Di Pesisir Kalimantan, Rehabilitasi Mangrove Tak Lagi Sekadar Menanam

JAKARTA, KOMPAS.com — Di pesisir Kalimantan Utara, mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di antara lumpur dan air payau.

Bagi masyarakat pesisir, akar-akar bakau menjadi tempat ikan, udang, dan kepiting berkembang biak. Mangrove menjaga kualitas air, melindungi garis pantai dari abrasi, serta menopang penghidupan warga yang menggantungkan hidup pada tambak dan hasil laut.

Ketika mangrove rusak, bukan hanya lingkungan yang terdampak, melainkan juga ekonomi masyarakat.

Selama bertahun-tahun, rehabilitasi mangrove pun kerap dimaknai secara sederhana, yakni menanam bibit baru di kawasan yang dianggap rusak.

Di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, pemulihan mangrove tidak selalu harus dimulai dari penanaman.

Pendekatan baru tersebut diperkenalkan melalui program Nature-Based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM) yang dijalankan Global Green Growth Institute (GGGI) bersama Wetlands International (WI) di Delta Kayan-Sembakung, Kalimantan Utara, dan Delta Mahakam, Kalimantan Timur. 

Penyelenggaraan program tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dan dikoordinasikan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara yang juga Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kalimantan Utara, Nurlaila, mengatakan bahwa sebelum kehadiran NASCLIM, pengelolaan mangrove di daerahnya masih berlangsung secara konvensional.

“Rehabilitasi (mangrove) dilakukan secara tradisional. Pendampingan masyarakat juga masih sederhana,” ujar Nurlaila kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (17/6/2026).

Pendampingan kepada kelompok masyarakat pesisir saat itu lebih banyak berfokus pada aspek administratif. Potensi ekonomi yang berasal dari kawasan pesisir juga belum berkembang optimal.

“Komoditas yang dihasilkan masyarakat umumnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri dan belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah,” tuturnya.

Dok. WI dan GGGI Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nur Laila (kanan) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kiri) menunjukkan produk hasil olahan Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Kalimantan Timur dalam rangka peringatan Hari Lahan Basah Sedunia di lokasi project NASCLIM, Desa Liagu, Tarakan, Kaminantan Utara, Sabtu (7/2/2026)

Belajar memulihkan alam

Perubahan mulai terjadi ketika NASCLIM memperkenalkan dua pendekatan utama, yakni Associated Mangrove Aquaculture (AMA) dan Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR) dalam pemulihan mangrove.

AMA diterapkan pada tambak yang masih produktif. Melalui pendekatan ini, kegiatan budi daya tetap berlangsung, tetapi fungsi ekologis mangrove dipertahankan sebagai bagian dari sistem produksi. 

Melalui praktik budi daya terpadu, misalnya, petambak dapat mengombinasikan ikan, udang, atau kepiting dalam satu sistem tambak yang tetap mempertahankan tutupan mangrove dan tanpa harus memperluas area tambak dengan menebang mangrove.

Sementara itu, EMR diterapkan pada kawasan tambak yang tidak lagi produktif. Fokusnya tidak lagi menanam bibit sebanyak-banyaknya, tetapi memulihkan proses ekologis agar mangrove dapat tumbuh kembali secara alami, seperti memperbaiki aliran air.

Bagi Nurlaila, pendekatan tersebut mengubah cara pandang pemerintah daerah dan masyarakat terhadap rehabilitasi mangrove.

“Sekarang kami tahu, rehabilitasi mangrove tidak selalu dengan menanam baru. Bisa juga dengan membiarkan alam melakukan suksesi alami setelah proses ekologisnya dipulihkan,” katanya.

Pelajaran yang sama juga menjadi salah satu temuan penting selama program berlangsung.

Dok. WI dan GGGI Land and Sea Lead Global Green Growth Institute (GGGI) Benjamin Tular (tengah) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwan (kanan) dalam rangka peringatan Hari Lahan Basah Sedunia di lokasi project NASCLIM, Desa Liagu, Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (7/2/2026)

Land and Sea Lead GGGI Benjamin Tular mengatakan bahwa di Kalimantan Utara, regenerasi alami terbukti jauh lebih efektif ketimbang penanaman konvensional yang mengabaikan kondisi hidrologi kawasan.

“Ketika aliran pasang surut dipulihkan, mangrove tumbuh kembali secara alami dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi,” ujar Ben kepada Kompas.com lewat keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Ben, keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekologis, tetapi juga tata kelola lahan yang baik serta keterlibatan masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

“NASCLIM membuktikan bahwa mangrove yang sehat justru dapat meningkatkan produksi tambak dan hasil tangkapan masyarakat,” katanya.

Dari program menjadi kebijakan

Selain membawa pendekatan baru di lapangan, NASCLIM juga mendorong perubahan dalam tata kelola mangrove di tingkat daerah.

Nurlaila mengatakan, program tersebut membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan yang lebih berbasis data, inklusif, dan memperhatikan aspek mitigasi perubahan iklim.

Melalui KKMD Kalimantan Utara, berbagai pemangku kepentingan kini memiliki ruang koordinasi yang lebih kuat untuk menyusun arah pengelolaan mangrove.

Pada 2025, NASCLIM turut mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kalimantan Utara yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi. Program tersebut juga memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Mangrove Daerah Kalimantan Utara 2025–2029.

“NASCLIM banyak membantu kami dalam penguatan lintas sektor, termasuk penyusunan rencana kerja mangrove daerah sebagai panduan pelaksanaan program jangka menengah di Kalimantan Utara,” ujar Nurlaila.

Ben mengatakan, keberlanjutan program memang menjadi salah satu tujuan utama NASCLIM. Program ini ditargetkan berkontribusi pada perlindungan 5.000 hektare mangrove dan rehabilitasi 33.000 hektare mangrove, serta mendukung pengurangan emisi hingga 20 juta ton setara karbon dioksida (MTCO?e).

Namun, capaian tersebut tidak semata diperoleh melalui kegiatan fisik di lapangan.

“Perlindungan dan rehabilitasi mangrove harus masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RPHJP KPH, dan RPJMDes, agar menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang, bukan sekadar proyek,” ujar Ben.

Mangrove dalam agenda iklim nasional

Menjelang peringatan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli, perhatian terhadap perlindungan dan rehabilitasi mangrove kembali mengemuka. 

Bagi Indonesia yang memiliki sekitar 23 persen mangrove dunia, upaya menjaga ekosistem pesisir tidak hanya berkaitan dengan konservasi lingkungan, tetapi juga ketahanan iklim dan penghidupan jutaan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. 

Oleh karena itu, mangrove kini menjadi salah satu elemen penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim Indonesia di tingkat nasional.

Dok. WI dan GGGI Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Surjobasuindro bersama Menteri Kehutanan, Gubernur Kalimantan Utara, jajaran Kementerian Kehutanan, dan masyarakat dalam kegiatan penanaman mangrove dalam rangka peringatan Hari Lahan Basah Se-Dunia di lokasi project NASCLIM di Desa Liagu, Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (7/2/2026)

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Surjobasuindro mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare mangrove atau lebih dari 23 persen total mangrove dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan mangrove terluas di dunia sangat berkomitmen untuk melindungi, mempertahankan, sekaligus memulihkan kawasan mangrove,” kata Nikolas saat ditemui Kompas.com di kantornya, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut Nikolas, peran penting mangrove tidak hanya terletak pada fungsi ekologisnya, tetapi juga pada kemampuannya menyerap karbon.

Sebagian besar kontribusi vegetasi pesisir terhadap karbon biru (blue carbon) Indonesia berasal dari mangrove. Bahkan, daya serap karbonnya disebut tiga hingga empat kali lebih besar ketimbang vegetasi daratan.

Meski demikian, rehabilitasi mangrove tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan membuat kolaborasi menjadi kebutuhan.

Nikolas menjelaskan, Kementerian Kehutanan menerapkan tiga pilar dalam rehabilitasi mangrove, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pendekatan tersebut diperlukan karena sebagian kawasan mangrove yang rusak telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai tambak atau lahan produksi.

“Secara ekonomi, kawasan itu tetap bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Namun, secara ekologi juga harus terpulihkan,” ujar Nikolas.

Oleh karena itu, pendekatan seperti AMA yang dijalankan NASCLIM, menurutnya, relevan karena memungkinkan kegiatan budi daya tetap berlangsung sambil memulihkan fungsi ekologis kawasan pesisir.

Dok. WI dan GGGI Kegiatan pelatihan di tambak Associated Mangrove Aquaculture (AMA) di Kalimantan Utara. Pelatihan ini bertujuan untuk mengenalkan praktik budi daya yang selaras dengan pendekatan Ecological Mangrove Rehabilitaiton (EMR)

Nikolas melihat, NASCLIM tidak hanya bekerja pada aspek rehabilitasi fisik. Program ini juga memperkuat kelembagaan, kebijakan, pemahaman masyarakat, serta pengembangan usaha warga pesisir.

NASCLIM juga membantu mendorong aturan atau kesepakatan lokal, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi.

Dengan begitu, pengelolaan mangrove tidak hanya bergantung pada proyek pendampingan, tetapi dapat masuk ke sistem tata kelola daerah.

“Sinerginya lebih mengeklopkan antara apa yang NASCLIM tawarkan dan apa yang pemerintah butuhkan sehingga tidak overlap dengan program-program yang lain,” ujar Nikolas.

Ruang yang lebih besar bagi perempuan

Perubahan yang didorong NASCLIM juga menyentuh aspek sosial melalui pendekatan Gender Equality and Social Inclusion (GESI).

Program ini menempatkan perempuan dan kelompok rentan bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai bagian dari pengambilan keputusan.

Ben mengatakan, perempuan selama ini menjadi kelompok yang paling merasakan dampak degradasi mangrove, tetapi sering kali tidak dilibatkan dalam program rehabilitasi.

Oleh karena itu, NASCLIM menjalankan Women Field School yang terintegrasi dengan Coastal Field School. Perempuan tidak hanya memperoleh pelatihan teknis, tetapi juga penguatan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan usaha.

Program tersebut menargetkan sedikitnya 40 persen peserta pelatihan merupakan perempuan.

“Program ini menargetkan 20.000 penerima manfaat langsung, termasuk nelayan, buruh tambak, dan pemilik tambak di Delta Kayan-Sembakung dan Mahakam, dengan perempuan dan kelompok rentan sebagai prioritas utama,” papar Ben.

Dok. WI dan GGGI Seorang perempuan menjemur hasil tangkapan ikan di Sepatin, Kalimantan Timur

Di Kalimantan Utara, dampaknya mulai terlihat. Nurlaila memaparkan, sekitar 30 persen anggota kelompok perhutanan sosial merupakan perempuan. Mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan organisasi, tetapi juga masuk ke rantai nilai ekonomi pesisir.

Dalam kelompok usaha berbasis silvofishery, misalnya, laki-laki umumnya menangkap udang dan hasil perikanan lain, sementara perempuan mengolahnya menjadi sambal, petis, maupun produk bernilai tambah lainnya.

Proyek katalis

Ben menuturkan, NASCLIM sejak awal memang tidak dirancang sebagai proyek rehabilitasi biasa.

Ia menyebut NASCLIM sebagai catalytic project atau proyek katalis yang bertujuan memicu perubahan sistem pengelolaan mangrove, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Melalui pengembangan model AMA dan EMR, program ini berupaya menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove dapat berjalan seiring dengan kepentingan ekonomi masyarakat dan diterima secara sosial.

“NASCLIM dirancang sejak awal sebagai catalytic project, yaitu bukan sekadar proyek rehabilitasi, melainkan pemicu perubahan sistem,” ujar Ben.

Pembelajaran yang diperoleh dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dinas kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan (KPH), pemerintah daerah, hingga pemegang izin konsesi lahan di berbagai wilayah Indonesia.

Dokumentasi praktik dan pembelajaran dari kedua provinsi tersebut juga menjadi masukan dalam penyusunan Peta Jalan Ekosistem Karbon Biru nasional. Peta jalan ini merupakan kerja sama Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, dampak program tidak berhenti di lokasi pendampingan. Model pengelolaan yang terbukti layak secara teknis, menguntungkan secara ekonomi, dan dapat diterima masyarakat diharapkan dapat direplikasi di kawasan pesisir lain.

Jika pendekatan yang dikembangkan NASCLIM berhasil direplikasi lebih luas, pembelajaran dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu fondasi penting agenda karbon biru Indonesia di masa depan.