Banyak Perempuan Korban Pinjol Alami Kekerasan Berbasis Gender Online, Ini Upaya Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan fintech, terutama platform pinjaman online (pinjol) atau peer-to-peer lending (P2P) mengakibatkan kekhawatiran tersendiri pada masyarakat lantaran dapat merugikan secara material maupun nonmaterial.

Namun tetap saja, karena tuntutan kebutuhan mendesak yang menghantui kehidupan masyarakat, pinjol kerap menjadi pilihan tercepat dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan tanpa memerlukan jaminan dalam proses pencairan dana.

Permintaan yang tinggi atas kredit cepat memicu munculnya banyak pinjol ilegal dengan bunga pengembalian yang cukup tinggi.

Pada prakteknya, di antara banyak masyarakat yang justru terlilit hutang dan sebagian besar korbannya adalah perempuan.

Baca juga: Sederet Program Erick Thohir Berdayakan Perempuan

Mudah ditebak banyak perempuan yang kemudian terlilit hutang pinjol ilegal mengalami ancaman kekerasan berbasis gender online (KBGO) seperti pelecehan seksual, penyebaran informasi data-data pribadi (doxing), hingga intimidasi langsung pada saat penagihan oleh debt-collector.

Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny N. Rosalin megungkapkan hal itu saat Diskusi Publik dan Diseminasi Hasil Penelitian ‘Perempuan, Risiko, dan Perlindungan Konsumen pada Platform Pinjaman Online di Indonesia’, Selasa (21/3/2023).

"Akses mudah yang ditawarkan oleh layanan pinjol kini semakin mengarah pada pokok permasalahan baru yang menggerus tatanan kehidupan, khususnya bagi perempuan," ujar Lenny.

Tidak sedikit perempuan terjerat pinjol dan mengalami berbagai risiko dan lapisan kerentanan yang dirasakan ketika mengakses layanan tersebut.

Lebih lanjut, Lenny menjelaskan KemenPPPA sebagai kementerian memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjalankan lima isu prioritas Arahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Perempuan Berdaya Mendorong Inovasi dalam Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi

Lima isu tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke depan dan upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak perempuan.

“Kami telah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam menjalankan mandat tersebut, diantaranya dengan edukasi, literasi, dan solusi digital perempuan dan kebijakan untuk mendukung ekosistem kewirausahaan," tutur Lenny.

Kemudian menghadirkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P) untuk memastikan semua perempuan pelaku usaha di Indonesia memiliki pengetahuan, kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk dapat mencapai dan menikmati pemberdayaan ekonomi.

Sebagai upaya pencegahan, KemenPPPA terus berupaya dalam meningkatkan literasi digital perempuan, literasi keuangan perempuan, dan cybersecurity, serta sinergi antar pemerintah pusat, stakeholder, hingga akar rumput menjadi kunci dalam memastikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Dia mengajak semua pihak terus mengedukasi masyarakat, khususnya perempuan dalam hal literasi keuangan, digital, hingga cybersecurity agar perempuan lebih paham dan mengerti tentang risiko dan ancaman pinjol.

Selain itu, juga bersama-sama mengembangkan sistem perlindungan konsumen dengan memperhatikan mekanisme peminjaman dan pengaduan keluhan yang berspektif gender.