Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/07/2023, 15:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya peran Supreme Audit Institutions (SAI) guna mengakselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Isma berbicara dalam High-Level Event pada peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7/2023).

“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDGs. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDGs, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan," tutur Isma.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Miliaran Orang Masih Kekurangan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

Melalui audit independen, SAI bertindak sebagai katalisator untuk akuntabilitas dan transparansi, mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keberhasilan SDGs.

"Dan BPK akan terus berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030," ujar Isma.

Terkait hal tersebut ada tiga poin penting, yaitu pertama, terkait penguatan mekanisme oversight dengan menilai kesiapan dan implementasi untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDGs dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara.

Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDGs. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDGs yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Elektrifikasi Meningkat di Seluruh Dunia

"Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk mesyarakat,” cetus Isma.

Bersama pembicara lainnya di antaranya Perdana Menteri Kanada dan Barbados serta pejabat senior PBB dan Menteri Belanda, Isma juga memaparkan sbagaimana BPK berkontribusi nyata melalui pemeriksaan terhadap pendekatan pemerintah dalam implementasi, serta mendorong kapasitas apa yang perlu diperkuat untuk implementasi SDGs di Indonesia.

Isma juga memastikan BPK menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam persiapan dan implementasi SDGs.

Menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah telah memperbaiki desain kebijakan dan mekanisme kelembagaan agar selaras dengan rencana pembangunan nasional, dengan menerbitkan Peraturan tentang implementasi SDGs di tingkat nasional dan daerah.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
DBS Foundation Gelontorkan Rp 96 M untuk Perempuan dan Anak Muda Rentan
DBS Foundation Gelontorkan Rp 96 M untuk Perempuan dan Anak Muda Rentan
Swasta
BMKG Peringatkan Cuaca Panas Bakal Terjadi hingga Awal November
BMKG Peringatkan Cuaca Panas Bakal Terjadi hingga Awal November
Pemerintah
Sampah Jadi Energi, Prabowo Teken Perpres Percepat Proyek Pembangkit Listrik dari Limbah
Sampah Jadi Energi, Prabowo Teken Perpres Percepat Proyek Pembangkit Listrik dari Limbah
Pemerintah
Energi Bersih: Mimpi Besar atau Janji Kosong Indonesia?
Energi Bersih: Mimpi Besar atau Janji Kosong Indonesia?
Pemerintah
Mom Uung Rilis Penelitian ASI Booster untuk Perkuat Literasi Menyusui di Indonesia
Mom Uung Rilis Penelitian ASI Booster untuk Perkuat Literasi Menyusui di Indonesia
Swasta
WHO: 3 Miliar Orang Alami Masalah Otak, Cuma yang Kaya Bisa Berobat
WHO: 3 Miliar Orang Alami Masalah Otak, Cuma yang Kaya Bisa Berobat
Pemerintah
Hindari Kecurangan, Pemerintah Siapkan Mekanisme Pengawasan Karbon
Hindari Kecurangan, Pemerintah Siapkan Mekanisme Pengawasan Karbon
Pemerintah
Studi Oxford dan Pennsylvania: Carbon Offset Gagal Jawab Masalah, Hentikan Saja
Studi Oxford dan Pennsylvania: Carbon Offset Gagal Jawab Masalah, Hentikan Saja
LSM/Figur
PBB Ingin Kapal Nol Emisi, AS Hadang dengan Ancaman bagi Pendukungnya
PBB Ingin Kapal Nol Emisi, AS Hadang dengan Ancaman bagi Pendukungnya
Pemerintah
Deforestasi Dunia di Luar Kendali, Naik hingga 63 Persen
Deforestasi Dunia di Luar Kendali, Naik hingga 63 Persen
LSM/Figur
4 dari 190 IUP yang Dibekukan Dibuka, Lainnya Bisa Menyusul Asal Bayar Jaminan Reklamasi
4 dari 190 IUP yang Dibekukan Dibuka, Lainnya Bisa Menyusul Asal Bayar Jaminan Reklamasi
Pemerintah
Dukung Target NZE 2060, PLN Siap Tambah Kapasitas Energi Berbasis EBT
Dukung Target NZE 2060, PLN Siap Tambah Kapasitas Energi Berbasis EBT
BUMN
Tak Punya Lahan, Jakarta dan Bandung Belum Masuk Proyek 'Waste to Energy'
Tak Punya Lahan, Jakarta dan Bandung Belum Masuk Proyek "Waste to Energy"
Pemerintah
Menteri LH Akui Ada Keteledoran Perusahaan dalam Kasus Radioaktif Cikande
Menteri LH Akui Ada Keteledoran Perusahaan dalam Kasus Radioaktif Cikande
Pemerintah
Oil Change International: Jepang Lakukan Kolonialisme Karbon di Asia Tenggara lewat Teknologi Gagal
Oil Change International: Jepang Lakukan Kolonialisme Karbon di Asia Tenggara lewat Teknologi Gagal
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau