Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia

Kompas.com, 25 Februari 2026, 22:20 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan kelima sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia, berdasarkan data tahun 2024.

Sementara urutan pertama diduduki China lantaran memiliki penduduk terbanyak lalu disusul Amerika Serikat, India, dan Brasil. Indonesia juga menempati urutan ketiga dengan sampah laut tertinggi.

"India nomor satu, China nomor dua, Indonesia nomor tiga. Padahal Amerika nomor dua penghasil sampah total, tetapi untuk sampah plastik di laut Amerika berada di urutan ke-24, artinya kita jauh melampaui Amerika dalam hal membuang sampah plastik ke laut," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah di Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Baca juga: KLH Sepakati Fatwa MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai dan Laut

Ia turut menyoroti penumpukan sampah di taman nasional, salah satunya Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Bunaken, Sulawesi Utara, dan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tito mengakui pemerintah daerah dan pemerintah pusat kerap kali saling lempar tanggung jawab terkait permasalahan sampah laut di lokasi konservasi tersebut.

"Di laut Bunaken, sampahnya banyak datang dari Manado lewat arus, sampah plastik ini terlihat seperti ubur-ubur bagi penyu dan ikan sehingga mereka memakannya dan mati. Sampah juga menutupi terumbu karang yang akhirnya mati, jika terumbu karang mati, ikan hilang, turis pun tidak mau datang lagi," jelas Tito.

"Walikota dan gubernur harus serius mengelola sampah di kota agar tidak berakhir di taman nasional," imbuh dia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) timbulan sampah nasional tahun 2025 mencapai 24,8 juta ton.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 20 juta ton sampah masuk ke perairan di Indonesia setiap tahunnya. Sekitar 16 juta ton limbah berasal dari lautan dan sisanya yakni 4 juta ton dari aktivitas laut sekitarnya.

Baca juga: TPST Bantargebang Tak Bisa Diperluas Lagi, Sampah Jakarta Dibawa ke Mana?

Target 100 Persen Kelola Sampah

Pemerintah sendiri menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada 2029. Oleh sebab itu, kata Tito, pemerintah berencana membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energ=gy (WtE) di 34 kota/kabupaten.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan permasalahan sampah, Rabu (25/2/2026). KOMPAS.com/ZINTAN Mendagri Tito Karnavian menjelaskan permasalahan sampah, Rabu (25/2/2026).

"Sekarang ada teknologi mengubah sampah menjadi energi, China sangat maju dalam hal ini. Kota-kota di China yang dulu kotor sekarang bersih seperti Beijing, Shanghai karena mereka membakar sampah menggunakan insinerator untuk menggerakkan turbin listrik," papar Tito.

Danantara Indonesia selaku pengelola menargetkan 1.000 ton sampah terkelola di fasilitas PSEL kota-kota besar. 

Empat wilayah aglomerasi yang siap memulai pembangunan PSEL pada Maret 2026 antara lain Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, dan Bekasi Raya. Di samping itu, masyarakat juga perlu memilah sampah dari rumah menggunakan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).

"Banyak daerah yang sudah melakukan ini, saya apresiasi Banyuwangi, Sumedang, Kebumen, dan salah satu desa di Sumbawa yang sudah (kelola sampah) berbasis hulu. Masyarakat memisahkan sampah organik dan non organik," ungkap dia.

Baca juga: 2026, Tak Ada Daerah yang Raih Adipura Kencana, Ratusan Lainnya Berstatus Kotor

Sampah non organik, lanjut Tito, dapat dimanfaatkan kembali untuk mendulang rezeki. Sementara sampah sisa makanan bisa dibudidayakan menjadi maggot untuk pakan ternak.

"Tahun ini saya mengalokasikan hampir Rp 1 triliun untuk Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi dalam berbagai kategori termasuk penanganan stunting dan kebersihan. Daerah terbaik bisa mendapat Rp 2,5 hingga Rp 5 miliar," ujar Tito.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
SDG Academy Indonesia Terbaru Diluncurkan, Jadi Pusat Pembelajaran Nasional
SDG Academy Indonesia Terbaru Diluncurkan, Jadi Pusat Pembelajaran Nasional
Pemerintah
Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia
Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia
Pemerintah
Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim
Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim
Pemerintah
CSIS: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Aksi Tekan Perubahan Iklim
CSIS: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Aksi Tekan Perubahan Iklim
LSM/Figur
Studi: Kebijakan Iklim yang Tepat Sasaran Efektif Kurangi Karbon
Studi: Kebijakan Iklim yang Tepat Sasaran Efektif Kurangi Karbon
Pemerintah
2026, Tak Ada Daerah yang Raih Adipura Kencana, Ratusan Lainnya Berstatus 'Kotor'
2026, Tak Ada Daerah yang Raih Adipura Kencana, Ratusan Lainnya Berstatus "Kotor"
Pemerintah
Bersama Siswa, Guru di Sekolah Ini Kembangkan Sistem untuk Olah 90.000 Kantong Sampah
Bersama Siswa, Guru di Sekolah Ini Kembangkan Sistem untuk Olah 90.000 Kantong Sampah
LSM/Figur
KLH Selidiki 44 TPA yang Masih Open Dumping, Pemda Terancam Dipidana
KLH Selidiki 44 TPA yang Masih Open Dumping, Pemda Terancam Dipidana
Pemerintah
Pemanasan Global Jadi Ancaman Penyelenggaraan Tour de France
Pemanasan Global Jadi Ancaman Penyelenggaraan Tour de France
LSM/Figur
Peneliti BRIN: Korban Bencana Alami Trauma Ganda, Perlu Pendekatan Spiritual dan Ekologis
Peneliti BRIN: Korban Bencana Alami Trauma Ganda, Perlu Pendekatan Spiritual dan Ekologis
LSM/Figur
Celah Tata Kelola AI Timbulkan Risiko terhadap Implementasi ESG
Celah Tata Kelola AI Timbulkan Risiko terhadap Implementasi ESG
Pemerintah
Dari Rumah Pertama ke Ketahanan Keluarga, Kala Ekosistem Hunian Bangun Rasa Aman dan Masa Depan
Dari Rumah Pertama ke Ketahanan Keluarga, Kala Ekosistem Hunian Bangun Rasa Aman dan Masa Depan
BUMN
Saat Meja Bar Kopi Jadi Ruang Tumbuh Barista Indonesia hingga Bawa ke Panggung Dunia
Saat Meja Bar Kopi Jadi Ruang Tumbuh Barista Indonesia hingga Bawa ke Panggung Dunia
Swasta
Pekerja Jakarta Tunda Beli Rumah, Harga Mahal Upah Pas-pasan
Pekerja Jakarta Tunda Beli Rumah, Harga Mahal Upah Pas-pasan
LSM/Figur
Meski Punya Dasar Perhitungan, Program 100 GW PLTS Hadapi Tantangan Besar
Meski Punya Dasar Perhitungan, Program 100 GW PLTS Hadapi Tantangan Besar
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau