Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar IPB: Kerugian Tahunan Invasi Ikan Sapu-Sapu di RI Capai Rp 2,72 Triliun

Kompas.com, 25 April 2026, 19:51 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Berdasarkan pemodelan total economic loss (TEL), dalam skenario moder, kerugian ekonomi tahunan akibat invasi sapu-sapu di Indonesia sebesar Rp 2,72 triliun.

Total kerugian tersebut setara 0,012 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025.

"Kami menganggapnya (hasil perhitungan) paling realistis untuk saat ini," ujar pakar spesies akuatik invasif dari IPB Univesity, Surya Gentha Akmal dalam sebuah webinar, Sabtu (25/4/2026).

Baca juga: Debit Air di Bekasi Tinggi, 5 Warga Cikarang Cari Ikan Sapu-sapu ke Sungai di Jakarta

Total 2,72 triliun diperoleh diperoleh dari menghitung tujuh komponen kerugian, yaitu, produksi perikanan tangkap, kerusakan alat tangkap, erosi dan sedimentasi, jasa ekosistem (non-market), biaya kesehatan masyarakat, pengendalian pemerintah, serta budi daya.

Kerugian ekonomi terbesar adalah produksi perikanan tangkap sebesar Rp 1,12 triliun dan jasa ekosistem Rp 1,13 triliun.

Keberadaan ikan sapu-sapu mengurangi populasi spesies lokal karena mengambil sumber makanan, seperti alga, detritus, dan lumut.

Ikan sapu-sapu juga mengurangi populasi spesies lokal dengan alterasi habitat dan menyantap telurnya, yang bahkan tingkat prediasinya mencapai 90 persen.

Sebuah riset yang diterbitkan di jurnal IPB pada 2020 lalu mengungkapkan perbedaan rata-rata hasil tangkapan nelayan tradisional sebelum dan setelah ledakan populasi ikan sapu-sapu di Danau Sindereng, Sulawesi Selatan.

Hasilnya, rata-rata hasil tangkapan ikan nilem, tawes, mujair, dan gabus atau sekitar 45,55 kg, sebelum ledakan populasi sapu-sapu di Danau Sindereng.

Setelah populasinya meledak, rata-rata hasil tangkapan nelayan 21,45 kg, dengan ikan sapu-sapu mendominasi.

Punah Permanen

Gentha memperingatkan adanya risiko kepunahan permanen spesies lokal jika tidak ada tindakan pengendalian ikan sapu-sapu yang invasif dan mengulang kisah pahit di Danau Poso, Kalimantan Tengah.

Di sana, spesies lokal ikan moncong bebek (Andrianichtys kryti) dan potpta's bunting (Xenopoecilus poptoe) yang punah usai mujair diintroduksi di danau-danau Sulawesi karena diangap budi daya menguntungkan.

"Danau Poso ini ancient lake, danau purba yang menyimpan spesies-spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di seluruh dunia. Niatnya baik ya, introduksi mujair pada 1951 untuk meningkatkan ketahanan pangan, memberi sumber protein yang cepat tumbuh. Tetapi konsekuensinya jauh di luar perhitungan kita semua," ucapnya.

Baca juga: Selain Ikan Sapu-Sapu, Ini Daftar 75 Spesies Ikan yang Dilarang di Indonesia, Apa Saja?

Selain itu, perhitungan melalui pendekatan InvaCost Methodology mengungkapkan, kerugian ekonomi akibat invasi sapu-sapu di Indonesia mencapai 23,59 triliun dalam 10 tahun ke depan atau selama periode 2026-2035.

Simulasi perhitungan Monte Carlo Analysist mengungkapkan kerugian invasi sapu-sapu di Indonesia sekitar Rp 1,53 triliun-Rp 4,77 triliun.

"Kerugiannya paling sedikit Rp 1,5 triliun. Ini angka absolut, tidak mungkin lebih rendah ya dari hasil hitung-hitungan dari semua publikasi, dari semua riset yang sudah coba kami kumpulkan ya," tutur Gentha.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
LSM/Figur
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
LSM/Figur
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Swasta
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
LSM/Figur
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
LSM/Figur
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Pemerintah
Studi: 15 Persen Pemanasan Global Berasal dari Polutan yang Sering Diabaikan
Studi: 15 Persen Pemanasan Global Berasal dari Polutan yang Sering Diabaikan
Pemerintah
Ekonom: Kenaikan Harga Pertamax Green Pertanda Gagalnya Program Bioetanol
Ekonom: Kenaikan Harga Pertamax Green Pertanda Gagalnya Program Bioetanol
LSM/Figur
Studi: CEO yang Kompeten Lebih Konsisten Komunikasikan Risiko Iklim Perusahaan
Studi: CEO yang Kompeten Lebih Konsisten Komunikasikan Risiko Iklim Perusahaan
LSM/Figur
WRI: Mayoritas Negara G20 Gagal Penuhi Target Atasi Perubahan Iklim
WRI: Mayoritas Negara G20 Gagal Penuhi Target Atasi Perubahan Iklim
Pemerintah
Lindungi Flora dan Fauna Endemik Halmahera, IWIP Resmikan 'Sanctuary Park'
Lindungi Flora dan Fauna Endemik Halmahera, IWIP Resmikan "Sanctuary Park"
Swasta
Walhi: Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek Ancam Upaya Pengendalian Polusi Udara
Walhi: Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek Ancam Upaya Pengendalian Polusi Udara
LSM/Figur
Meski Ditutup, TPA Bantargebang Tetap Lepaskan Metana Puluhan Tahun ke Depan
Meski Ditutup, TPA Bantargebang Tetap Lepaskan Metana Puluhan Tahun ke Depan
Pemerintah
KLH Berikan Penghargaan Kalpataru ke 16 Pegiat Lingkungan, Ini Daftarnya
KLH Berikan Penghargaan Kalpataru ke 16 Pegiat Lingkungan, Ini Daftarnya
Pemerintah
IESR Desak Pemerintah Investigasi Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
IESR Desak Pemerintah Investigasi Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau