Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Gandeng Tony Blair Institute Digitalisasi Sistem Kesehatan

Kompas.com, 7 November 2023, 06:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Tony Blair Institute for Global Change Indonesia (TBI Indonesia) mengungkap draft strategi transformasi digital kesehatan atau digital health transformation strategy (DHTS) 2025-2029.

Presentasi DHTS disampaikan oleh TBI Indonesia pada acara pre-event Asia e-Health Information Network (AeHIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Strategi transformasi digital kesehatan atau digital health transformation strategy (DHTS) 2025-2029 merupakan pembaruan dari DHTS 2021-2024 yang fokus pada penanggulangan pandemi.

DHTS diproyeksikan menjadi dokumen landasan integral bagi berbagai rencana strategi nasional, di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Baca juga: AstraZeneca Dekarbonisasi Sektor Kesehatan Melalui Elektrifikasi Mobilitas

DHTS juga akan menjadi acuan Pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana seluruh rakyat Indonesia ditargetkan menerima pelayakan kesehatan bermutu tanpa terkecuali.

Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan RI Setiaji mengatakan, strategi transformasi digital akan menjadi dokumen integral bagi Pemerintah karena menentukan masa depan lanskap strategi digital kesehatan Indonesia.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengindikasikan digital kesehatan sebagai salah satu sektor prioritas dan aplikasi untuk landasan utama e-Government Indonesia (SPBE) mendatang.

“Kementerian Kesehatan Indonesia telah meminta TBI untuk mendukung pemutakhiran Strategi Transformasi Digital Kesehatan agar selaras dengan peta jalan nasional dan mempersiapkan tren masa depan dalam layanan kesehatan,” ujar Setiaji, Senin (6/11/2023).

Pada tahun 2030, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengubah surplus demografi menjadi bonus demografi.

Baca juga: Kesehatan Mental Pengaruhi Agenda Pembangunan Global

Senior Advisor of Health for Indonesia TBI Ben Kamarck menuturkan TBI sangat senang dapat mendukung pemerintah untuk menyusun cetak biru transformasi digital kesehatan secara tepat, sehingga kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi secara merata hingga ke pelosok.

"Pemerataan akses kesehatan dapat menciptakan efek domino yang positif pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sektor kesehatan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T).

Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi fasilitas layanan kesehatan yang belum memadai. Hingga kini, 57 persen puskesmas di Indonesia belum memenuhi standar minimum tenaga kerja kesehatan.

Baca juga: Perubahan Iklim Berdampak Buruk terhadap Kesehatan Mental Anak dan Remaja

Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah menegaskan perlunya transformasi digital kesehatan di Indonesia. Krisis ini menyoroti kebutuhan penting akan infrastruktur kesehatan yang efektif dan kemampuan dalam merespons dengan cepat terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat.

Teknologi digital kesehatan, seperti aplikasi pelacakan kontak, platform uji online, dan analisis data, memainkan peran kunci dalam pengendalian krisis kesehatan.

“Kita bisa belajar dari pandemi Covid-19, dimana teknologi kesehatan sangat signifikan perannya dalam pengendalian pandemi,” ungkap Manager of Tech for Indonesia TBI Willy Limiady.

Oleh karena itu, transformasi digital dari hulu ke hilir sudah menjadi kebutuhan di sektor kesehatan, tidak hanya untuk peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga mengakselerasi pencapaian program-program prioritas kesehatan.

Baca juga: Perubahan Iklim Berdampak Buruk terhadap Kesehatan Mental Anak dan Remaja

Hal ini untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai mandat Presiden Joko Widodo.

Indonesia telah mencatatkan pencapaian signifikan dalam pengembangan sistem kesehatan. Keterlibatan dalam AeHIN menjadi bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menggarap sektor kesehatan untuk membangun ekosistem yang tangguh. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dari Tanah “Sakit” ke Lumbung Harapan, Ini Kisah Pengawalan Pertanian Jaga Ketahanan Pangan Desa
Dari Tanah “Sakit” ke Lumbung Harapan, Ini Kisah Pengawalan Pertanian Jaga Ketahanan Pangan Desa
BUMN
Kebijakan Pelarangan Sawit di Jabar Disebut Tak Berdasar Bukti Ilmiah
Kebijakan Pelarangan Sawit di Jabar Disebut Tak Berdasar Bukti Ilmiah
LSM/Figur
Sampah Campur Aduk, Biaya Operasional 'Waste to Energy' Membengkak
Sampah Campur Aduk, Biaya Operasional "Waste to Energy" Membengkak
LSM/Figur
Biaya Kelola Limbah Setara Beli Popok Baru, Padahal Fibernya Punya Banyak Potensi
Biaya Kelola Limbah Setara Beli Popok Baru, Padahal Fibernya Punya Banyak Potensi
LSM/Figur
Inovasi Jaring Bertenaga Surya, Kurangi Penyu yang Terjaring Tak Sengaja
Inovasi Jaring Bertenaga Surya, Kurangi Penyu yang Terjaring Tak Sengaja
Pemerintah
Kebijakan Iklim yang Sasar Gaya Hidup Bisa Kikis Kepedulian pada Lingkungan
Kebijakan Iklim yang Sasar Gaya Hidup Bisa Kikis Kepedulian pada Lingkungan
Pemerintah
 RI Belum Maksimalkan  Pemanfaatan Potensi Laut untuk Atasi Stunting
RI Belum Maksimalkan Pemanfaatan Potensi Laut untuk Atasi Stunting
LSM/Figur
Langkah Membumi Ecoground 2025, Gaya Hidup Sadar Lingkungan Bisa Dimulai dari Ruang Publik
Langkah Membumi Ecoground 2025, Gaya Hidup Sadar Lingkungan Bisa Dimulai dari Ruang Publik
Swasta
Target Swasembada Garam 2027, KKP Tetap Impor jika Produksi Tak Cukup
Target Swasembada Garam 2027, KKP Tetap Impor jika Produksi Tak Cukup
Pemerintah
Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia DInilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumput
Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia DInilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumput
LSM/Figur
KKP: 20 Juta Ton Sampah Masuk ke Laut, Sumber Utamanya dari Pesisir
KKP: 20 Juta Ton Sampah Masuk ke Laut, Sumber Utamanya dari Pesisir
Pemerintah
POPSI: Naiknya Pungutan Ekspor Sawit untuk B50 Bakal Gerus Pendapatan Petani
POPSI: Naiknya Pungutan Ekspor Sawit untuk B50 Bakal Gerus Pendapatan Petani
LSM/Figur
Suhu Global Tetap Tinggi, meski Siklus Alami Pemanasan El Nino Absen
Suhu Global Tetap Tinggi, meski Siklus Alami Pemanasan El Nino Absen
Pemerintah
Rantai Pasok Global Bisa Terganggu akibat Cuaca Ekstrem
Rantai Pasok Global Bisa Terganggu akibat Cuaca Ekstrem
Swasta
DLH Siapkan 3.395 Petugas Kebersihan, Angkut Sampah Saat Tahun Baru Jakarta
DLH Siapkan 3.395 Petugas Kebersihan, Angkut Sampah Saat Tahun Baru Jakarta
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau