Pekerja Jakarta Tunda Beli Rumah, Harga Mahal Upah Pas-pasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pekerja muda di Jakarta memilih menunda membeli rumah tapak. Alasannya, harga rumah yang kini makin tak masuk budget mereka.

Salah satunya dirasakan Adit, pegawai bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengaku belum akan membeli rumah dalam waktu dekat. Dengan gaji kisaran Rp 5-6 juta per bulannya, ia memilih tinggal di rumah orangtua sementara waktu.

"Saya masih menunda, karena menurut saya lumayan susah buat yang kerjaannya belum tetap. Apalagi misalkan kalau dia sandwich generation itu susah banget sih," ungkap Adit kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2026).

Baca juga: Perusahaan Makanan dan Minuman Disebut Gagal Cegah Risiko Kerja Paksa

Generasi sandwich, lanjut dia, cenderung berpikir panjang sebelum memutuskan mengambil cicilan atau kredit pemilikan rumah (KPR) lantaran mereka juga harus memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, harga rumah di perkotaan maupun daerah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi makin melejit setiap tahunnya.

Pria berusia 28 tahun itu sempat menyurvei harga rumah klaster di Depok, Jawa Barat. Betapa terkejutnya Adit, saat mengetahui harganya di kisaran Rp 700 juta lebih.

"Kalau untuk di Jakarta jujur saya belum survei (rumah), tetapi menurut saya untuk saat ini saya belum bisa ambil rumah yang harganya Rp 500 juta ke atas," sebut dia.

Hal senada disampaikan Fia (29), yang masih urung memiliki rumah. Bekerja sebagai editor video di salah satu media online tak membuatnya mendapatkan penghasilan besar.

Dalam satu bulan Fia setidaknya menerima sekitar Rp 6 juta, namun upah tersebut hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari di tengah ketidakstabilan ekonomi saat ini.

Baca juga: Fenomena 996 di China, Bikin Pekerja Tinggalkan Gaji Tinggi demi Work Life Balance

"Susah sih (membeli rumah), apalagi ekonomi sekarang lagi kurang stabil buat kaum menengah ke bawah. Mungkin kalau kita sudah merdeka secara finansial iya bisa, tetapi balik lagi ke orangnya bisa menakar kemampuan buat mencicil rumah atau enggak di area Jabodetabek," kata Fia.

"Atau mereka lebih milih beli rumah di perkampungan yang harga tanahnya jauh dari harga di Jabodetabek," imbuh dia.

Fia sendiri sempat mendata harga rumah di Jabodetabek, namun ia merasa belum mampu membeli hunian tersebut. Alhasil, Fia dan sang suami memilih mengontrak di area Pondok Labu, Jakarta Selatan.

"Cicilannya memang belum cocok buat saya pekerja yang gajinya UMR, belum lagi kalau beberapa tahun ke depan cicilannya naik," tutur Fia.

Minimnya Upah

Dihubungi secara terpisah, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), M Bakhrul Fikri menilai generasi muda kian sulit memiliki rumah lantaran uah minimum yang doterima tidak mampu menjawab standar hidup layak (SHL) para pekerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta, tercatat lebih kecil dibandingkan kebutuhan hidup layak (KHL).

KHL tahun 2025 hanya mencapai Rp 4.604.982 per bulan, lebih dari dua kali lipat UMP Yogyakarta 2025 yang hanya Rp 2.264.080. Besar Upah Minimum Provinsi tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.417.495, dengan kenaikannya sebesar 6,78 persen atau senilai Rp 153.414,05 tahun 2026.

Sedangkan, UMP DKI Jakarta 2026 saat ini Rp 5.729.876, naik Rp 333.085 dari yang sebelumnya Rp.5.396.791 pada 2026.

"Jadi bagaimana caranya mereka mau beli rumah kalau upah minimumnya saja tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup secara upara pekerja kita. Jadi yang paling penting sekarang adalah yang harus dijawab, harus cleaar dulu, harus direvisi dulu, harus ada reformasi dari kebijakan upah kita," tutur Fikri, Selasa (24/2/2026).