Meski Punya Dasar Perhitungan, Program 100 GW PLTS Hadapi Tantangan Besar

KOMPAS.com - Target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto disebut bukan sekadar angka ambisius tanpa dasar perhitungan.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menegaskan bahwa target tersebut memiliki landasan yang jelas, terutama dalam kaitannya dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Biar paham konteksnya, 100 GW itu bukan angka yang beliau khayal-khayal. Kenapa 100 GW? Karena Kopdes-nya 80.000. Kalau 80.000 dikali 1 megawatt, itu 80 GW. Sisanya 20 GW untuk hub-hub di kabupaten/kota,” ujar Panel dalam peluncuran laporan "Solar Archipelago", Senin (23/2/2026).

Swasembada Energi

Sebelumnya, Presiden Prabowo pertama kali menyampaikan target PLTS 100 GW saat meresmikan Wisma Danantara Indonesia di Jakarta pada 30 Juni 2025. Swasembada energi menjadi salah satu pilar utama strategi pembangunan nasional dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pertamina Kejar Swasembada Energi

Menurut Panel, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau membuat sistem kelistrikan konvensional berbasis jaringan kabel kurang efisien.

“Dengan kondisi geografis Indonesia seperti ini, PLTS menjadi solusi yang progresif dan tepat,” kata Panel.

Ia mengibaratkan pendekatan tersebut seperti pergeseran dari bisnis menara telekomunikasi konvensional ke internet berbasis satelit. Model desentralisasi energi dinilai lebih sesuai untuk menjangkau ribuan pulau yang tersebar.

Prabowo juga mengaitkan target PLTS 100 GW dengan penguatan koperasi desa saat berbicara mengenai KDMP di Klaten, Jawa Tengah, pada Juli 2025. Selain listrik, pemerintah juga menargetkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang, cold storage, mesin es, hingga alat pengering hasil pertanian.

Menurut Panel, seluruh fasilitas produksi tersebut membutuhkan pasokan listrik yang stabil.

“Beliau melihat rakyat bukan semata-mata sebagai konsumen listrik, tetapi sebagai kekuatan produktif. Energi itu fondasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan,” ujarnya.

Dinilai Ambisius, Tapi Tantangan Masih Besar

Meski dinilai memiliki arah yang jelas, target 100 GW PLTS juga menuai catatan kritis. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, sebelumnya menyatakan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam kesiapan transisi energi.

Berdasarkan Transition Readiness Framework (TRF) yang dikembangkan IESR sejak 2022, kesiapan Indonesia dari sisi kebijakan, kepemimpinan, dan investasi dinilai masih rendah. Bahkan, pada empat dari sebelas indikator yang diukur, tidak ada peningkatan dibandingkan 2024.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Marah di DPR, Gara-Gara Data Desa Swasembada Energi Tak Akurat

“Presiden memberikan target 100 GW PLTS. Ini janji yang signifikan. Tetapi kita melihat selalu ada kesenjangan antara niat dan kemampuan mengeksekusi,” ujar Fabby, November 2025 lalu.

Menurutnya, pendanaan energi terbarukan di Indonesia masih terbatas dan biaya investasi dinilai relatif mahal. Padahal, pemerintah telah berkomitmen untuk keluar dari ketergantungan energi fosil dalam berbagai forum internasional seperti KTT APEC, G20, hingga BRICS.

Dengan demikian, target PLTS 100 GW dipandang sebagai langkah besar menuju swasembada energi, tetapi realisasinya akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi, investasi, dan tata kelola transisi energi nasional.