik, PBB: Alarm Pengingat untuk Dunia
Kemiskinan Global Naik, PBB: Alarm Pengingat untuk Dunia
Pemerintah
BRIN Kembangkan Enzim dari Jamur Lokal untuk Urai Limbah Pewarna Tekstil
BRIN Kembangkan Enzim dari Jamur Lokal untuk Urai Limbah Pewarna Tekstil
Pemerintah
Super El Niño Berpotensi Jadikan 2026 Tahun Terpanas dalam Sejarah
Super El Niño Berpotensi Jadikan 2026 Tahun Terpanas dalam Sejarah
Pemerintah
Ikan Betina Lebih Banyak Ditemukan di Kali Surabaya, Pembuangan Limbah Cair Perlu Diperketat
Ikan Betina Lebih Banyak Ditemukan di Kali Surabaya, Pembuangan Limbah Cair Perlu Diperketat
LSM/Figur
Panas Ekstrem Jadi Tantangan Asia Tenggara, Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Panas Ekstrem Jadi Tantangan Asia Tenggara, Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Swasta
Coca-Cola Inisiasi Lingkungan Berkelanjutan si Solo lewat Master Meter dan Pilah Sampah
Coca-Cola Inisiasi Lingkungan Berkelanjutan si Solo lewat Master Meter dan Pilah Sampah
Swasta
Sektor Transisi Rendah Karbon Justru Paling Rawan Greenwashing
Sektor Transisi Rendah Karbon Justru Paling Rawan Greenwashing
Pemerintah
WWF: Populasi Satwa Liar Anjlok 73 Persen Sejak 1970
WWF: Populasi Satwa Liar Anjlok 73 Persen Sejak 1970
Pemerintah
CBAM Tekan Daya Saing Ekspor RI, Kemenperin Soroti Perbedaan Perhitungan Emisi
CBAM Tekan Daya Saing Ekspor RI, Kemenperin Soroti Perbedaan Perhitungan Emisi
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau