Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Gandeng Tony Blair Institute Digitalisasi Sistem Kesehatan

Kompas.com, 7 November 2023, 06:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Tony Blair Institute for Global Change Indonesia (TBI Indonesia) mengungkap draft strategi transformasi digital kesehatan atau digital health transformation strategy (DHTS) 2025-2029.

Presentasi DHTS disampaikan oleh TBI Indonesia pada acara pre-event Asia e-Health Information Network (AeHIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Strategi transformasi digital kesehatan atau digital health transformation strategy (DHTS) 2025-2029 merupakan pembaruan dari DHTS 2021-2024 yang fokus pada penanggulangan pandemi.

DHTS diproyeksikan menjadi dokumen landasan integral bagi berbagai rencana strategi nasional, di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Baca juga: AstraZeneca Dekarbonisasi Sektor Kesehatan Melalui Elektrifikasi Mobilitas

DHTS juga akan menjadi acuan Pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana seluruh rakyat Indonesia ditargetkan menerima pelayakan kesehatan bermutu tanpa terkecuali.

Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan RI Setiaji mengatakan, strategi transformasi digital akan menjadi dokumen integral bagi Pemerintah karena menentukan masa depan lanskap strategi digital kesehatan Indonesia.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengindikasikan digital kesehatan sebagai salah satu sektor prioritas dan aplikasi untuk landasan utama e-Government Indonesia (SPBE) mendatang.

“Kementerian Kesehatan Indonesia telah meminta TBI untuk mendukung pemutakhiran Strategi Transformasi Digital Kesehatan agar selaras dengan peta jalan nasional dan mempersiapkan tren masa depan dalam layanan kesehatan,” ujar Setiaji, Senin (6/11/2023).

Pada tahun 2030, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengubah surplus demografi menjadi bonus demografi.

Baca juga: Kesehatan Mental Pengaruhi Agenda Pembangunan Global

Senior Advisor of Health for Indonesia TBI Ben Kamarck menuturkan TBI sangat senang dapat mendukung pemerintah untuk menyusun cetak biru transformasi digital kesehatan secara tepat, sehingga kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi secara merata hingga ke pelosok.

"Pemerataan akses kesehatan dapat menciptakan efek domino yang positif pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sektor kesehatan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T).

Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi fasilitas layanan kesehatan yang belum memadai. Hingga kini, 57 persen puskesmas di Indonesia belum memenuhi standar minimum tenaga kerja kesehatan.

Baca juga: Perubahan Iklim Berdampak Buruk terhadap Kesehatan Mental Anak dan Remaja

Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah menegaskan perlunya transformasi digital kesehatan di Indonesia. Krisis ini menyoroti kebutuhan penting akan infrastruktur kesehatan yang efektif dan kemampuan dalam merespons dengan cepat terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat.

Teknologi digital kesehatan, seperti aplikasi pelacakan kontak, platform uji online, dan analisis data, memainkan peran kunci dalam pengendalian krisis kesehatan.

“Kita bisa belajar dari pandemi Covid-19, dimana teknologi kesehatan sangat signifikan perannya dalam pengendalian pandemi,” ungkap Manager of Tech for Indonesia TBI Willy Limiady.

Oleh karena itu, transformasi digital dari hulu ke hilir sudah menjadi kebutuhan di sektor kesehatan, tidak hanya untuk peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga mengakselerasi pencapaian program-program prioritas kesehatan.

Baca juga: Perubahan Iklim Berdampak Buruk terhadap Kesehatan Mental Anak dan Remaja

Hal ini untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai mandat Presiden Joko Widodo.

Indonesia telah mencatatkan pencapaian signifikan dalam pengembangan sistem kesehatan. Keterlibatan dalam AeHIN menjadi bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menggarap sektor kesehatan untuk membangun ekosistem yang tangguh. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Sampah Elektronik Bisa Hasilkan Logam Mulia dan Kurangi Aktivitas Tambang
Sampah Elektronik Bisa Hasilkan Logam Mulia dan Kurangi Aktivitas Tambang
LSM/Figur
Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa Jadi Bahan Bakar Alternatif, tapi Perlu Pengawasan Ketat
Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa Jadi Bahan Bakar Alternatif, tapi Perlu Pengawasan Ketat
LSM/Figur
Pemanfaatan EBT di Laut Indonesia Bisa Ganggu Migrasi Paus-Burung
Pemanfaatan EBT di Laut Indonesia Bisa Ganggu Migrasi Paus-Burung
LSM/Figur
Harga Pertamax Naik, Pekerja Kelas Menengah yang Paling Terdampak
Harga Pertamax Naik, Pekerja Kelas Menengah yang Paling Terdampak
Pemerintah
Refleksi Hari Laut Sedunia, Ironi Negara Kepulauan Justru Aktif Mengeruk Pasir Laut dan Reklamasi
Refleksi Hari Laut Sedunia, Ironi Negara Kepulauan Justru Aktif Mengeruk Pasir Laut dan Reklamasi
LSM/Figur
Tiga Proyek Panas Bumi PGE Raih Pendanaan 478 Juta Dollar AS
Tiga Proyek Panas Bumi PGE Raih Pendanaan 478 Juta Dollar AS
BUMN
Indonesia Masih Minim Mitigasi Ledakan Alga, Ancaman Kematian Massal Ikan Mengintai
Indonesia Masih Minim Mitigasi Ledakan Alga, Ancaman Kematian Massal Ikan Mengintai
Pemerintah
Lautan Dunia Kritis, Laju Kenaikan Air Laut Naik 2 Kali Lipat
Lautan Dunia Kritis, Laju Kenaikan Air Laut Naik 2 Kali Lipat
Pemerintah
BRIN: Ikan Tuna akan Lebih Mudah Ditangkap saat El Nino Terjadi
BRIN: Ikan Tuna akan Lebih Mudah Ditangkap saat El Nino Terjadi
Pemerintah
IATA: Avtur Berkelanjutan Hanya Penuhi 0,8 Persen Kebutuhan Pesawat 2026
IATA: Avtur Berkelanjutan Hanya Penuhi 0,8 Persen Kebutuhan Pesawat 2026
Pemerintah
Industri Denim Berkelanjutan Terhambat Karena Pemakaian Bahan Kimia
Industri Denim Berkelanjutan Terhambat Karena Pemakaian Bahan Kimia
Pemerintah
BMKG: 28 Persen Wilayah Indonesia Masuk Kemarau
BMKG: 28 Persen Wilayah Indonesia Masuk Kemarau
Pemerintah
Studi Ungkap WFH Bikin Pekerja Jadi Anti Sosial dan Depresi
Studi Ungkap WFH Bikin Pekerja Jadi Anti Sosial dan Depresi
LSM/Figur
Cegah Kebocoran Metana Jadi Kunci RI Amankan Investasi LNG
Cegah Kebocoran Metana Jadi Kunci RI Amankan Investasi LNG
LSM/Figur
Pembiayaan Berkelanjutan DBS Indonesia Capai Rp15,6 Triliun di 2025
Pembiayaan Berkelanjutan DBS Indonesia Capai Rp15,6 Triliun di 2025
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau