Bencana Alam Berpotensi Ganggu Pelaksanaan Pemilu Dunia

KOMPAS.com-Demokrasi kini menghadapi ancaman besar dari krisis iklim. Analisis terbaru menunjukkan bahwa hasil pemilu tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem.

Melansir Guardian, Rabu (22/4/2026) peneliti menemukan bahwa setidaknya ada 94 pemilu dan referendum di 52 negara yang terganggu oleh dampak iklim selama dua dekade terakhir.

Seiring meningkatnya risiko ini, tekanan terhadap sistem demokrasi yang sudah rapuh, terutama di Afrika dan Asia diprediksi akan semakin berat.

Temuan dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance, sebuah organisasi antarpemerintah yang mendukung demokrasi di seluruh dunia ini merupakan analisis global pertama tentang bagaimana bencana alam memengaruhi pemilu.

Baca juga: Mengapa Aksi Perubahan Iklim Bergerak Lambat?

Gangguan bencana alam terhadap pemilu

Menurut laporan tersebut pada tahun 2024, setidaknya bencana alam telah mengganggu 23 pemilu di 18 negara, termasuk Brasil, Bosnia dan Herzegovina, serta Senegal. Gangguan ini terjadi karena rusaknya infrastruktur, pengungsian pemilih, atau perubahan mendadak pada proses pemungutan suara di saat-saat terakhir.

Contoh lain bagaimana bencana alam memengaruhi pemilu adalah banjir yang terjadi saat pemilihan parlemen di Senegal pada November 2024. Begitu parahnya banjir tersebut hingga petugas pemadam kebakaran harus turun tangan untuk membantu membawa para pengawas pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS).

Gelombang panas adalah masalah lain yang terus berulang, di mana setidaknya ada 10 pemilu sejak tahun 2022 yang terganggu oleh cuaca yang sangat panas.

Salah satunya adalah pemilu di Filipina tahun lalu. Saat itu, panas yang menyengat menyebabkan beberapa mesin penghitung suara mengalami overheat dan mengeluarkan kembali surat suara yang sudah masuk.

Panas ekstrem pun menjadi ancaman khusus bagi pemilu di kota-kota raksasa dunia yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa.

Menghindari ancaman iklim

Sarah Birch, profesor politik di King’s College London mengungkapkan bahwa waktu pelaksanaan pemilu sebaiknya diatur untuk menghindari ancaman iklim yang sudah bisa diprediksi.

“Pemilu seharusnya dilaksanakan saat kemungkinan terjadinya bencana berada di titik terendah,” ujarnya.

“Dalam beberapa kasus, penyelenggara pemilu juga perlu mempertimbangkan perubahan jadwal demi mengurangi risiko gangguan dari bencana yang datang tiba-tiba,” katanya lagi.

Baca juga: Krisis Iklim Perpanjang Durasi Kebakaran Hutan di Amerika Utara

Selain itu, utuk membantu mengurangi dampak dari peristiwa iklim ekstrem, laporan tersebut menyarankan agar penyelenggara pemilu bekerja sama erat dengan ahli meteorologi , lembaga perlindungan lingkungan, serta badan bantuan bencana dan kemanusiaan.

Staf pemilu di Peru, misalnya, telah mendapatkan pelatihan manajemen risiko bencana agar mereka bisa bertindak cepat jika terjadi gangguan di hari pemungutan suara.

Selain itu, tahun depan pemerintah provinsi Alberta di Kanada akan memindahkan jadwal pemilu mereka dari bulan Mei ke bulan Oktober untuk menghindari musim kebakaran hutan.

“Seiring meningkatnya ancaman bencana alam, pelatihan dan perencanaan darurat menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Persiapan adalah kunci untuk menjaga kejujuran dan ketahanan sebuah pemilu," papar Ferran Martínez i Coma, profesor pemerintahan di Griffith University Australia.