Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/07/2023, 15:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya peran Supreme Audit Institutions (SAI) guna mengakselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Isma berbicara dalam High-Level Event pada peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7/2023).

“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDGs. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDGs, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan," tutur Isma.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Miliaran Orang Masih Kekurangan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

Melalui audit independen, SAI bertindak sebagai katalisator untuk akuntabilitas dan transparansi, mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keberhasilan SDGs.

"Dan BPK akan terus berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030," ujar Isma.

Terkait hal tersebut ada tiga poin penting, yaitu pertama, terkait penguatan mekanisme oversight dengan menilai kesiapan dan implementasi untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDGs dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara.

Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDGs. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDGs yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Elektrifikasi Meningkat di Seluruh Dunia

"Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk mesyarakat,” cetus Isma.

Bersama pembicara lainnya di antaranya Perdana Menteri Kanada dan Barbados serta pejabat senior PBB dan Menteri Belanda, Isma juga memaparkan sbagaimana BPK berkontribusi nyata melalui pemeriksaan terhadap pendekatan pemerintah dalam implementasi, serta mendorong kapasitas apa yang perlu diperkuat untuk implementasi SDGs di Indonesia.

Isma juga memastikan BPK menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam persiapan dan implementasi SDGs.

Menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah telah memperbaiki desain kebijakan dan mekanisme kelembagaan agar selaras dengan rencana pembangunan nasional, dengan menerbitkan Peraturan tentang implementasi SDGs di tingkat nasional dan daerah.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
BUMN
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
LSM/Figur
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
LSM/Figur
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Pemerintah
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Pemerintah
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Pemerintah
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
LSM/Figur
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Pemerintah
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pemerintah
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
BUMN
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Pemerintah
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
Pemerintah
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Pemerintah
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
LSM/Figur
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau