Pemerintah DIdesak Evaluasi RUPTL dan RUKN di Tengah Ancaman El Niño 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Center of Economic and Law for Environmental Action (CERAH) mendesak pemerintah mengevaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) agar tidak lagi memperkuat ketergantungan pada energi fosil di tengah ancaman fenomena El Niño yang diperkirakan lebih kuat pada 2026.

Desakan tersebut disampaikan menjelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan terhadap RUPTL yang dijadwalkan pada 5 Agustus 2026.

Policy and Program Associate CERAH Delly Ferdian mengatakan, ketergantungan pada energi fosil berpotensi memperburuk dampak krisis iklim karena meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Baca juga: Dari Jabar hingga Sumatera, BMKG Intensifkan Modifikasi Cuaca Cegah Karhutla dan Dampak El Nino

"Ketika Indonesia masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil, kita memperbesar risiko krisis iklim, memperburuk polusi udara, dan meningkatkan beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat maupun negara," ujar Delly dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Menurut Delly, fenomena El Niño memang tidak dapat dicegah. Namun, besarnya dampak yang dirasakan masyarakat bergantung pada arah kebijakan yang diambil pemerintah, terutama dalam sektor energi.

Ia menilai kebijakan kelistrikan nasional masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil.

Hal itu tercermin dalam RUPTL dan RUKN yang masih merencanakan pembangunan sekitar 10,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik berbahan bakar gas serta 6,3 GW pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Menurut CERAH, rencana tersebut berpotensi menciptakan *carbon lock-in*, yakni kondisi ketika sistem energi terkunci pada penggunaan energi beremisi tinggi selama puluhan tahun.

El Niño diperkirakan lebih kuat

Desakan tersebut disampaikan di tengah peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai peluang berkembangnya El Niño yang diperkirakan bertahan selama sembilan hingga 12 bulan.

Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan pemanasan suhu akibat El Niño tahun ini dapat mencapai 2 derajat Celsius, lebih tinggi dibandingkan fenomena serupa pada 2023 yang tercatat sebesar 1,6 derajat Celsius.

Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, gelombang panas, penurunan kualitas udara, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mengganggu ketahanan pangan dalam beberapa bulan mendatang.

Delly menilai tingginya emisi GRK dari penggunaan energi fosil membuat dampak cuaca ekstrem menjadi semakin berat.

Baca juga: RI Masuk Daftar Negara Paling Rentan, JPMorgan: Waspadai Dampak Super El Nino

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), heat stress, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, hingga terganggunya produksi pangan.

Dorong percepatan energi terbarukan

Outreach and Advocacy Coordinator CERAH Dzatmiati Sari mengatakan, evaluasi terhadap RUPTL dan RUKN perlu dilakukan agar kebijakan ketenagalistrikan nasional tidak lagi memperkuat ketergantungan pada energi fosil, melainkan mempercepat pengembangan energi terbarukan.

Menurut dia, berbagai langkah adaptasi yang telah dilakukan pemerintah, seperti distribusi air bersih, modifikasi cuaca, penanganan karhutla, dan penguatan layanan kesehatan, belum menyelesaikan akar persoalan apabila emisi dari sektor energi tidak ditekan.

"Evaluasi terhadap RUPTL dan RUKN mendesak dilakukan agar kebijakan kelistrikan Indonesia tidak lagi memperkuat ketergantungan pada energi fosil, melainkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, membuka ruang bagi pembiayaan hijau, serta mendorong demokratisasi energi melalui pengembangan pembangkit berbasis komunitas," ujar Dzatmiati.

Baca juga: Produktivitas Kopi Indonesia Diprediksi Menurun akibat El Nino

Ia menambahkan, membangun ketahanan iklim tidak cukup hanya melalui peningkatan respons terhadap bencana, tetapi juga memerlukan transformasi kebijakan energi yang mampu menurunkan emisi GRK secara signifikan.

Menurut Dzatmiati, percepatan transisi menuju energi terbarukan tidak hanya mendukung pencapaian target iklim, tetapi juga berkontribusi melindungi kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan air, serta mengurangi dampak ekonomi akibat cuaca ekstrem.