Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersiap untuk Kelangkaan Air, Korsel Kembangkan Industri Desalinasi

Kompas.com, 19 Maret 2026, 13:46 WIB
Add on Google
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Korea Selatan meluncurkan koalisi nasional antara pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk memperkuat industri desalinasi (pengolahan) air laut dan memperluas proyek tersebut di luar negeri.

Langkah ini diambil karena pemerintah di seluruh dunia tengah mencari solusi baru untuk mengatasi kelangkaan air yang semakin parah akibat perubahan iklim.

Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan menyatakan bahwa mereka akan menyatukan lembaga pemerintah, lembaga penelitian, dan pemain industri terkemuka untuk mengoordinasikan pengembangan teknologi serta perluasan pasar global.

Sekitar 30 anggota dari industri, akademisi, dan lembaga penelitian diharapkan akan berpartisipasi.

Kekhawatiran akan Keamanan Air

Melansir Eco Business, Senin (16/3/2026) langkah Korea Selatan ini mencerminkan kekhawatiran yang meningkat terhadap ketahanan air karena perubahan iklim memperparah kekeringan dan mengganggu pasokan air tawar di banyak belahan dunia.

Baca juga: Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Jakarta dan Jawa Timur Jadi Sorotan

Desalinasi yakni proses menghilangkan kadar garam dari air laut, telah menjadi teknologi yang semakin penting bagi negara-negara yang menghadapi kelangkaan air kronis, terutama di Timur Tengah dan sebagian wilayah Asia.

Industri desalinasi Korea Selatan dulunya kesulitan karena biaya produksi yang tinggi dan pasar dalam negeri yang terbatas. Namun, pasar global kini mulai beralih dari metode penguapan panas yang boros energi ke sistem Reverse Osmosis (RO), yang menggunakan membran untuk menyaring garam dari air laut dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah.

Korea Selatan juga sedang menyiapkan proyek domestik skala besar yang bertujuan membantu perusahaan lokal membangun pengalaman operasional untuk mendukung penawaran proyek di luar negeri.

Pabrik desalinasi pesisir Daesan, yang mampu menghasilkan 100.000 ton air tawar per hari, diperkirakan akan mulai beroperasi penuh tahun ini dan akan menjadi fasilitas terbesar di negara tersebut.

"Desalinasi air laut adalah alat yang sangat penting untuk memperkuat ketahanan air di era krisis iklim, sekaligus menjadi industri global yang tumbuh sangat cepat," ujar Kim Ji-young, Direktur Jenderal Kebijakan Pemanfaatan Air.

"Pemerintah juga akan bekerja erat dengan industri untuk membantu perusahaan-perusahaan Korea mengambil peran utama di pasar desalinasi dunia," paparnya lagi.

Pasar Desalinasi Global

Pasar desalinasi global sendiri bernilai sekitar sekitar Rp368,8 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan melampaui sekitar Rp985,8 triliun pada tahun 2033. Menurut perkiraan riset pasar, industri ini tumbuh lebih dari 11 persen setiap tahunnya.

Permintaan sangat kuat di wilayah gersang seperti Timur Tengah dan Afrika Utara, yang secara bersama-sama memegang pangsa kapasitas desalinasi terbesar di dunia.

Baca juga: Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026

Negara-negara Teluk sangat bergantung pada air hasil desalinasi untuk menghidupi kota dan industri mereka, di mana beberapa negara memproduksi sebagian besar air minum mereka dari pabrik pengolahan air laut.

Secara global, kapasitas desalinasi telah berkembang secara stabil selama lebih dari satu dekade, tumbuh sekitar 7 persen per tahun sejak 2010, dengan ribuan pabrik yang kini beroperasi di seluruh dunia.

Kemajuan teknologi juga turut membentuk ulang sektor ini. Sistem Reverse Osmosis (RO) mendominasi proyek-proyek baru karena konsumsi energi dan biaya operasionalnya yang jauh lebih rendah. Segmen RO sendiri diperkirakan akan tumbuh lebih dari 10 persen setiap tahun hingga awal 2030-an, menurut perkiraan industri.

Selain Timur Tengah, investasi desalinasi baru mulai bermunculan di wilayah-wilayah yang menghadapi kekeringan berkepanjangan atau penipisan air tanah, termasuk sebagian Amerika Utara, Australia, dan Asia Selatan.

Di wilayah-wilayah tersebut, pemerintah mulai menjajaki pembangunan pabrik skala besar yang sebagian sumber energinya berasal dari energi terbarukan guna menekan biaya dan emisi. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Sering Tak Disadari Penyelam, Kebiasaan Ini Bisa Rusak Terumbu Karang
Sering Tak Disadari Penyelam, Kebiasaan Ini Bisa Rusak Terumbu Karang
Pemerintah
BRIN Temukan 1.583 Spesies Baru Selama Hampir Enam Dekade Terakhir
BRIN Temukan 1.583 Spesies Baru Selama Hampir Enam Dekade Terakhir
Pemerintah
Boros Energi, Ahli Desak Konsumen Gunakan Pendingin Alternatif
Boros Energi, Ahli Desak Konsumen Gunakan Pendingin Alternatif
Pemerintah
Meriahkan Waisak 2026, DKI Jakarta Wujudkan Kota Inklusif lewat 'Illumination of Jakarta, Glow of Peace'
Meriahkan Waisak 2026, DKI Jakarta Wujudkan Kota Inklusif lewat "Illumination of Jakarta, Glow of Peace"
Pemerintah
Amazon, Google, Meta, dan Microsoft Kompak Investasi Teknologi Ramah Lingkungan
Amazon, Google, Meta, dan Microsoft Kompak Investasi Teknologi Ramah Lingkungan
Pemerintah
Batasi Medsos Dinilai Tak Efektif, PBB Desak Platform Lebih Aman untuk Anak
Batasi Medsos Dinilai Tak Efektif, PBB Desak Platform Lebih Aman untuk Anak
Pemerintah
Pagi Ini, Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berpolusi di Dunia
Pagi Ini, Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berpolusi di Dunia
Swasta
Perkuat Biodiversitas, Nuanu Creative City Tanam 1.000 Pohon Lokal
Perkuat Biodiversitas, Nuanu Creative City Tanam 1.000 Pohon Lokal
LSM/Figur
Bukit Asam Catat Lonjakan Emisi Operasional Batu Bara dalam 5 Tahun Terakhir
Bukit Asam Catat Lonjakan Emisi Operasional Batu Bara dalam 5 Tahun Terakhir
BUMN
Perempuan Lebih Rentan di Lingkungan Kerja 'Toxic'
Perempuan Lebih Rentan di Lingkungan Kerja "Toxic"
Swasta
Studi Sebut Swasembada Saja Tak Cukup Cegah Krisis Pangan Global
Studi Sebut Swasembada Saja Tak Cukup Cegah Krisis Pangan Global
Pemerintah
Suhu Bumi Diprediksi Naik 1,9 Derajat C pada Tahun 2030
Suhu Bumi Diprediksi Naik 1,9 Derajat C pada Tahun 2030
Pemerintah
Emiten Energi Fosil Raup Keuntungan Fantastis, Saatnya 'Windfall Tax' Diterapkan
Emiten Energi Fosil Raup Keuntungan Fantastis, Saatnya "Windfall Tax" Diterapkan
LSM/Figur
Pengamat: Lingkungan Kerja 'Toxic' karena Supervisor jadi 'Raja Kecil'
Pengamat: Lingkungan Kerja "Toxic" karena Supervisor jadi "Raja Kecil"
Swasta
Dana Iklim Negara Maju Melampaui Target, Capai Lebih Rp1.787 Triliun
Dana Iklim Negara Maju Melampaui Target, Capai Lebih Rp1.787 Triliun
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau