Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benahi Kawasan Kumuh di Medan, SMF Salurkan Rp 1,5 Miliar

Kompas.com - 10/03/2023, 16:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan dan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dinas Cipta Karya, Kementerian PUPR, merealisaikan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH).

RLH ini dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kawasan Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, dan diresmikan pada Kamis (9/3/2023).

Peresmian rumah tersebut dilakukan oleh Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo yang dihadiri oleh jajaran pejabat dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah Kota Medan.

Baca juga: Resmi Meluncur, Apps Sistem Peringatan Dini Risiko Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari implementasi  Peningkatan Kualitas Rumah di daerah kumuh yang merupakan inisiatif strategis SMF.

Program ini merupakan wujud dari komitmen Perseroan sebagai Special Mission Vehicle dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs khususnya melalui penghapusan kemiskinan agar dapat mewujudkan pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan.

“Ini menjadi salah satu upaya kami untuk mengentaskan rumah dengan kategori kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstem,” ungkap Ananta.

Melalui program ini SMF mengalirkan bantuan dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar dengan menggunakan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Medan menjadi kota ke-14 yang diresmikan dari 16 lokasi yang telah direalisasikan. Pemilihan kota Medan merupakan bagian dari dukungan Perseroan pada pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya di sektor perumahan di wilayah barat Indonesia.

Selain itu, Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kualanamu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia.

Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan salah satu tugas SMF adalah membantu pendanaan infrastruktur perumahan, salah satunya membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni.

Sumber dana SMF berasal dari APBN dan pasar modal, dan Program Kotaku ini merupakan program jangka panjang yang kami lakukan dari Sabang sampai Merauke.

"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkannya bantuan ini dengan sebaik-baiknya dengan terus menjaga dan merawat rumahnya agar dapat memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Ananta.

Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan bagian dari inisiatif strategis SMF. Sepanjang tahun 2022, SMF dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah melakukan kolaborasi merenovasi 147 rumah tidak layak huni dengan serapan anggaran mencapai Rp 10,4 miliar.

Tersebar di 5 lokasi yaitu di Belu Nusa Tenggara Timur, Surakarta Jawa Tengah, Cirebon Jawa Barat, Mataram Nusa Tenggara Barat dan Medan Sumatera Utara .

Adapun sejak tahun 2019 hingga saat ini Perseroan telah merealisasikan program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh sebanyak 373 rumah di 16 lokasi dengan serapan anggaran mencapai Rp 27,6 miliar.

Ananta berharap dengan rumah layak huni yang telah dibangun di Kelurahan Tegalsari Mandala II Medan ini dapat memberikan dampak positif baik dari sisi sosial juga ekonomi.

Masyarakat juga diharapkan dapat menjaga dan merawat rumah tersebut agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Munas Perempuan Pastikan Prinsip Kesetaraan dan Partisipasi Inklusif

Munas Perempuan Pastikan Prinsip Kesetaraan dan Partisipasi Inklusif

Pemerintah
'Planet vs Plastic' Jadi Tema Hari Bumi 2024, Tuntut Pengurangan Plastik

"Planet vs Plastic" Jadi Tema Hari Bumi 2024, Tuntut Pengurangan Plastik

LSM/Figur
Tak Terbendung, PLTS Bakal Dominasi Pembangkit Listrik di Dunia

Tak Terbendung, PLTS Bakal Dominasi Pembangkit Listrik di Dunia

LSM/Figur
Peneliti BRIN Tawarkan Restorasi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat

Peneliti BRIN Tawarkan Restorasi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat

Pemerintah
PLTP Kamojang Jadi Rujukan Penyusunan Dokumen INET-ZERO

PLTP Kamojang Jadi Rujukan Penyusunan Dokumen INET-ZERO

Pemerintah
Konektivitas Laut dan Atmosfer Berperan dalam Perubahan Iklim

Konektivitas Laut dan Atmosfer Berperan dalam Perubahan Iklim

Pemerintah
Hutama Karya Resmikan Daycare dan Sekolah Harmoni Montessori

Hutama Karya Resmikan Daycare dan Sekolah Harmoni Montessori

BUMN
Minimalkan Potensi Kerusakan, Sistem Analisis Berbasis Dampak Bencana Perlu Diwujudkan

Minimalkan Potensi Kerusakan, Sistem Analisis Berbasis Dampak Bencana Perlu Diwujudkan

Pemerintah
Perubahan Iklim Bikin Penduduk Dunia Makin Miskin

Perubahan Iklim Bikin Penduduk Dunia Makin Miskin

Pemerintah
7 Negara Ini Andalkan Listrik Energi Terbarukan di Atas 99 Persen

7 Negara Ini Andalkan Listrik Energi Terbarukan di Atas 99 Persen

LSM/Figur
Antisipasi El Nino, 4 Kabupaten Ini Didorong Percepat Tanam Padi

Antisipasi El Nino, 4 Kabupaten Ini Didorong Percepat Tanam Padi

Pemerintah
Bukan 'Cloud Seeding', Banjir Bandang Dubai Disebabkan Perubahan Iklim

Bukan "Cloud Seeding", Banjir Bandang Dubai Disebabkan Perubahan Iklim

LSM/Figur
Dari Nusantara ke Milan, Kemenparekraf Usung 24 Jenama Kreatif Indonesia di 'Salone del Mobile 2024'

Dari Nusantara ke Milan, Kemenparekraf Usung 24 Jenama Kreatif Indonesia di "Salone del Mobile 2024"

Pemerintah
Tinggi Muka Laut RI Naik Hingga 1,2 Sentimeter per Tahun karena Perubahan Iklim

Tinggi Muka Laut RI Naik Hingga 1,2 Sentimeter per Tahun karena Perubahan Iklim

Pemerintah
Diabetes Tak Terkontrol Sebabkan Gangguan Pengelihatan

Diabetes Tak Terkontrol Sebabkan Gangguan Pengelihatan

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com