Kembali ke Ekonomi Bumi

Artinya, bencana yang menimpa manusia adalah bukti bahwa cara pandang terhadap hidup dan terhadap bumi, tidak tepat, atau bahkan salah.

Memakai istilah Derrida, filsuf Perancis, dibutuhkan dekonstruksi, dan kemudian perubahan paradigma (paradigm shift) seperti dikatakan oleh Thomas Kuhn (1962) agar bencana bisa diminimalkan.

Secara sederhana, dari kacamata seluruh kehidupan di atas bumi, perubahan, atau bahkan pembalikan, paradigma itu harus menempatkan bumi sebagai sentral.

Manusia hanya bagian saja, bukan menjadi pusat. Istilah yang sering dipakai adalah membalik dari ego-logi menjadi eko-logi.

Ekologi pada dasarnya adalah ilmu (logos) tentang rumah bersama (oikos, bahasa Yunani, dalam hal ini bumi).

Ilmu atau cara pandang inilah yang seharusnya melandasi ekonomi (dari oikos, rumah bersama, dan nomos, aturan).

Logika sederhana pun mengatakan bahwa aturan itu dibuat berdasarkan pengetahuan, bukan sebaliknya.

Membuat nomos atau aturan tanpa dilandasi cara pandang yang utuh akan terjadi karut-marut dan kemudian menyebabkan kehancuran.

Itulah yang terjadi ketika ekonomi dijadikan panglima, dan ekologi sekedar dijadikan sekedar investasi, atau bahkan sekedar asesori. Sekali lagi, semua bencana sosial dan bencana alam, adalah falsifikasi cara pandang ini.

Ekonomi bumi bukan sekedar ekonomi yang berbalut jargon ekologis, tetapi ekologi yang ekonomis, ekonomi untuk sungguh menopang bumi.

NEP dan Indonesia

Upaya memperjuangkan ekologi yang ekonomis adalah upaya untuk tetap mengusahakan keseimbangan. Ekonomi tidak ditolak, tetapi ditempatkan pada porsis yang lebih pas.

Untuk itu, supaya lebih jelas dan terukur, pada tahun 1978 Riley E. Dunlap dan Kent D. van Liere, dua akademisi dari Amerika Serikat mengembangkan NEP (New Paradigm Scale), sebuah 'alat ukur' sikap dan pandangan terhadap bumi.

Dalam perkenalan pertama itu, mereka menguraikan dua belas pernyataan, yang bisa disetujui atau tidak disetujui, tentang hubungan manusia dan bumi.

Gagasan dasarnya adalah menempatkan manusia di tengah bumi ini sebagai bagiannya, bukan pusatnya. Pada tahun 2000, skala itu mereka perbarui.

Ada tiga tambahan dalam skala dengan lebih menekankan keterbatasan bumi. Dalam hal ini, manusia tetap ditempatkan sebagai yang bertanggung-jawab, meski bukan sebagai pusat.

Dengan rumusan yang lebih dimengerti dan skala yang lebih terperinci, NEP ini sudah mulai banyak digunakan beberapa lembaga internasional, termasuk PBB, akademisi, peneliti, LSM, dan juga beberapa lembaga bisnis untuk bercermin sejauh mana sudah memiliki cara pandang baru pada bumi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan Indonesia?

Apakah kita berani berkaca dengan skala NEP? NEP sudah cukup lama dikenali oleh para akademisi dan tak sedikit aktivis lingkungan.

Tentu, NEP disini bukan sekedar New Energy Policy. Tetapi perlu diingat, mereka bukan penentu kebijakan.

Para akademisi dan aktivis hanya berpendapat dan menyampaikan usul. Itu pun kalau tidak dibungkam.

Dengan segala macam bencana sosial dan lingkungan yang terjadi, demi bumi, saatnya memang kita berkaca dengan lebih mendalam.

NEP bisa membantu untuk mengevaluasi, merefleksi, bahkan meng-audit diri dengan lebih transparan, agar bisa melangkah ke depan dengan lebih baik, bukan hanya untuk generasi yang masih hidup, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Memang, pada tahun 2004 muncul ESG (Environmental, Social, and Governance) tetapi lebih terfokus pada tata kelola. NEP bisa mendasarinya, dan kemudian bisa membantu para pengusaha menerapkan CSV (Creating Share Values) agar lebih mem-bumi.

Berdasarkan hal itu, pertanyaannya akhirnya sederhana: apakah kita, terutama para penentu kebijakan, termasuk para legislator dan pengusaha, berani menjadi lebih baik untuk hidup bersama bumi?