Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 12 Juli 2023, 15:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya peran Supreme Audit Institutions (SAI) guna mengakselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Isma berbicara dalam High-Level Event pada peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7/2023).

“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDGs. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDGs, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan," tutur Isma.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Miliaran Orang Masih Kekurangan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

Melalui audit independen, SAI bertindak sebagai katalisator untuk akuntabilitas dan transparansi, mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keberhasilan SDGs.

"Dan BPK akan terus berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030," ujar Isma.

Terkait hal tersebut ada tiga poin penting, yaitu pertama, terkait penguatan mekanisme oversight dengan menilai kesiapan dan implementasi untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDGs dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara.

Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDGs. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDGs yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Elektrifikasi Meningkat di Seluruh Dunia

"Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk mesyarakat,” cetus Isma.

Bersama pembicara lainnya di antaranya Perdana Menteri Kanada dan Barbados serta pejabat senior PBB dan Menteri Belanda, Isma juga memaparkan sbagaimana BPK berkontribusi nyata melalui pemeriksaan terhadap pendekatan pemerintah dalam implementasi, serta mendorong kapasitas apa yang perlu diperkuat untuk implementasi SDGs di Indonesia.

Isma juga memastikan BPK menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam persiapan dan implementasi SDGs.

Menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah telah memperbaiki desain kebijakan dan mekanisme kelembagaan agar selaras dengan rencana pembangunan nasional, dengan menerbitkan Peraturan tentang implementasi SDGs di tingkat nasional dan daerah.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KLH: Indonesia Darurat Sampah, Tiap Tahun Ciptakan Bantar Gebang Baru
KLH: Indonesia Darurat Sampah, Tiap Tahun Ciptakan Bantar Gebang Baru
Pemerintah
Ecoground 2025: Blibli Tiket Action Tunjukkan Cara Seru Hidup Ramah Lingkungan
Ecoground 2025: Blibli Tiket Action Tunjukkan Cara Seru Hidup Ramah Lingkungan
Swasta
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
Pemerintah
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
LSM/Figur
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Pemerintah
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar 'Langkah Membumi Ecoground 2025'
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar "Langkah Membumi Ecoground 2025"
Swasta
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
BUMN
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
Pemerintah
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
LSM/Figur
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Pemerintah
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
Pemerintah
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
Pemerintah
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
LSM/Figur
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
Pemerintah
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau