Debat Cawapres: Lemahnya Komitmen Penguatan Hukum Lingkungan

DEBAT kedua calon wakil presiden yang di dalamnya membahas mengenai Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, belum menjawab secara konkret beberapa problematika perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks hukum lingkungan.

Problem tersebut antara lain terkait penguatan regulasi Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang dapat mengatasi hambatan terwujudnya partisipasi masyarakat.

Lalu terkait akses hukum masyarakat (hukum acara) terhadap sengketa iklim dengan mendorong pembentukan Undang-Undang Keadilan Iklim.

Selain itu, industrilisasi batu bara yang bertolak belakang dengan gerakan transisi energi melalui substansi Revisi UU Minerba dan Perppu Cipta Kerja.

Pertama, terkait hambatan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyusunan dan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup, pada dasarnya dapat diatasi melalui penguatan regulasi Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).

Regulasi tersebut sedianya memberi perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan yang menyuarakan kepentingan lingkungan atas serangan melalui jalur hukum formal seperti gugatan perdata atau pelaporan pidana sebagai tindakan pembalasan dari tergugat/terlapor.

Dampak langkah hukum tergugat dapat membuat pembungkaman kebebasan berpendapat masyarakat.

Eksistensi Anti-SLAPP dalam konteks lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 66 UU 32/2009 bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."

Namun dalam tataran operasionalisasinya tidak dapat dijalankan karena sifat multitafsir pasal ini yang tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

Masalah lain, minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai implementasi aturan ini karena kekosongan hukum acara.

Oleh sebab itu, diperlukan komitmen atau political will dari pemerintah untuk menyempurnakan regulasi Anti-SLAPP seperti dengan mengakomodasinya dalam revisi KUHAP atau peraturan hukum acara terkait.

Gagasan ini masih absen dalam debat cawapres tersebut. Padahal hal ini untuk menjamin hak prosedural masyarakat, yakni hak akses partisipasi dan informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Bukan tidak mungkin, absennya gagasan ini berkorelasi dengan eksistensi UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup demi investasi, yang didukung oleh sebagian besar partai pengusul kandidat.

Substansi sektor lingkungan hidup dalam produk hukum ini secara eksplisit membatasi partisipasi masyarakat yang bermakna. Misal, dengan menghapuskan ketentuan mengenai keikutsertaan pengamat atau aktivis lingkungan hidup dalam penyusunan Amdal dan dibatasi hanya masyarakat terdampak saja.

Kedua, perihal urgensi UU Keadilan Iklim untuk menjamin akses hukum bagi masyarakat (miskin, marjinal dan rentan) sebagai korban terdampak perubahan iklim.