KOMPAS.com - Sebuah studi baru menemukan bahwa Australia menghabiskan jauh lebih banyak dana untuk subsidi kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati daripada untuk konservasi.
Temuan ini mempertegas perlunya reformasi kebijakan fiskal agar Australia dapat mencapai target alam global tahun 2030.
Melansir Eco Business, Jumat (26/3/2026) Australia adalah pusat keanekaragaman hayati, rumah bagi lebih dari dua pertiga marsupial (hewan berkantung) dunia dan memiliki tingkat spesies endemik yang tinggi, namun negara ini telah mengalami kepunahan spesies yang signifikan sejak kedatangan bangsa Eropa.
Sesuai janji internasional yakni Target 18 Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (GBF), pemerintah Australia seharusnya mendata pengeluaran apa saja yang merusak alam pada tahun 2025, lalu menguranginya di tahun 2030.
Namun, karena pemerintah belum juga mengeluarkan data tersebut, sekelompok peneliti akhirnya menghitungnya sendiri.
Baca juga: Studi Ungkap Pemicu Hilangnya Hiu Putih di Australia Selatan Tiba-tiba
"Mengingat batas waktu reformasi tahun 2030 yang sangat mendesak, ditambah kondisi lingkungan Australia yang terus memburuk, sudah jelas bahwa pekerjaan ini tidak bisa menunggu lagi," kata penulis utama Paul Elton dari Australian National University.
Studi menganalisis anggaran pemerintah federal tahun 2022-2023 menggunakan metode yang direkomendasikan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Penelitian tersebut mengidentifikasi subsidi dalam bentuk pembayaran dan keringanan pajak yang dapat merusak keanekaragaman hayati.
Para ahli dan kolaborator dari Australian Biodiversity Council kemudian memeringkat dampak dari subsidi-subsidi tersebut terhadap alam.
Peneliti menemukan bahwa antara tahun 2022 hingga 2023, pemerintah Australia menghabiskan sekitar Rp271 triliun atau 1,1 persen dari produk domestik bruto negara tersebut untuk subsidi kegiatan yang diyakini menyebabkan tingkat kerusakan menengah terhadap keanekaragaman hayati.
Angka tersebut kontras dengan pengeluaran untuk konservasi alam yang diperkirakan oleh Biodiversity Council kurang dari sekitar Rp8,2 triliun per tahun.
Sebagian besar subsidi berbahaya yang diidentifikasi dalam laporan tersebut ditujukan untuk pengambilan dan penggunaan bahan bakar fosil sebesar sekitar Rp145 triliun.
Baca juga: Australia Tunda Penutupan Pembangkit Listrik Batu Bara Terbesar hingga 2029
Infrastruktur transportasi menyumbang tambahan sebesar sekitar Rp87 triliun. Subsidi yang merusak juga ditemukan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Kendati demikian Perwakilan dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air (DCCEEW) mengatakan bahwa pemerintah Australia terus berinvestasi dan mengambil langkah nyata untuk menghentikan serta memulihkan penurunan keanekaragaman hayati.
Hal ini termasuk bekerja sama dengan semua tingkat pemerintahan dan elemen masyarakat guna mendorong perbaikan alam.
Mereka mencatat bahwa total anggaran untuk lingkungan dalam portofolio DCCEEW dari tahun 2025-2026 hingga 2028-2029 adalah sebesar sekitar Rp104 triliun.
Peneliti pun menyarankan agar pemerintah mengubah aturan keuangannya demi menyelamatkan alam. Namun, mereka mengingatkan bahwa perubahan ini harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan masyarakat dan pekerja di industri terkait.
sumber https://www.eco-business.com/news/australia-spends-18-billion-more-harming-nature-than-protecting-it-study-finds/
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya