Kebijakan Iklim Penting, tapi Kenapa Sulit Dapat Restu Warga?

KOMPAS.com - Sebuah penelitian mengungkapkan dukungan warga terhadap kebijakan iklim sangat bergantung pada bagaimana biaya, manfaat, dan dampak pembagian hasilnya disampaikan ke publik.

Penelitian yang terbit di jurnal West European Politics ini mencoba menjelaskan mengapa aturan iklim tertentu justru ditolak warga, padahal sebagian besar orang setuju bahwa krisis iklim memang harus dilawan.

Melansir Phys, Jumat (31/7/2026) dalam studinya, tim peneliti merancang dua eksperimen unik. Eksperimen pertama berupa simulasi cerita yang diselipkan dalam dua periode survei yang memperlihatkan 10 jenis kebijakan iklim yang berbeda kepada para peserta, lalu secara acak menampilkan informasi tentang biaya atau manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Eksperimen kedua berupa penggabungan berbagai pilihan skenario yang menyajikan paket rencana kebijakan iklim untuk kota-kota buatan. Isi kebijakan, biaya, manfaat, serta yang paling utama dampaknya terhadap warga terkaya dan termiskin dibuat bervariasi.

Baca juga: Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik

Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menonjolkan biaya ekonomi dari suatu kebijakan secara signifikan menurunkan dukungan publik. Sebaliknya, menekankan manfaatnya, hanya sedikit meningkatkan dukungan. Menurut para peneliti, masyarakat cenderung bereaksi lebih kuat terhadap potensi kerugian daripada potensi keuntungan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemerataan keadilan sosial adalah faktor yang paling menentukan.

Para peserta jauh lebih mendukung kebijakan iklim ketika diberi tahu bahwa aturan tersebut akan membantu meningkatkan kehidupan warga yang kurang mampu. Sebaliknya, dampak kebijakan terhadap orang-orang paling kaya hanya memberikan sedikit pengaruh pada pilihan mereka.

Selain itu, ditemukan juga perbedaan pandangan politik yang cukup tajam. Kelompok sayap kiri paling mendukung langkah penanganan iklim dan sangat peduli pada dampak pemerataan sosialnya.

Sementara itu, kelompok sayap kanan secara umum menunjukkan dukungan yang lebih rendah. Para peneliti juga mencatat adanya penolakan yang sangat kuat dari kelompok sayap kanan ekstrem.

Hasil studi ini memberikan masukan penting untuk merancang dan menyampaikan kebijakan iklim.

Baca juga: Keterlibatan Investor Asia dalam Kebijakan Iklim Melonjak 3 Kali Lipat

Di satu sisi, dukungan publik tidak hanya bergantung pada untuk apa aturan yang dibuat, tetapi juga bagaimana pembagian biaya dan manfaatnya dijelaskan.

Menekankan keadilan pembagian hasil seperti memastikan aturan tersebut tidak merugikan warga kurang mampu bisa menjadi cara ampuh untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.

Di sisi lain, studi ini memperingatkan bahwa perdebatan tentang iklim makin terpecah secara politik. Kelompok kanan ekstrem menjadi aktor kunci yang menolak aturan-aturan ini sebuah tren yang dapat memengaruhi keberhasilan aksi iklim di negara-negara Eropa ke depan.

"Hasil penelitian ini dapat membantu mengubah fokus dari sekadar dukungan teori menjadi tindakan nyata yang lebih efektif dan dapat diterima masyarakat," kata Marc Guinjoan yang merupakan pemimpin studi dari University of Barcelona.

"Penelitian ini menunjukkan bahwa demi menggalang dukungan publik yang kuat dalam menghadapi krisis iklim, ambisi penyelamatan lingkungan harus digabungkan dengan rasa keadilan sosial dan komunikasi yang jujur mengenai biaya aturan tersebut," tambahnya.