Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Perusahaan Klaim ESG, tapi Tak Tahu Sampahnya Berakhir ke Mana

Kompas.com, 16 Maret 2026, 09:13 WIB
Add on Google
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ada sejumlah perusahaan di Indonesia yang melaporkan kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG), tapi belum memahami akhir riwayat sampah dari segala kegiatan ekonominya. Hal itu disampaikan oleh Founder Greeneration Indonesia & CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano 

Padahal, ketidakpahaman akan nasib dari sampah yang dihasilkannya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum mengelola lingkungan secara tepat atau sesuai regulasi (proper), berkelanjutan (sustainable), dan bertanggung jawab (responsible).

Baca juga:

"Sekarang, semua perusahaan sudah bikin laporan ESG, saya enggak yakin (mereka) betul-betul tahu sampah yang dihasilkan dari gedung-gedungnya, aktivitas produksinya, site operation-nya, ujungnya ke mana," ujar Sano dalam webinar Green Jobs; Tantangan Transformasi dan Strategi Implementasi, Sabtu (14/3/2026).

Kenyataan, ia menambahkan, beberapa perusahaan masih mengikuti paradigma pengelolaan sampah linier khas Indonesia, dengan pola kumpul-angkut-buang. Hal yang dipedulikan masih berkutat pada kebersihan di area kerja perusahaan saja.

"Yang penting gedung-gedung kami bersih, ada (sampah) yang mengangkut. Ke mana? Enggak tahu, enggak peduli. Nah, inilah yang membuat proses ekonominya itu linier karena kita tidak memastikan sampah yang dihasilkan itu benar-benar dikelola secara sirkular," tutur Sano.

Ada perusahaan yang masih belum paham pengelolaan sampah

Indonesia harus beralih dari ekonomi linier

Indonesia menghasilkan 70 juta ton sampah per tahun, dengan 60 persen di antaranya terbuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA), baik legal maupun ilegal, tanpa proses pengelolaan.

Banyak sampah yang dihasilkan sejumlah perusahaan juga menumpuk di TPA yang hampir semuanya sudah sekarat.

"TPA Bantargebang minggu lalu longsor, tujuh orang meninggal, beberapa orang masih belum ditemukan dan truk-truk sampah sekarang sedang antre berjam-jam, enggak bisa buang sampah," ucap Sano.

"Bayangkan, kita ada di perkotaan yang ketergantungan pada TPA. Kalau TPA itu meledak, ditutup, saya yakin kejadian seperti di Tangsel (Tangerang Selatan), sampah menumpuk di mana-mana dan segala macamnya itu sangat (mungkin) terjadi," tambah dia. 

Indonesia perlu bertransisi dari ekonomi linier dengan pola pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang, menjadi ekonomi sirkular, untuk mengurangi beban TPA.

Menurut Sano, sudah banyak perusahaan yang bertransisi menjadi model bisnis ekonomi sirkular.

Gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor dan mengenai truk serta warung, pada Minggu (8/3/2026).Tangkapan layar dari akun @infobekasi.coo Gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor dan mengenai truk serta warung, pada Minggu (8/3/2026).

"Jadi, perusahaan-perusahaan konglomerasi yang punya lima PT, punya lima unit bisnis, punya 40 PT (perseroan terbatas), bahkan sampai ratusan PT, mereka ingin mencoba bertransisi menjadi circular economy business model. Sampah dari perusahaan satu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan mereka sendiri di perusahaan yang kedua gitu ya," jelas Sano.

Baca juga:

Sustainability sebagai CSR

Peran CSR dinilai dikerdilkan

Paradigma ESG sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), alih-alih bisnis inti (core business) dinilai bisa menghambat kontribusi perusahaan terhadap lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah yang dihasilkannya.

Sano menganggap, paradigma tersebut terlalu mengkerdilkan peran CSR.

"CSR ini dianggap seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ya, dianggap sebagai alat untuk mendapatkan tambahan dana supaya program-program pro-lingkungan bisa dibiayai atau didanai," tutur Sano.

Menurut dia, CSR semestinya lebih holistik dari ESG. Marwah CSR harus dikembalikan menjadi tanggung jawab perusahan pada semua lini sosialnya, sampai ke level community development (pengembangan masyarakat) atau kontribusinya terhadap faktor lingkungan eksternal.

Baca juga:

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Pemerintah
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau