JAKARTA, KOMPAS.com – Serangkaian pemadaman listrik (blackout) yang terjadi di Sumatera serta gangguan pada sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali dinilai menjadi peringatan mengenai masih rentannya ketahanan energi nasional.
Salah satu penyebabnya adalah tingginya ketergantungan sistem kelistrikan terhadap energi fosil, khususnya batu bara.
Research & Engagement Lead Indonesia Energy Transition Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Mutya Yustika, mengatakan Indonesia perlu menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap sebagai bagian dari upaya memperkuat keandalan pasokan listrik.
Menurut dia, sistem kelistrikan yang bergantung pada bahan bakar fosil akan lebih rentan terhadap gangguan distribusi maupun fluktuasi harga energi primer.
Baca juga: Pengamat: Target PLTS 100 GW di RUPTL Harus Dibarengi Pengurangan PLTU
Sebaliknya, energi surya memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia melimpah dan tidak dipengaruhi gejolak harga energi global.
"Kerugian ekonomi dari pemadaman listrik diperkirakan telah mencapai triliunan rupiah dan berdampak buruk pada industri, rumah tangga, dan layanan publik penting. Karenanya, investasi PLTS atap dan baterai seharusnya dilihat sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan energi," ujar Mutya dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Ia menilai, pemanfaatan PLTS atap dapat mengurangi risiko gangguan pasokan bahan bakar sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.
Pembangkit surya juga dapat dipasang di tingkat rumah tangga, kawasan industri, maupun komunitas sehingga mampu menjadi sumber listrik alternatif ketika jaringan utama mengalami gangguan.
Sebagai negara kepulauan, kata Mutya, Indonesia juga perlu memperluas penggunaan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau *Battery Energy Storage System* (BESS). Integrasi PLTS dengan baterai memungkinkan pasokan listrik tetap tersedia meski jaringan utama mengalami gangguan.
Meski memiliki potensi energi surya yang besar, perkembangan PLTS atap di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Hingga 2025, kapasitas terpasang PLTS atap di Indonesia baru mencapai sekitar 853 megawatt (MW). Angka tersebut jauh di bawah Vietnam yang telah mencapai 6,9 gigawatt (GW), Thailand 3,6 GW, dan Malaysia 1,8 GW.
Energy Finance Specialist IEEFA, Randi Bachtiar, menilai lambatnya pertumbuhan PLTS atap dipengaruhi berbagai hambatan regulasi. Salah satunya adalah dihapusnya skema *net-metering* melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024.
Baca juga: Grup Astra Lirik PLTS Atap untuk Tekan Emisi dan Konsumsi Energi
Penghapusan skema tersebut membuat kelebihan listrik yang dihasilkan pelanggan PLTS atap dan disalurkan ke jaringan PLN tidak lagi diperhitungkan sebagai pengurang tagihan listrik. Akibatnya, minat masyarakat untuk berinvestasi pada PLTS atap menurun.
Selain itu, sistem kuota kapasitas pemasangan yang diterapkan PLN dinilai turut membatasi pertumbuhan pasar. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kapasitas PLTS atap yang dialokasikan hanya mencapai 3.037 MW.
Di sisi lain, investasi awal pemasangan PLTS atap yang masih berkisar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per kilowatt membuat waktu pengembalian investasi menjadi relatif panjang, yakni sekitar tujuh hingga 12 tahun. Kondisi tersebut diperparah oleh tarif listrik yang masih rendah karena mendapat subsidi pemerintah.
"Kombinasi biaya awal yang tinggi dan hambatan regulasi ini telah membatasi partisipasi rumah tangga dalam adopsi tenaga surya atap. Akibatnya, panel surya atap tetap tidak terjangkau bagi banyak rumah tangga meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi biaya listrik," ujar Randi.
IEEFA merekomendasikan pemerintah melakukan sejumlah pembenahan kebijakan untuk mempercepat adopsi PLTS atap, antara lain mengembalikan skema net-metering, meninjau kembali sistem kuota kapasitas, memperluas model pembiayaan melalui perusahaan jasa energi (Energy Service Company atau ESCO), serta memperkuat regulasi terkait sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Mutya menambahkan, pengembangan PLTS atap juga perlu dibarengi dengan investasi pada modernisasi jaringan transmisi dan distribusi listrik agar integrasi energi terbarukan dapat berjalan lebih optimal.
Baca juga: Industri Mulai Lirik ke PLTS Demi Jaga Bisnis Tetap Jalan
"Pengembangan PLTS juga tidak dapat dilakukan secara terpisah. Hal ini harus didukung oleh investasi dalam jaringan listrik modern dan tangguh serta langkah-langkah untuk mengatasi hambatan transmisi yang terus membatasi perluasan jaringan, keandalan, dan integrasi sumber energi baru," kata Mutya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya