Rentan Krisis Global, Target Dedieselisasi Perlu Diperluas ke Pembangkit Listrik Energi Fosil Lain

KOMPAS.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu krisis energi global, yang menuntut Indonesia melakukan dedieselisasi atau mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Rencana Presiden Prabowo Subianto mengganti sebanyak 13 PLTD dengan PLTS merupakan sinyal yang menunjukkan Indonesia sudah tidak bisa bergantung pada bahan bakar minyak (BBM).

Namun, semestinya upaya tersebut perlu diiringi dengan penghentian pembangkit listrik energi fosil lain, seperti gas dan batu bara, yang juga rentan terhadap volatilitas global.

Baca juga: Warga Eropa Bayar Listrik 25 Persen Lebih Murah Berkat Pembangkit EBT

Dalam banyak skema perdagangan internasional, harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed). Bahkan, lonjakan harga minyak global saat ini pun secara langsung akan mendorong kenaikan biaya untuk membeli gas.

Di tengah tren kenaikan harga komoditas global, ketergantungan pada batu bara juga menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

Kondisi tersebut membuat rencana penambahan pembangkit listrik berbasis gas hingga 10,3 gigawatt (GW) dan batu bara 6,3 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 tidak sejalan dengan cita-cita ketahanan energi Prabowo.

“Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batu bara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif," ujar Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Pengembangan PLTS berskala besar dan pemanfaatan energi terbarukan lainya menjadi semakin relevan sekarang, mengingat harga energi global sedang berfluktuasi.

Diketahui, kebijakan dedieselisasi yang merupakan bagian dari ambisi 100 GW PLTS. Kebijakan dedieselisasi menjadi momentum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini membebani fiskal dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Apalagi, lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia ke depannya, selama masih bergantung pada bahan bakar fosil yang harganya ditentukan oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” tutur Dwi.

Baca juga: Tiga Negara Berkembang Beralih ke EBT, Ada Kenya dan India

Berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi, dengan diturunkan dari 4,8 persen, menjadi 4,8 persen pada Oktober 2025. Perubahan ini mencerminkan adanya tekanan global terhadap negara berbasis komoditas, termasuk dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.

Reformasi kebijakan

Guncangan ekonomi sering memaksa lahirnya reformasi kebijakan. Krisis energi global saat ini harus menjadi pendorong transisi energi di Indonesia. Krisis energi global tersebut juga perlu menjadi pendorong transformasi ke arah ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, langkah bertransisi harus diikuti dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya di dalam negeri untuk memperkuat dampaknya.

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Baca juga: Batalnya Pensiun Dini PLTU Cirebon-1: Transisi Energi Layu Sebelum Berkembang

Untuk mengimplementasikan ambisi 100 GW PLTS, kata dia, pemerintah perlu membuka partisipasi publik, komunitas, dan sektor swasta. Ini karena saat ini pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, yang tercermin dari rasio pembayaran utang terhadap APBN (debt service ratio) di tahun 2026 atau mencapai sekitar 50 persen.

Power wheeling untuk industri dan atap surya oleh rumah tangga menjadi dua kebijakan penting untuk quick wins 100 GW. Dengan kebijakan dan insentif yang tepat, kalkulasi SUSTAIN menunjukkan, Indonesia dapat tambahan kapasitas 2,9-5,8 GW dalam dua tahun ke depan hanya dari penggunaan atap surya oleh rumah tangga.