Bukan Sekadar Hijau, Kosmologi Jawa Melampaui Keberlanjutan

Dalam tata bahasa regulasi dan standar global, batas minimal itu dikenal sebagai do no significant harm — jangan menimbulkan kerugian yang berarti.

Itulah fondasi dari banyak kerangka keberlanjutan modern, dari taksonomi hijau Eropa hingga berbagai standar ESG yang berlomba-lomba untuk diadopsi. Ia penting, tetapi ia minimal. Ia menetapkan batas bawah, bukan arah ke atas.

Kini, ada yang mulai bergerak melampaui ambang itu. Paul Polman, mantan CEO Unilever, menyebutnya net positive: bisnis tidak sekadar tidak merusak, tetapi memberi lebih dari yang ia ambil.

Yang lain menggunakan kata regenerative — pendekatan yang tidak hanya mempertahankan, tetapi memulihkan dan menghidupkan kembali sistem yang sudah tergerus.

Gagasan-gagasan ini menarik dan perlu disambut. Namun, ada yang perlu dicermati: semuanya masih berangkat dari logika yang sama — logika optimasi, logika batas yang diperluas, logika bisnis yang disempurnakan. Fondasinya belum berubah.

Kosmologi Jawa menawarkan sesuatu yang berbeda sama sekali. Bukan batas yang lebih jauh, melainkan fondasi yang lain: bukan transaksi, tetapi relasi. Bukan optimasi, tetapi harmoni.

Hamemayu Hayuning Bawana bukan strategi bisnis yang lebih etis. Ia adalah cara memandang keberadaan manusia di dunia — bahwa kita bukan pemilik alam, melainkan bagian darinya.

Bahwa memperindah dunia bukan pilihan etis yang menguntungkan, melainkan kewajiban yang melekat pada kehadiran kita.

Tentu ada pertanyaan yang wajar, bahkan perlu diajukan: jika kosmologi ini sudah ada ratusan tahun, mengapa Jawa kini menjadi salah satu pulau dengan tekanan ekologi terberat di dunia?

Itu pertanyaan yang jujur, dan ia layak dijawab dengan jujur pula. Kosmologi adalah ideal. Implementasinya selalu bergantung pada sistem sosial, politik, dan ekonomi yang mengelilinginya.

Agama mengajarkan keadilan, tetapi tidak semua negara agama adil. Demokrasi menjanjikan keterwakilan, tetapi tidak semua demokrasi merata.

Yang perlu diperiksa bukan apakah filosofinya gagal, melainkan di mana ia sungguh-sungguh diwujudkan — dan apa yang terjadi di sana.

Jawaban, salah satunya ada di Bali. Sistem subak — jaringan irigasi berbasis kosmologi Hindu-Jawa yang telah berjalan lebih dari seribu tahun — diakui UNESCO bukan sekadar sebagai warisan budaya, tetapi sebagai model pengelolaan sumber daya yang terbukti bekerja.

Ia mengelola air, tanah, dan kehidupan komunal secara berkelanjutan jauh sebelum ada kata “sustainability” dalam kamus pembangunan global. Itu bukan romantisme. Itu rekam jejak.

Maka pertanyaannya bukan apakah kearifan ini valid. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup serius untuk menggalinya kembali — dan menerjemahkannya ke dalam pikiran serta tindakan hari ini.

Inilah mengapa kebijakan tidak boleh hanya melihat dunia dari atas. Dalam pandangan Jawa, hidup selalu bergerak antara Jagad Cilik dan Jagad Gede — antara dunia kecil manusia sehari-hari dan dunia besar yang mengitarinya.

Dalam bahasa kita sekarang, ini berarti kita tidak cukup menilai keberhasilan pembangunan dari angka-angka besar, target nasional, atau pengakuan global. Kita juga harus bertanya apa yang terjadi pada kehidupan yang kecil, yang dekat, yang konkret.

Apa yang dirasakan petani kecil di lereng pegunungan yang tanahnya kian mengeras? Apa yang dirasakan nelayan pesisir yang sekali tangkap makin sedikit?

Apa yang dirasakan pekerja informal, keluarga-keluarga yang hidup di pinggir kepastian, komunitas-komunitas yang menanggung langsung beban dari keputusan besar yang dibuat jauh dari tempat mereka tinggal?

Kalau keberlanjutan hanya hebat di tingkat global tetapi rapuh di tingkat lokal, maka sesungguhnya ada yang keliru dalam fondasinya.

Sebab pembangunan yang baik semestinya tidak memperlebar jarak antara yang diputuskan dan yang dirasakan. Ia justru harus mendekatkan keduanya. Ia harus membuat kebijakan terasa hadir dalam hidup, bukan hanya hadir di lembar kebijakan.