Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Gandeng Perguruan Tinggi untuk Entaskan Kemiskinan

Kompas.com, 9 Februari 2025, 15:00 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng perguruan tinggi sebagai upaya mengentaskan kemiskinan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan kerja sama dilakukan lantaran universitas memiliki lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.

"Kampus kan punya lembaga pemberdayaan masyarakat. Kajiannya dari sana, nanti yang melaksanakan Kemensos bersama kementerian-kementerian lain plus swasta," ujar Agus dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Nol Persen pada 2026

Kemensos pun berencana membentuk desa binaan. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah, untuk menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem pada 2026.

"Jadi modelling pengentasan kemiskinan ini konsepnya kan graduasi. Jalan keluarnya (melalui) pemberdayaan," jelas Agus.

Sementara ini, pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggu di Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengungkapkan pihaknya memprioritaskan pengentasan kemiskinan di tiga provinsi.

"Ada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tiga provinsi ini dipilih karena berkontribusi besar dalam angka kemiskinan di Indonesia," papar Robben.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang ada di universitas juga berperan melakukan rujukan ataupun melakukan kajian terapan program pengentasan kemiskinan.

Setiap kampus akan mengkaji profil kemiskinan maupun kebutuhan di suatu desa untuk menjadi rujukan sebagai desa binaan.

Baca juga: Tagihan Energi Inggris Melonjak, Risiko Kemiskinan Warga Meningkat

"Melalui LPPM akan dikaji, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ditindaklanjuti secara bersama-sama," tutur dja.

Robben mencontohkan, Kemensos dan pemerintah daerah telah merelokasi kampung nelayan Indramayu, Jawa Barat menjadi Kampung Nelayan Sejahtera.

"Kampung Nelayan Sejahtera tidak akan bisa diwujudkan jika tidak ada kolaborasi dengan lembaga lain," kata Robben.

Selain itu, pemerintah menyediakan program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,57 persen dari total populasi atau 24,06 juta orang per September 2024.

Baca juga: Pemberdayaan Perempuan Jadi Kunci Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tingkat kemiskinan turun dari 9,36 persen atau 25,9 juta orang pada Maret 2023, mencatatkan rekor terendah sejak BPS mulai mengumumkan data kemiskinan pada tahun 1960.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Nanoplastik Berisiko Bikin Sayuran Ini Terkontaminasi Logam Beracun
Nanoplastik Berisiko Bikin Sayuran Ini Terkontaminasi Logam Beracun
LSM/Figur
Masa Depan Roti Ramah Lingkungan Tergantung Rasa dan Harga
Masa Depan Roti Ramah Lingkungan Tergantung Rasa dan Harga
LSM/Figur
Dampak Lingkungan AI Kian Besar, Haruskah Berhenti Menggunakannya?
Dampak Lingkungan AI Kian Besar, Haruskah Berhenti Menggunakannya?
Pemerintah
Fenomena 'Sticky Floor', Ketika Perempuan Sulit Naik Jabatan di Dunia Kerja
Fenomena "Sticky Floor", Ketika Perempuan Sulit Naik Jabatan di Dunia Kerja
Swasta
Bersiap untuk Kelangkaan Air, Korsel Kembangkan Industri Desalinasi
Bersiap untuk Kelangkaan Air, Korsel Kembangkan Industri Desalinasi
Pemerintah
Pendapatan Nelayan Pantura Menurun, Tekanan Lingkungan dan Biaya Melaut Meningkat
Pendapatan Nelayan Pantura Menurun, Tekanan Lingkungan dan Biaya Melaut Meningkat
Pemerintah
Australia Lebih Banyak Danai Kerusakan Alam Daripada untuk Konservasi
Australia Lebih Banyak Danai Kerusakan Alam Daripada untuk Konservasi
Pemerintah
Konflik AS-Israel Vs Iran Bukti Dunia Rentan Ketergantungan Energi Fosil
Konflik AS-Israel Vs Iran Bukti Dunia Rentan Ketergantungan Energi Fosil
Pemerintah
Populasi Salmon Chum di Jepang Menurun, Ada Apa?
Populasi Salmon Chum di Jepang Menurun, Ada Apa?
LSM/Figur
4,9 Juta Anak di Dunia Tewas akibat Mal Nutrisi hingga Penyakit Menular
4,9 Juta Anak di Dunia Tewas akibat Mal Nutrisi hingga Penyakit Menular
Pemerintah
Apa Saja Faktor Pemicu Perubahan Iklim di Asia? Ilmuwan Beri Penjelasan
Apa Saja Faktor Pemicu Perubahan Iklim di Asia? Ilmuwan Beri Penjelasan
LSM/Figur
Emisi Turun Tipis, Jerman Dinilai Kehilangan Momentum Capai Target Iklim
Emisi Turun Tipis, Jerman Dinilai Kehilangan Momentum Capai Target Iklim
Pemerintah
Bersiap Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah, Korsel Pastikan Stabilnya Pasokan Energi Alternatif
Bersiap Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah, Korsel Pastikan Stabilnya Pasokan Energi Alternatif
Pemerintah
Bahan Kimia Abadi PFAS Bisa Ganggu Pertumbuhan Tulang Anak
Bahan Kimia Abadi PFAS Bisa Ganggu Pertumbuhan Tulang Anak
LSM/Figur
Jepang Mulai Cari Energi Alternatif akibat Krisis Selat Hormuz
Jepang Mulai Cari Energi Alternatif akibat Krisis Selat Hormuz
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau