Dampak Konflik Timur Tengah, Asia-Pasifik Berpotensi Rugi Rp 5.158 Triliun

KOMPAS.com - Pencapaian pembangunan manusia selama bertahun-tahun di Asia-Pasifik kini terancam melambat akibat dampak eskalasi militer di Timur Tengah yang merembet ke ekonomi dan rumah tangga.

Analisis awal dari UNDP mengamati bagaimana gejolak melalui pasar energi, perdagangan, dan tenaga kerja mulai menekan pendapatan, konsumsi, lapangan kerja, dan perlindungan sosial di seluruh kawasan.

Melansir Eco Business, Minggu (26/4/2026) laporan tersebut menyebut rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja informal, migran, dan usaha kecil adalah kelompok yang paling berisiko, dengan kaum perempuan sebagai kelompok yang paling rentan di antara mereka.

Laporan ini menggabungkan penilaian dampak dan kebutuhan dari 36 negara, didukung oleh simulasi ekonomi. Laporan ini juga memberikan gambaran untuk seluruh kawasan serta menunjukkan bagaimana berbagai negara merespons tekanan-tekanan tersebut.

Baca juga: Laporan ING: Asia Pasifik Dominasi Tren Keuangan Berkelanjutan

Tekanan di wilayah Asia Pasifik

Kenaikan biaya bahan bakar dan biaya angkut barang adalah tekanan yang paling terasa saat ini. Dengan lebih dari 80 persen minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang melewati Selat Hormuz ditujukan untuk pasar Asia, kawasan ini pun mengalami dampak cepat berupa kenaikan harga transportasi, listrik, makanan, hingga pupuk.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa 8,8 juta orang berisiko jatuh miskin.

Sementara itu kerugian ekonomi diperkirakan akan mencapai antara 97miliar dolar AS (sekitar Rp1.673 triliun) hingga 299 miliar dolar AS (sekitar Rp5.158 triliun).

Angka ini setara dengan 0,3 hingga 0,8 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan Asia-Pasifik.

Dampak paling parah dirasakan di Asia Selatan karena mereka lebih rentan terhadap gejolak harga dan memiliki cadangan dana kebijakan yang terbatas. Sementara itu, wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara mengalami kemunduran yang relatif lebih kecil.

Pemerintah di berbagai negara di kawasan Asia Pasifik sendiri telah bergerak cepat untuk meredam dampak ekonomi melalui penstabilan harga BBM, pemberian subsidi tepat sasaran, pembatasan transportasi, serta langkah-langkah penyesuaian seperti mencari sumber energi baru dan meningkatkan penghematan energi.

Di beberapa negara, langkah yang diambil mencakup kampanye hemat energi nasional hingga perubahan sementara aturan kerja pegawai negeri untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan menghemat anggaran negara.

Baca juga: Asia-Pasifik Terancam Gagal Capai Target SDG PBB

“Dampak perang ini terhadap wilayah Asia-Pasifik sudah mulai terlihat. Efek kenaikan harga barang menjalar ke masyarakat jauh lebih cepat daripada proses pembuatan aturan atau bantuan pemerintah," ungkap Kanni Wignaraja, perwakilan senior PBB dari UNDP.

Ia menambahkan, meskipun sempat ada gencatan senjata, gejolak pasar global yang berkepanjangan memaksa pemerintah membuat pilihan sulit. Antara menjaga harga tetap stabil, membantu warga miskin, atau mempertahankan layanan publik dan investasi.

Di sisi lain, ada peluang besar bagi negara-negara untuk memperkuat ketahanan jangka panjang melalui perlindungan sosial yang fleksibel, memperkuat rantai pasokan lokal, serta melakukan diversifikasi sumber energi dan pangan.

Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian analisis ekonomi-sosial yang dibuat oleh UNDP untuk membantu para pembuat kebijakan memahami dampak konflik saat ini terhadap kualitas hidup masyarakat. Tujuannya adalah mencari solusi pembangunan sebagai pertahanan utama.