KOMPAS.com - Ada sejumlah perusahaan di Indonesia yang melaporkan kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG), tapi belum memahami akhir riwayat sampah dari segala kegiatan ekonominya. Hal itu disampaikan oleh Founder Greeneration Indonesia & CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano
Padahal, ketidakpahaman akan nasib dari sampah yang dihasilkannya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum mengelola lingkungan secara tepat atau sesuai regulasi (proper), berkelanjutan (sustainable), dan bertanggung jawab (responsible).
Baca juga:
"Sekarang, semua perusahaan sudah bikin laporan ESG, saya enggak yakin (mereka) betul-betul tahu sampah yang dihasilkan dari gedung-gedungnya, aktivitas produksinya, site operation-nya, ujungnya ke mana," ujar Sano dalam webinar Green Jobs; Tantangan Transformasi dan Strategi Implementasi, Sabtu (14/3/2026).
Kenyataan, ia menambahkan, beberapa perusahaan masih mengikuti paradigma pengelolaan sampah linier khas Indonesia, dengan pola kumpul-angkut-buang. Hal yang dipedulikan masih berkutat pada kebersihan di area kerja perusahaan saja.
"Yang penting gedung-gedung kami bersih, ada (sampah) yang mengangkut. Ke mana? Enggak tahu, enggak peduli. Nah, inilah yang membuat proses ekonominya itu linier karena kita tidak memastikan sampah yang dihasilkan itu benar-benar dikelola secara sirkular," tutur Sano.
Indonesia menghasilkan 70 juta ton sampah per tahun, dengan 60 persen di antaranya terbuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA), baik legal maupun ilegal, tanpa proses pengelolaan.
Banyak sampah yang dihasilkan sejumlah perusahaan juga menumpuk di TPA yang hampir semuanya sudah sekarat.
"TPA Bantargebang minggu lalu longsor, tujuh orang meninggal, beberapa orang masih belum ditemukan dan truk-truk sampah sekarang sedang antre berjam-jam, enggak bisa buang sampah," ucap Sano.
"Bayangkan, kita ada di perkotaan yang ketergantungan pada TPA. Kalau TPA itu meledak, ditutup, saya yakin kejadian seperti di Tangsel (Tangerang Selatan), sampah menumpuk di mana-mana dan segala macamnya itu sangat (mungkin) terjadi," tambah dia.
Indonesia perlu bertransisi dari ekonomi linier dengan pola pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang, menjadi ekonomi sirkular, untuk mengurangi beban TPA.
Menurut Sano, sudah banyak perusahaan yang bertransisi menjadi model bisnis ekonomi sirkular.
Gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor dan mengenai truk serta warung, pada Minggu (8/3/2026)."Jadi, perusahaan-perusahaan konglomerasi yang punya lima PT, punya lima unit bisnis, punya 40 PT (perseroan terbatas), bahkan sampai ratusan PT, mereka ingin mencoba bertransisi menjadi circular economy business model. Sampah dari perusahaan satu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan mereka sendiri di perusahaan yang kedua gitu ya," jelas Sano.
Baca juga:
Paradigma ESG sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), alih-alih bisnis inti (core business) dinilai bisa menghambat kontribusi perusahaan terhadap lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
Sano menganggap, paradigma tersebut terlalu mengkerdilkan peran CSR.
"CSR ini dianggap seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ya, dianggap sebagai alat untuk mendapatkan tambahan dana supaya program-program pro-lingkungan bisa dibiayai atau didanai," tutur Sano.
Menurut dia, CSR semestinya lebih holistik dari ESG. Marwah CSR harus dikembalikan menjadi tanggung jawab perusahan pada semua lini sosialnya, sampai ke level community development (pengembangan masyarakat) atau kontribusinya terhadap faktor lingkungan eksternal.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya