Editor
Ia menilai makanan yang tidak terkonsumsi dapat menjadi indikator bahwa implementasi program masih perlu diperbaiki dari sisi efisiensi dan sasaran penerima.
Adapun Prof Jono Mintarto Munandar dari Departemen Manajemen FEM IPB menekankan bahwa MBG harus dipandang sebagai sistem layanan publik berskala besar yang membutuhkan manajemen risiko, pengendalian mutu, digitalisasi, serta komunikasi publik yang baik.
Ia menilai penguatan keamanan pangan, kapasitas sumber daya manusia, integrasi UMKM, sistem pelaporan cepat, kanal pengaduan, dan evaluasi independen menjadi kunci keberhasilan program.
Baca juga: Gibran Ingin Penyaluran MBG untuk Daerah 3T Dipercepat
Dekan FEM IPB Prof Irfan Syauqi Beik berharap kampus dapat terus berkontribusi dalam mendorong implementasi MBG agar tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan, tetapi juga kualitas layanan dan manfaat fiskal.
“Setiap rupiah anggaran perlu dipastikan benar-benar berubah menjadi makanan yang dikonsumsi, perbaikan gizi, peningkatan kualitas belajar, pengurangan beban keluarga, dan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya