Peringkat Negara Paling Taat Hukum 2023, Indonesia di Urutan 66

KOMPAS.com – Indonesia menempati peringkat 66 dari 142 negara yang dinilai dalam pemeringkatan negara paling taat hukum di dunia versi World Justice Project (WJP).

Dalam laporan tahunan terbaru Rule of Law Index 2023, WJP menilai Indonesia mendapat skor 0,53 dari skala 0-1. Semakin tinggi skornya, semakin taat sebuah negara terhadap hukum.

Untuk diketahui WJP merupakan organisasi yang bergerak untuk memantau, menilai, dan mengampanyekan supremasi hukum di dunia.

Baca juga: 10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia 2023

Setiap tahunnya, WJP menilai ketaatan dan supremasi hukum di seluruh dunia dalam laporan bernama Rule of Law Index.

Skor 0,53 yang diperoleh Indonesia berada di bawah rata-rata global yakni 0,55 dan rata-rata regional yaitu 0,59.

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan 44 indikator dari delapan kategori yang telah ditentukan oleh WJP.

Delapan kategori tersebut adalah pembatasan kekuasaan pemerintah, absensi korupsi, pemerintahan terbuka, hak fundamental, ketertiban dan keamanan, penegakan regulasi, peradilan perdata, serta peradilan pidana.

Skor ketaatan hukum yang didapatkan Indonesia pada 2023 tidak mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun lalu, sama-sama 0,53 poin.

Dari sisi pemeringkatan, ranking Indonesia tahun ini merosot bila dibandingkan 2022 yang mendapat peringkat 64 dari 140 negara.

Baca juga: Indonesia Butuh Payung Hukum Khusus Energi Terbarukan

Skor dari kategori

Kategori absensi korupsi Indonesia mendapatkan nilai yang plaing rendah dalam indeks ini yakni dengan skor 0,40. Itu artinya, kehadiran korupsi di Indonesia masih cukup tinggi.

Skor absensi korupsi Indonesia tersebut masih di bawah rata-rata global yakni 0,51 dan rata-rata regional yaitu 0,59.

Sedangkan dalam kategori pembatasan kekuasaan pemerintah, Indonesia mendapat skor 0,66, lebih tinggi bila dibandingkan rata global yakni 0,54 dan rata-rata regional yaitu 0,56.

Sementara itu, Indonesia mendapat skor 0,55 dalam pemerintahan terbuka, lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata global yakni 0,52 dan rata-rata regional yaitu 0,54.

Di samping itu, dalam kategori hak fundamental, Indonesia memperoleh skor 0,50, di bawah rata-rata global yakni 0,54 dan rata-rata regional yaitu 0,56.

Baca juga: Tim Percepatan Reformasi Hukum Desak PP Ekspor Pasir Laut Dibatalkan

Di sisi lain, dalam kategori ketertiban dan keamanan, Indonesia mendapat skor yang cukup tinggi yaitu 0,71.

Namun, skor kategori ketertiban dan keamanan itu masih lebih rendah bila dibandingkan rata-rata global yakni 0,72 dan rata-rata regional yaitu 0,79.

Untuk kategori penegakan regulasi, Indonesia mendulang skor 0,57, lebih tinggi daripada rata-rata global yaitu 0,54 dan lebih rendah dari rata-rata regional yaitu 0,60.

Dari skor peradilan perdata, Indonesia dapat skor 0,47, lebih rendah bila dibandingkan rata-rata global yakni 0,54 dan rata-rata regional yaitu 0,58.

Sedangkan dalam skor peradilan pidana, Indonesia memperoleh skor 0,40, lebih rendah bila dibandingkan rata-rata global yakni 0,47 dan rata-rata regional yaitu 0,53.

Baca juga: Pemprov Kaltim: Baru 5 Masyarakat Hukum Adat Dapat Pengakuan Pemda