KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun 34 fasilitas proyek Waste to Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan. WtE adalah penggunaan teknologi tertentu untuk mengubah sampah menjadi energi listrik bersih.
Beberapa negara maju, seperti Swedia, Denmark, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan China, diketahui telah mengadopsi teknologi ini untuk mengatasi limbah masyarakat.
Simak beberapa fakta WtE di Indonesia yang wajib diketahui.
Baca juga:
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan soal proyek PSEL, Kamis (12/3/2026), di Jakarta. Proyek Waste to Energy (WtE atau PSEL) menjadi langkah besar pemerintah untuk mengurangi beban sampah di perkotaan. Simak beberapa faktanya.Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), pembangunan tahap awal atau groundbreaking WtE akan dilakukan pada Juni 2026 di beberapa lokasi, seperti Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta.
Pada tahap kedua, rencananya WtE bakal dibangun di 14 lokasi lain termasuk Jakarta, Lampung, Medan, Semarang, Surabaya, Serang, dan Tangerang Raya.
"Janji kami, akhir 2027 Waste to Energy sudah ada yang jalan, yang jadi ya. Awal 2028 empat ini juga sudah jadi, menyusul yang 14 (lokasi) kami harapkan pertengahan 2028 sampai akhir 2028 juga sudah jadi," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyiapkan lahan seluas enam hektar untuk bangunan WtE.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan lahan lima hektar untuk mengelola 1.500 ton sampah per hari melalui proyek WtE.
Ada pula lahan seluas 5,7 hektar di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, serta lahan lima hektar di Kota Bekasi yang siap digunakan untuk WtE.
Zulhas menilai, persoalan sampah di kota besar saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga pembangunan PSEL ditargetkan selesai dalam dua tahun ke depan.
"Kita sudah masuk kategori darurat sampah. Oleh karena itu ada beberapa cara yang kami akan selesaikan sebagaimana sudah diketahui, ada Waste to Energy, ada lagi nanti yang (pengelolaan sampah) di bawah 1.000 (ton), dan seterusnya," jelas Zulhas.
Baca juga: Longsor Bantargebang, Berbagai Pihak Serukan Perombakan Tata Kelola Sampah
Kemenko Bidang Pangan, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta universitas untuk membuat alat pengolahan sampah proyek WtE.
Di sisi lain, dia menekankan bahwa fasilitas tersebut hanya menyelesaikan 20 persen sampah di dalam negeri.
"Memang PSEL efektif untuk memusnahkan sampah di kota-kota besar, tetapi ini baru menyelesaikan 20 persen. Diperlukan solusi teknologi untuk kabupaten/kota sampai kecamatan dengan timbunan sampah yang lebih kecil," ucap Zulhas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity beberapa pada 2028 atau bahkan lebih cepat.
Maka dari itu, pemerintah membangun fasilitas WtE dengan total investasi hingga 3,5 miliar dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 58.918 triliun).
"Untuk itu tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan Waste to Energy di 34 kota ini. Saya minta ground breaking beberapa bulan ini dilaksanakan, ini (WtE) kami perkirakan dua tahun lagi sudah berfungsi," ucap Prabowo, Senin (2/2/2026).
Baca juga: Zulhas Sebut Proyek WtE Hanya Selesaikan 20 Persen Sampah di Indonesia
Proyek Waste to Energy (WtE atau PSEL) menjadi langkah besar pemerintah untuk mengurangi beban sampah di perkotaan. Simak beberapa faktanya.Danantara sebelumnya mengumumkan tender perusahaan pengelola WtE. Sebanyak 24 perusahaan internasional tercatat sebagai peserta dan diwajibkan membentuk konsorsium.
Dalam prosesnya, terpilih dua perusahaan raksasa asal China, antara lain Wangneng Environment Co Ltd sebagai operator untuk pembangkit di Bekasi dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd, operator untuk pembangkit di Denpasar.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir menyatakan, mitra operator diwajibkan membentuk konsorsium guna mendorong transfer teknologi, termasuk badan usaha milik pemerintah daerah dan perusahaan lokal Indonesia.
“Mitra operator terpilih diharapkan mampu menjaga kinerja operasional yang konsisten, memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, serta mendorong keterlibatan yang berkelanjutan dengan masyarakat.” jelas Pandu.
Danantara memastikan, teknologi yang digunakan lebih canggih dibandingkan 80 persen teknologi serupa yang diterapkan China.
"Kami tidak menerapkan teknologi yang lama tetapi teknologi yang baru, yang setiap posisi memiliki karakteristik yang berbeda-beda tetapi standarnya jauh lebih tinggi daripada yang kami sudah set di proposal (WtE)," kata Lead of Waste to Energy BPI Danantara Indonesia, Fadli Rahman, Rabu (22/1/2026).
Ia menambahkan, sistem insinerasi yang diterapkan pada fasilitas WtE tidak bisa disamakan dengan pembakaran sampah konvensional. Pembakarannya disebut sempurna, dengan suhu hingga 1.000 derajat celsius.
Sementara itu, pembakaran sampah atau insinerator biasa suhunya lebih rendah dan menimbulkan gas beracun.
"Teknologi yang kami pakai itu adalah teknologi dengan pembakarannya yang sempurna ditambah dengan beberapa filtering untuk memastikan gas-gas atau senyawa gas residu yang beracun ditangkap," ucap Fadli.
Asap yang keluar diklaim jauh lebih bersih dengan standar lebih ketat dibandingkan standar Eropa.
Baca juga:
Menteri LH, Hanif Faisol (kanan) meninjau TPST Bantargebang yang longsor, Minggu (8/3/2026). Proyek Waste to Energy (WtE atau PSEL) menjadi langkah besar pemerintah untuk mengurangi beban sampah di perkotaan. Simak beberapa faktanya.Pemerintah turut berencana membangun fasilitas WtE di tiga lokasi di Jakarta yakni di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat; serta Tanjungan dan Sunter, Jakarta Utara.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tak berkomentar banyak terkait wacana tersebut. Hanya saja, dia memastikan telah menyiapkan lahan.
"Jakarta siap di tiga tempat. Sudah ada pembebasan lahan baru," ucap Pramono.
Pembangunan di Bantargebang bertujuan mengurangi sampah yang setiap harinya rata-rata hampir 8.000 ton masuk ke lokasi.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) mini beroperasi di Bantargebang sejak 2020 dengan kapasitas pengelolaan mencapai 100 ton sampah per hari. PLTSa berdiri di atas lahan seluas empat hektar.
Setiap harinya, PLTSa ini menghasilkan 700 kilowatt hour (kWh) listrik.
Selain itu, TPST Bantargebang memiliki fasilitas landfill mining (tambang sampah) dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (refused derived fuel/RDF) plant untuk menanggulangi tumpukan sampah.
Dengan adanya fasilitas ini, sebanyak 2.000 ton sampah dapat diolah menjadi 700 ton RDF per hari.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya