Ekonomi Biru Dipandang Penting Bagi Masa Depan Keamanan Manusia

KOMPAS.com – Ekonomi biru berkelanjutan yang mencakup sumber makanan baru, obat-obatan, dan energi terbarukan dipandang penting untuk masa depan keamanan manusia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Dokumen Indonesia Blue Economy Roadmap yang diluncurkan pada acara ASEAN Blue Economy Forum 2023, di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (3/7/2023).

“The High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy telah banyak menggambarkan perlunya tindakan cepat untuk menjaga kemampuan laut dalam memberikan nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan untuk menjawab berbagai permasalahan laut di dunia,” kata Suharso.

Baca juga: Ekonomi Biru: Pengertian, Tujuan, dan Potensinya di Indonesia

Pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan merupakan komponen kunci dari kelangsungan dan kesuksesan wilayah yang sehat.

Pasalnya, begitu banyak orang di kawasan tersebut bergantung kepada sumber daya laut, sebagaimana dilansir Antara.

“(Karena itu), diperlukan tindakan kolaboratif untuk menciptakan dampak signifikan dari pembangunan ekonomi biru untuk penghidupan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta sumber daya kelautan dan pesisir yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Suharso.

Salah satu tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Bappenas adalah meluncurkan Roadmap Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045.

Baca juga: Ekonomi Biru Berpotensi Jadi Mesin Baru Pertumbuhan ASEAN

Roadmap atau peta jalan tersebut berfungsi untuk mengonsolidasikan kebijakan, program, dan kegiatan dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan panduan guna mewujudkan ekonomi laut berkelanjutan.

Peta jalan yang disusun Bappenas juga menjabarkan arah Visi Indonesia 2045 dan instrumen kebijakan yang menjadi landasan implementasi, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh.

“Roadmap tersebut mendefinisikan isu dan proyeksi target dan sektor prioritas utama ekonomi biru yang didukung oleh kebijakan berwawasan ke depan dengan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan,” papar Suharso.

“Hasilnya diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdasarkan sumber daya laut yang dikelola dengan baik, dan memungkinkan Indonesia menjadi ekonomi yang maju,” imbuhnya.

Baca juga: Adopsi Konsep Ekonomi Biru, Indonesia Optimalkan Sumber Daya Pesisir

Roadmap Ekonomi Biru Indonesia menetapkan jalur menuju ekonomi maritim yang terdiversifikasi dan berkelanjutan untuk memastikan kesehatan dan ketahanan ekosistem laut, serta mengamankan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang.

Peta jalan ini juga dijadikan panduan bagaimana ekonomi biru dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia 2045.

Sementara itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, Indonesia mengandalkan instrumen pendanaan alternatif untuk melaksanakan target dan sasaran ekonomi biru.

“Saat ini, pembiayaan alternatif mengandalkan sovereign bond (obligasi negara). Namun, tidak akan cukup untuk mengisi kekurangan pendanaan sehingga kita harus mengembangkan instrumen non-sovereign dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ungkap Vivi.

Baca juga: Suharso Sebut Ekonomi Biru Berpotensi Jadi Mesin Baru Pembangunan ASEAN

Pemerintah Indonesia telah mendanai 20 hingga 25 persen dari total pendanaan biru yang dibutuhkan.

Sisanya, sekitar 75-80 persen, diharapkan diisi oleh nonpemerintah seperti pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah Indonesia membuka lebar kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menentukan strategi pendanaan ekonomi biru yang tertuang dalam ASEAN Blue Economy Framework.

“Yang juga tidak kalah penting, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk surat berharga dan sukuk, baik yang bersama dari pemerintah maupun nonpemerintah, serta proses penerbitannya,” tutur Vivi.

Baca juga: Kementerian KP Dukung Komitmen Penyuluh Perikanan Sukseskan Program Ekonomi Biru